Ketua Umum Partai Golkar yang baru, Bahlil Lahadalia menegaskan tak berencana untuk menjadikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar.
"Jadi nggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina, itu sampai hari ini nggak ada. Saya sudah diskusi kok, nggak ada," kata Bahlil saat konferensi pers Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu.
Menurutnya dalam musyawarah tersebut pun tidak ada pembahasan mengenai dewan pembina partai. Secara garis besar, menurutnya musyawarah itu pun membahas tiga agenda, yakni pemilihan ketua umum, pengesahan program kerja, hingga pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
Walaupun begitu, dia pun tak menutup kemungkinan bahwa Presiden Jokowi bisa saja menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar seperti yang diisukan sebelumnya. Karena menurutnya di negara demokrasi ini siapa saja berhak untuk berdoa.
"Kalau doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, ah paten barang itu kan," kata Bahlil.
Di samping itu, dia pun membantah adanya anggapan bahwa dirinya menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena adanya intervensi dari pemerintah. Sebab, dia mengaku telah memperoleh mayoritas suara dari pengurus Partai Golkar di berbagai daerah.
Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar menyetujui Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 setelah berbagai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat 1 dan tingkat 2 menyampaikan dukungannya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024