Antarajabar.com -Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Purwakarta AKBP Truno Yudo Wisnu Andiko
meminta Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) membatalkan rencana deklarasi anti-Syiah di Purwakarta. Sedianya, deklarasi akan digelar pada Minggu, 15 November 2015, di Aula Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta.
Truno menilai deklarasi ini berpotensi menyulut konflik di masyarakat Purwakarta yang selama ini situasinya tenang. Penilaian ini muncul dari hasil komunikasi dengan para ulama dan tokoh agama setempat terkait potensi
ekses negatif dari acara yang berbau intoleransi tersebut.
"Setelah diskusi, kami merasa bahwa deklarasi ini memang berpotensi menimbulkan konflik,” kata Truno, saat dihubungi melalui telepon, kemarin. Atas dasar itu, sampai saat ini Polres Purwakarta tak kunjung mengeluarkan
izin untuk acara deklarasi tersebut.
Kapolres Purwakarta menyatakan masih mengupayakan langkah persuasif dan preventif agar ANNAS tidak nekat melaksanakan acara deklarasi. "Kami sampaikan rekomendasi agar deklarasi semacam ini wacananya dikembalikan lagi ke para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujarnya.
Pendapat senada juga disampaikan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0619 Purwakarta, Letnan Kolonel CZI Cahyadi Amperawan. "Sebaiknya tak usah dilakukan. Tidak boleh mendiskriminasikan suatu golongan," kata Cahyadi.
Dandim khawatir jika deklarasi terjadi malah akan menimbulkan konflik antara minoritas dan mayoritas di Purwakarta di masa datang. Terlebih, kata Cahyadi, konflik antara Sunni-Syiah sebenarnya tidak pernah terjadi di
Indonesia. "Konflik ini muncul di Timur Tengah, dan tidak perlu dibawa-bawa ke Indonesia, khususnya Purwakarta," ujarnya menegaskan.
Ketua ANNAS Awod Abdul Gadir menganggap larangan tersebut menunjukkan bahwa Kapolres Purwakarta tidak memahami masalah, karena ini gerakan yang dilakukan nasional dan internasional. Karena tidak pernah ada aksi
kekerasan muncul setelah deklarasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015
meminta Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) membatalkan rencana deklarasi anti-Syiah di Purwakarta. Sedianya, deklarasi akan digelar pada Minggu, 15 November 2015, di Aula Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta.
Truno menilai deklarasi ini berpotensi menyulut konflik di masyarakat Purwakarta yang selama ini situasinya tenang. Penilaian ini muncul dari hasil komunikasi dengan para ulama dan tokoh agama setempat terkait potensi
ekses negatif dari acara yang berbau intoleransi tersebut.
"Setelah diskusi, kami merasa bahwa deklarasi ini memang berpotensi menimbulkan konflik,” kata Truno, saat dihubungi melalui telepon, kemarin. Atas dasar itu, sampai saat ini Polres Purwakarta tak kunjung mengeluarkan
izin untuk acara deklarasi tersebut.
Kapolres Purwakarta menyatakan masih mengupayakan langkah persuasif dan preventif agar ANNAS tidak nekat melaksanakan acara deklarasi. "Kami sampaikan rekomendasi agar deklarasi semacam ini wacananya dikembalikan lagi ke para ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI)," ujarnya.
Pendapat senada juga disampaikan Komandan Distrik Militer (Dandim) 0619 Purwakarta, Letnan Kolonel CZI Cahyadi Amperawan. "Sebaiknya tak usah dilakukan. Tidak boleh mendiskriminasikan suatu golongan," kata Cahyadi.
Dandim khawatir jika deklarasi terjadi malah akan menimbulkan konflik antara minoritas dan mayoritas di Purwakarta di masa datang. Terlebih, kata Cahyadi, konflik antara Sunni-Syiah sebenarnya tidak pernah terjadi di
Indonesia. "Konflik ini muncul di Timur Tengah, dan tidak perlu dibawa-bawa ke Indonesia, khususnya Purwakarta," ujarnya menegaskan.
Ketua ANNAS Awod Abdul Gadir menganggap larangan tersebut menunjukkan bahwa Kapolres Purwakarta tidak memahami masalah, karena ini gerakan yang dilakukan nasional dan internasional. Karena tidak pernah ada aksi
kekerasan muncul setelah deklarasi.
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2015