Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan semua kabupaten/kota harus segera menyiapkan anggaran bagi penanganan penyakit Aids, Tuberculosis (TBC), dan Malaria (ATM).
Sebab, kata Wakil Supervisor Program Tuberkulosis (TBC) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Hariyah, dana hibah bantuan luar negeri untuk ketiga penyakit yang jadi prioritas ditanggulangi, pada 2026 kemungkinan akan dihentikan.
"Selama ini ada global fund, dan nanti 2026 harus sudah bergeser di anggaran kabupaten/kota. Sehingga harus mampu menganggarkan sendiri," kata Hariyah usai rapat penyusunan dokumen perencanaan terkait Pencegahan dan Pengendalian Aids Tuberculosis Malaria (PP-ATM) kabupaten dan kota Provinsi Jabar di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Hariyah mengungkapkan dari hasil rapat tersebut, didapati sejumlah daerah telah memenuhi anggaran secara baik, walau diakuinya masih ada satu kabupaten, yakni Cianjur, yang belum memenuhi nomenklatur Malaria.
Penganggaran ini, kata dia, menjadi salah satu kunci untuk memenuhi target pengendalian ATM pada tahun 2030, dengan tidak ada lagi kasus baru di Jawa Barat.
"Pada tahun itu, kalau TB di angka (maksimal) 65 suspek per 100 ribu penduduk. AIDS harus nol atau zero, artinya tidak ada kasus baru. Malaria juga harus dieliminasi dari penularan lokal," ucapnya.
Terkait dengan kebutuhan anggaran bagi kabupaten/kota dalam penanganan ATM, Hariyah menjelaskan nilainya bergantung dari jumlah pasien atau kasus.
Hanya saja untuk kasus TBC, kata dia, pengobatan untuk satu pasien selama enam bulan membutuhkan Rp33 juta tiap pasien, sedangkan untuk TBC RO (resisten obat), dibutuhkan hingga Rp200 juta per pasien.
Dia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menekan jumlah kasus baru guna mengendalikan ATM di Jawa Barat.
"Kalau ada 100 ribu kasus, tinggal dikalikan saja. Itu kebutuhan (anggaran) untuk penanganan TBC. Prinsipnya, anggaran sesuai kebutuhan kabupaten/kota sesuai kemampuan dan kondisinya itu baru TBC," ucapnya.
Sebab, kata Wakil Supervisor Program Tuberkulosis (TBC) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Hariyah, dana hibah bantuan luar negeri untuk ketiga penyakit yang jadi prioritas ditanggulangi, pada 2026 kemungkinan akan dihentikan.
"Selama ini ada global fund, dan nanti 2026 harus sudah bergeser di anggaran kabupaten/kota. Sehingga harus mampu menganggarkan sendiri," kata Hariyah usai rapat penyusunan dokumen perencanaan terkait Pencegahan dan Pengendalian Aids Tuberculosis Malaria (PP-ATM) kabupaten dan kota Provinsi Jabar di Gedung Sate Bandung, Jumat.
Hariyah mengungkapkan dari hasil rapat tersebut, didapati sejumlah daerah telah memenuhi anggaran secara baik, walau diakuinya masih ada satu kabupaten, yakni Cianjur, yang belum memenuhi nomenklatur Malaria.
Penganggaran ini, kata dia, menjadi salah satu kunci untuk memenuhi target pengendalian ATM pada tahun 2030, dengan tidak ada lagi kasus baru di Jawa Barat.
"Pada tahun itu, kalau TB di angka (maksimal) 65 suspek per 100 ribu penduduk. AIDS harus nol atau zero, artinya tidak ada kasus baru. Malaria juga harus dieliminasi dari penularan lokal," ucapnya.
Terkait dengan kebutuhan anggaran bagi kabupaten/kota dalam penanganan ATM, Hariyah menjelaskan nilainya bergantung dari jumlah pasien atau kasus.
Hanya saja untuk kasus TBC, kata dia, pengobatan untuk satu pasien selama enam bulan membutuhkan Rp33 juta tiap pasien, sedangkan untuk TBC RO (resisten obat), dibutuhkan hingga Rp200 juta per pasien.
Dia berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menekan jumlah kasus baru guna mengendalikan ATM di Jawa Barat.
"Kalau ada 100 ribu kasus, tinggal dikalikan saja. Itu kebutuhan (anggaran) untuk penanganan TBC. Prinsipnya, anggaran sesuai kebutuhan kabupaten/kota sesuai kemampuan dan kondisinya itu baru TBC," ucapnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024