Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat mensosialisasikan KTP digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui Gebyar Adminduk 2024 di Cibinong, Rabu.
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat membuka Gebyar Adminduk 2024 mengungkapkan bahwa sosialisasi KTP digital ini sebagai upaya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Menurut dia, melalui kegiatan Gebyar Adminduk Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah kepada masyarakat.
Sebab, kata dia, dokumen kependudukan ini sangat penting sebagai dasar kepastian hukum bagi status kependudukan seseorang untuk mendapatkan akses ke berbagai pelayan publik.
"Gebyar Adminduk merupakan pelayanan berskala besar, serentak, terpadu, terintegrasi dengan sistem one day service dengan target 1.200 sampai 200 pemohon," ujarnya.
Asmawa menyebutkan sosialisasi IKD merupakan salah satu Ikhtiar, langkah Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar yakni 5,7 juta jiwa, kegiatan tersebut jadi salah satu upaya untuk percepatan.
"Melalui Gebyar Adminduk ini, sesuai arahan Pemerintah Pusat minimal 30 persen harus bisa tercapai artinya warga Kabupaten Bogor sudah terintegrasi dengan IKD," katanya.
Ia menjelaskan setelah Gebyar Adminduk pihaknya juga akan menindaklanjuti dengan langkah taktis di antaranya melalui roadshow ke kantor dinas, kecamatan, desa dan tempat pelayanan publik untuk segera mempercepat yang akan dilakukan oleh tim dari Disdukcapil Kabupaten Bogor.
"Sekarang merata, 1,5 persen sudah tercapai yang terkonsentrasi di Cibinong. Oleh karena itu kita dorong UPT Disdukcapil di setiap kecamatan untuk mempercepat agar target bisa tercapai maksimal," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat membuka Gebyar Adminduk 2024 mengungkapkan bahwa sosialisasi KTP digital ini sebagai upaya peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
Menurut dia, melalui kegiatan Gebyar Adminduk Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah kepada masyarakat.
Sebab, kata dia, dokumen kependudukan ini sangat penting sebagai dasar kepastian hukum bagi status kependudukan seseorang untuk mendapatkan akses ke berbagai pelayan publik.
"Gebyar Adminduk merupakan pelayanan berskala besar, serentak, terpadu, terintegrasi dengan sistem one day service dengan target 1.200 sampai 200 pemohon," ujarnya.
Asmawa menyebutkan sosialisasi IKD merupakan salah satu Ikhtiar, langkah Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital.
Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar yakni 5,7 juta jiwa, kegiatan tersebut jadi salah satu upaya untuk percepatan.
"Melalui Gebyar Adminduk ini, sesuai arahan Pemerintah Pusat minimal 30 persen harus bisa tercapai artinya warga Kabupaten Bogor sudah terintegrasi dengan IKD," katanya.
Ia menjelaskan setelah Gebyar Adminduk pihaknya juga akan menindaklanjuti dengan langkah taktis di antaranya melalui roadshow ke kantor dinas, kecamatan, desa dan tempat pelayanan publik untuk segera mempercepat yang akan dilakukan oleh tim dari Disdukcapil Kabupaten Bogor.
"Sekarang merata, 1,5 persen sudah tercapai yang terkonsentrasi di Cibinong. Oleh karena itu kita dorong UPT Disdukcapil di setiap kecamatan untuk mempercepat agar target bisa tercapai maksimal," tuturnya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024