Antarajabar.com - Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai LPSE terbanyak memperoleh penghargaan di antara seluruh LPSE se-Indonesia yakni dalam kurun lima tahun terakhir (2010-2015) telah menerima 12 penghargaan nasional.
"Dan alhamdulillah dua tahun terakhir selalu memperoleh tiga penghargaan terbaik tingkat nasional," kata Kepala Balai LPSE Jawa Barat Ika Mardiah, di Kota Bandung, Rabu.
Ia mengatakan pada tahun ini, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai lembaga tertinggi negara dalam pengadaan memberikan tiga penghargaan.
"Satu untuk Gubernur Jawa Barat kategori Kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik. Dua lagi untuk institusi LPSE Jawa Barat kriteria Kategori Peran LPSE Provinsi dan Kategori Inovasi LPSE," katanya.
Ketiga penghargaan diberikan pada 9 November lalu dalam Rakernas LPSE di Balai Sudirman, Jakarta dan Gubernur Jabar dianugerahi karena dinilai membuat Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mendorong implementasi LPSE di kota dan kabupaten se-Indonesia serta organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.
Kriteria Peran LPSE Provinsi diberikan juga karena peran aktif dalam diseminasi dan transfer pengetahuan ke LPSE di Jawa Barat dan atau provinsi lainnya.
Sementara kriteria inovasi diberikan untuk pembuatan aplikasi Pakar Report yang memungkinkan monitoring kinerja lebih praktis dan handal.
"Alhamdulillah Jawa Barat kahiji, paling unggul dan terbanyak peroleh penghargaan. Saya rasa belum ada provinsi lain yang bahkan punya lima penghargaan dalam kurun 2010 sampai 2015 ini. Jabar pun sudah enam tahun berturut-turut meraih national procurement award ini," katanya.
Menurut Ika, kredensial penghargaan juga layak diterima karena Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh tiga penghargaan sekaligus dalam dua tahun berturut-turut ini.
Situasi ini selaras dengan pencapaian di lapangan. Sebab, sejak pertama diterapkan tahun 2008 lalu, LPSE berhasil berkontribusi dengan efisiensi atas pengadaan APBD Jawa Barat sebesar 14,71 persen dengan total penghematan Rp1,568 triliun selama tujuh tahun penerapan.
Efisiensi belanja APBD Pemprov Jabar Rp1,568 triliun terdiri atas capaian tahun 2009 sebesar Rp186,929 miliar atau hemat 18,11 persen (selisih dari pagu anggaran dikurangi penawaran), 2010 Rp243,346 miliar (15,41 persen), 2011 Rp255,829 (15,40 persen). Selanjutnya, tahun 2012 Rp173,242 miliar (12,75 persen), 2013 Rp169,741 miliar (13,63 persen), 2014 Rp156,633 miliar (14,39 persen), serta hingga 6 November 2015 2015 Rp383,107 miliar (16,64 persen).
Jika direkap dengan APBN yang masuk dalam APBD, maka SPSE di Jawa Barat periode 2008-2015 telah menghemat Rp3,22 triliun (13,66 persen) dari 19.729 paket pekerjaan dengan pagu Rp24,335 triliun dikurangi penawaran Rp20,815 triliun.
Ika menambahkan pihaknya masih memiliki targetan berikutnya sekalipun seluruh penghargaan relatif sudah diterima olehnya yakni memberikan layanan handal yang makin sempurna kepada pengguna layanan.
"Intinya kami selalu ingin berikan yang terbaik, selalu ingin selangkah di depan. Caranya tahun depan ingin resertifikasi ISO 20071/2013 tentang Keamanan Teknologi Informasi," katanya.
Menurut dia, sertifikasi global yang sudah diraihnya sejak beberapa tahun lalu, perlu disertifikasi guna menjaga kualitas keamanan. Selepas itu, Ika menambahkan pihaknya memperoleh ISO 20000 tentang Manajemen Layanan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
"Dan alhamdulillah dua tahun terakhir selalu memperoleh tiga penghargaan terbaik tingkat nasional," kata Kepala Balai LPSE Jawa Barat Ika Mardiah, di Kota Bandung, Rabu.
Ia mengatakan pada tahun ini, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai lembaga tertinggi negara dalam pengadaan memberikan tiga penghargaan.
"Satu untuk Gubernur Jawa Barat kategori Kepemimpinan dalam transformasi pengadaan secara elektronik. Dua lagi untuk institusi LPSE Jawa Barat kriteria Kategori Peran LPSE Provinsi dan Kategori Inovasi LPSE," katanya.
Ketiga penghargaan diberikan pada 9 November lalu dalam Rakernas LPSE di Balai Sudirman, Jakarta dan Gubernur Jabar dianugerahi karena dinilai membuat Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mendorong implementasi LPSE di kota dan kabupaten se-Indonesia serta organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.
Kriteria Peran LPSE Provinsi diberikan juga karena peran aktif dalam diseminasi dan transfer pengetahuan ke LPSE di Jawa Barat dan atau provinsi lainnya.
Sementara kriteria inovasi diberikan untuk pembuatan aplikasi Pakar Report yang memungkinkan monitoring kinerja lebih praktis dan handal.
"Alhamdulillah Jawa Barat kahiji, paling unggul dan terbanyak peroleh penghargaan. Saya rasa belum ada provinsi lain yang bahkan punya lima penghargaan dalam kurun 2010 sampai 2015 ini. Jabar pun sudah enam tahun berturut-turut meraih national procurement award ini," katanya.
Menurut Ika, kredensial penghargaan juga layak diterima karena Jawa Barat menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh tiga penghargaan sekaligus dalam dua tahun berturut-turut ini.
Situasi ini selaras dengan pencapaian di lapangan. Sebab, sejak pertama diterapkan tahun 2008 lalu, LPSE berhasil berkontribusi dengan efisiensi atas pengadaan APBD Jawa Barat sebesar 14,71 persen dengan total penghematan Rp1,568 triliun selama tujuh tahun penerapan.
Efisiensi belanja APBD Pemprov Jabar Rp1,568 triliun terdiri atas capaian tahun 2009 sebesar Rp186,929 miliar atau hemat 18,11 persen (selisih dari pagu anggaran dikurangi penawaran), 2010 Rp243,346 miliar (15,41 persen), 2011 Rp255,829 (15,40 persen). Selanjutnya, tahun 2012 Rp173,242 miliar (12,75 persen), 2013 Rp169,741 miliar (13,63 persen), 2014 Rp156,633 miliar (14,39 persen), serta hingga 6 November 2015 2015 Rp383,107 miliar (16,64 persen).
Jika direkap dengan APBN yang masuk dalam APBD, maka SPSE di Jawa Barat periode 2008-2015 telah menghemat Rp3,22 triliun (13,66 persen) dari 19.729 paket pekerjaan dengan pagu Rp24,335 triliun dikurangi penawaran Rp20,815 triliun.
Ika menambahkan pihaknya masih memiliki targetan berikutnya sekalipun seluruh penghargaan relatif sudah diterima olehnya yakni memberikan layanan handal yang makin sempurna kepada pengguna layanan.
"Intinya kami selalu ingin berikan yang terbaik, selalu ingin selangkah di depan. Caranya tahun depan ingin resertifikasi ISO 20071/2013 tentang Keamanan Teknologi Informasi," katanya.
Menurut dia, sertifikasi global yang sudah diraihnya sejak beberapa tahun lalu, perlu disertifikasi guna menjaga kualitas keamanan. Selepas itu, Ika menambahkan pihaknya memperoleh ISO 20000 tentang Manajemen Layanan.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015