Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat menggelar pertemuan awal untuk memeriksa kinerja dan kepatuhan dalam pengelolaan APBD 2024.
"Ini adalah entry meeting, jadi awal BPK akan memeriksa penilaian kinerja dan juga penilaian kepatuhan pada APBD 2024 semester 1," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Bandung, Rabu.
Baca juga: Pj Gubernur: APBD Jabar tahun 2025 disepakati Pemprov-DPRD
Bey mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik hal ini karena akan membawa pemerintahan yang transparan, tata kelola yang baik dan mendukung akuntabilitas.
"Kadang-kadang administrasi juga tidak bertanggung jawab, kadang-kadang seperti itu," ujar dia.
Bey menyinggung bahwa catatan BPK pada temuan-temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh mereka sebanyak 70,2 persen.
"Target saya 80 persen akhir tahun karena nasional 75 persen. Kadang memang tidak terselesaikan, tapi saya kejar Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan BPK," tuturnya.
Kepala BPK Perwakilan Jabar Widhi Widayat mengatakan bahwa mereka melakukan dua pemeriksaan Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama kinerja atas pengelolaan APBD Tahun 2024, yang kedua pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah.
"Nanti pemerintah itu akan menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan APBD untuk yang kinerja dan yang kepatuhan. Kesimpulannya mengenai tingkat kepatuhan pemerintah provinsi Jabar di dalam merealisasi belanja daerah," ujarnya.
Baca juga: APBD Jawa Barat tahun 2025 diproyeksikan menurun
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Jabar-BPK gelar pertemuan awal periksa kinerja APBD 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Ini adalah entry meeting, jadi awal BPK akan memeriksa penilaian kinerja dan juga penilaian kepatuhan pada APBD 2024 semester 1," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Bandung, Rabu.
Baca juga: Pj Gubernur: APBD Jabar tahun 2025 disepakati Pemprov-DPRD
Bey mengatakan bahwa pihaknya sangat menyambut baik hal ini karena akan membawa pemerintahan yang transparan, tata kelola yang baik dan mendukung akuntabilitas.
"Kadang-kadang administrasi juga tidak bertanggung jawab, kadang-kadang seperti itu," ujar dia.
Bey menyinggung bahwa catatan BPK pada temuan-temuan sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh mereka sebanyak 70,2 persen.
"Target saya 80 persen akhir tahun karena nasional 75 persen. Kadang memang tidak terselesaikan, tapi saya kejar Inspektorat untuk menindaklanjuti temuan BPK," tuturnya.
Kepala BPK Perwakilan Jabar Widhi Widayat mengatakan bahwa mereka melakukan dua pemeriksaan Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama kinerja atas pengelolaan APBD Tahun 2024, yang kedua pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah.
"Nanti pemerintah itu akan menghasilkan kesimpulan mengenai efektivitas pengelolaan APBD untuk yang kinerja dan yang kepatuhan. Kesimpulannya mengenai tingkat kepatuhan pemerintah provinsi Jabar di dalam merealisasi belanja daerah," ujarnya.
Baca juga: APBD Jawa Barat tahun 2025 diproyeksikan menurun
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemprov Jabar-BPK gelar pertemuan awal periksa kinerja APBD 2024
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024