Kementan: Ada 3 program jaga ketahanan pangan saat perubahan iklim

 

"Bapak Menteri Pertanian sekarang mempunyai tiga program utama yang menjadi fokus berdasarkan arahan Bapak Presiden untuk memitigasi dampak perubahan iklim, sekaligus dampak penurunan produksi karena pengaruh El Nino dan musim kemarau yang akan kita hadapi sebentar lagi," kata Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementan Fadjry Djufry di Jakarta, Senin.
 

Fadjry menjelaskan, yang dimaksud dengan program optimalisasi lahan rawa yakni perbaikan irigasi, serta drainase di lahan-lahan sawah yang sudah ada, supaya distribusi air sebagai kebutuhan pokok tanaman bisa tercukupi.
 

Ia memproyeksikan ada 400 ribu hektare lahan rawa yang optimal yang tersebar di 11 provinsi, di antaranya yaitu Lampung, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, serta Kalimantan Tengah.
 

Selanjutnya program pompanisasi, bertujuan supaya lahan kering yang sebelumnya tidak dapat menghasilkan produk pertanian, dilakukan peremajaan melalui redistribusi air, sehingga bisa kembali produktif.

"Ada kurang lebih 1 juta hektare yang kita sasar di situ, di wilayah Jawa 500 ribu hektare dan di luar Jawa 500 ribu hektare," katanya.
 

Lebih lanjut, menurut dia, untuk program tusip padi gogo bertujuan supaya memperluas cakupan antisipasi kekurangan bahan pangan akibat gagal panen karena dampak perubahan iklim, dengan cara pemanfaatan lahan sela di antara tanaman kelapa sawit atau tanaman perkebunan lain yang ditargetkan sebanyak 500 ribu hektare.
 

Merujuk data Zona Musim (Zom) yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sebanyak 41 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau menjelang akhir Juni 2024.
 

Meski demikian, potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia masih tinggi hingga akhir tahun ini atau setidaknya hingga bulan September meskipun juga sudah mulai memasuki musim kemarau.

---

Sementara itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Jawa Barat menyebutkan ada sekitar 10 ribu peralatan pompanisasi air untuk mengatasi lahan pertanian yang dilanda kekeringan saat musim kemarau.

"Tahun sekarang ada bantuan dari pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) untuk irigasi perpompaan, syaratnya sumber air permukaan, bukan sumber air dalam," kata Kepala DTPH Provinsi Jawa Barat (Jabar) Dadan Hidayat usai pertemuan dengan petani organik di Kampung Ciawitali Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, Selasa.

Ia menuturkan jajarannya sudah melakukan antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau tahun ini, salah satunya dengan menyiapkan bantuan peralatan pompa air untuk menarik air dari irigasi atau aliran sungai agar bisa mengairi lahan pertanian.

Ia menyebutkan jenis bantuan dari Kementerian Pertanian itu terdiri atas 10 ribu unit peralatan pompa dan 700 unit untuk irigasi pompanisasi yang siap disalurkan ke pemerintah daerah kota/kabupaten berdasarkan pengajuan.

"Dari Kementerian Pertanian itu 10 ribu unit pompa, dan 700 unit irigasi pompanisasi, ini prioritas semua daerah, kembali kepada usulan pemerintah kabupaten dan kota," katanya.

Baca juga: Kementan salurkan bantuan sarana pertanian Rp324,6 miliar di Jabar

Baca juga: Mentan optimistis pompanisasi bisa hasilkan Rp150 triliun bagi Jabar

Ia menyampaikan pengadaan peralatan pompa itu memiliki perbedaan untuk penyalurannya yakni untuk 700 unit pemerintah daerah mengusulkan calon petani dan calon lokasinya, lalu bantuan berupa peralatan pompanisasi bisa diberikan.

Sedangkan yang 10 ribu unit peralatan pompa itu, kata dia, penyalurannya dengan mengirimkan dana dari pemerintah langsung ke rekening kelompok tani untuk dibelikan kebutuhan peralatan pompa airnya.

"Ada juga bantuan dari irigasi perpompaan itu sifatnya transfer, uangnya ke para rekening kelompok tani, nanti petani bisa beli pompanya, bisa beli rumah pompa, bisa beli bak penampungannya," kata Dadan.

Ia menambahkan perkataan itu nanti sebagian akan diberikan untuk Brigade Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang bertugas untuk membantu petani meminjamkan peralatan pompanisasi agar lahannya tidak kering.

Selain pompanisasi, kata dia, ada juga program bantuan pembuatan sumur bor dangkal untuk memenuhi kebutuhan air pertanian di berbagai daerah, namun bantuan itu sama harus lebih dulu diusulkan dari petani.

"Kalau memang lokasinya memungkinkan untuk tanah dangkal untuk potensi sumber air di bawah permukaan yang dangkal kurang dari 30 meter, itu bisa diusulkan untuk bor, untuk sumur dangkal," katanya.