Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat menjalin kerja sama dalam pengembangan di wilayah perbatasan, terutama upaya mencegah kerusakan lingkungan dan ketersediaan air baku.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Sekretaris Daerah Jateng Sumarno dan Sekda Jabar Herman Suryatman di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin.
Sumarno mengatakan bahwa menjaga lingkungan dan ketersediaan air baku tersebut linier dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Jateng.
Apalagi, kata dia, Jateng juga ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai provinsi penumpu pangan dan industri sehingga membutuhkan keseimbangan agar dua hal itu dapat berjalan dengan baik.
"Kami ingin bareng-bareng menjaga ketersediaan air baku, tentu saja utamanya dengan menjaga lingkungan. Kita harus jaga bareng-bareng," katanya.
Menurut dia, persoalan di wilayah perbatasan tidak bisa dipisahkan oleh wilayah administratif karena aktivitas masyarakatnya menyatu sehingga perlu perhatian bersama.
Melalui kerja sama tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang sudah berjalan sebelumnya yang dibangun antarkabupaten/kota.
Selama ini, ia mengatakan bahwa sejumlah kabupaten/kota baik di Jateng bagian barat maupun Jabar bagian timur sudah membangun kerja sama, meliputi Brebes, Cilacap, dan Tegal di Jateng, kemudian Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Pangandaran di Jabar.
"Kabupaten/kota itu sudah menjalin kerja sama, termasuk dalam hal budaya dan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan fokus kerja sama itu terkait wilayah perbatasan, mengingat ada empat daerah di Jabar yang berbatasan langsung dengan Jateng.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Sekretaris Daerah Jateng Sumarno dan Sekda Jabar Herman Suryatman di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin.
Sumarno mengatakan bahwa menjaga lingkungan dan ketersediaan air baku tersebut linier dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJMD) Jateng.
Apalagi, kata dia, Jateng juga ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai provinsi penumpu pangan dan industri sehingga membutuhkan keseimbangan agar dua hal itu dapat berjalan dengan baik.
"Kami ingin bareng-bareng menjaga ketersediaan air baku, tentu saja utamanya dengan menjaga lingkungan. Kita harus jaga bareng-bareng," katanya.
Menurut dia, persoalan di wilayah perbatasan tidak bisa dipisahkan oleh wilayah administratif karena aktivitas masyarakatnya menyatu sehingga perlu perhatian bersama.
Melalui kerja sama tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang sudah berjalan sebelumnya yang dibangun antarkabupaten/kota.
Selama ini, ia mengatakan bahwa sejumlah kabupaten/kota baik di Jateng bagian barat maupun Jabar bagian timur sudah membangun kerja sama, meliputi Brebes, Cilacap, dan Tegal di Jateng, kemudian Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Pangandaran di Jabar.
"Kabupaten/kota itu sudah menjalin kerja sama, termasuk dalam hal budaya dan ekonomi," katanya.
Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan fokus kerja sama itu terkait wilayah perbatasan, mengingat ada empat daerah di Jabar yang berbatasan langsung dengan Jateng.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024