Antarajawabarat.com, 20/8 - Massa dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jawa Barat menggelar aksi menyampaikan harapan kepada Pemerintah Indonesia untuk serius mengelola sumber daya minyak dan gas (Migas) untuk menyejahterakan rakyat, di Bandung, Rabu.
Ketua Pengurus wilayah Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jabar Mufid Dahlan, mengatakan Pemerintah harus mampu kekayaan alam Indonesia pada sektor Migas dikelola dengan baik dan keuntungannya untuk bangsa dan negara.
"Pemerintah harus mengambil alih sumber daya Migas dari penguasaan swasta dan asing," kata Mufid.
Ia menuturkan, pengambilan alih penguasaan Migas oleh dalam negeri akan memberikan kesejahteraan bukan menyengesarakan rakyat.
"Hanya dengan begitulah (pengabilan alih) kesejahteraan dapat diwujudkan ditengah rakyat, bukan malah membebani rakyat dengan mencabut subsidi," katanya.
Menurut dia, saat ini hasil bumi perminyakan di Indonesia sebesar 31 persen penguasaannya oleh Pertamina, sisanya oleh asing terbesar 41 persen oleh Chevron.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, Mufid khawatir di Indonesia terjadi liberalisasi Migas dari hulu sampai ke hilir sehingga terjadi kapitalisme global.
"Liberalisasi itu menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah," katanya.
Aksi mahasiswa yang digelar di Kantor Pertamina Jabar kemudian berlanjut di gedung DPRD Jabar itu berlangsung tertib berikut mendapatkan pengamanan polisi.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014
Ketua Pengurus wilayah Gerakan Mahasiswa Pembebasan Jabar Mufid Dahlan, mengatakan Pemerintah harus mampu kekayaan alam Indonesia pada sektor Migas dikelola dengan baik dan keuntungannya untuk bangsa dan negara.
"Pemerintah harus mengambil alih sumber daya Migas dari penguasaan swasta dan asing," kata Mufid.
Ia menuturkan, pengambilan alih penguasaan Migas oleh dalam negeri akan memberikan kesejahteraan bukan menyengesarakan rakyat.
"Hanya dengan begitulah (pengabilan alih) kesejahteraan dapat diwujudkan ditengah rakyat, bukan malah membebani rakyat dengan mencabut subsidi," katanya.
Menurut dia, saat ini hasil bumi perminyakan di Indonesia sebesar 31 persen penguasaannya oleh Pertamina, sisanya oleh asing terbesar 41 persen oleh Chevron.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, Mufid khawatir di Indonesia terjadi liberalisasi Migas dari hulu sampai ke hilir sehingga terjadi kapitalisme global.
"Liberalisasi itu menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah," katanya.
Aksi mahasiswa yang digelar di Kantor Pertamina Jabar kemudian berlanjut di gedung DPRD Jabar itu berlangsung tertib berikut mendapatkan pengamanan polisi.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2014