Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mampu menjaga stabilitas perekonomian Jawa Barat pada tahun 2023, walau kondisi global sedang tidak pasti.
"Di tengah risiko volatilitas kondisi global dengan berbagai perang dan semacamnya, APBN tahun 2023 berperan penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global, hingga stabilitas perekonomian Jabar terjaga," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho di Bandung, Senin.
Baca juga: Diversifikasi industri harus dilakukan antisipasi pelambatan ekonomi di Jawa Barat
Heru menerangkan bahwa dengan kerja keras APBN, perekonomian Jawa Barat di tahun 2023 mampu tumbuh 4,57 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali sepanjang tahun.
Selain itu, neraca perdagangan November 2023 tercatat surplus sebesar 1,95 miliar dolar AS, yang secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-November 2023 mencapai 30,76 miliar dolar AS.
"Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga," ucapnya.
Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan.
"Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024," ujarnya.
Heru yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jabar mengungkapkan bahwa kinerja APBN pada 2023, tercatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp151,38 triliun (100,4 persen terhadap APBN 2023) atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp144,30 triliun (98,9 persen terhadap APBN), tumbuh kuat sebesar 4,3 persen dari realisasi tahun 2022, di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas.
"Pencapaian penerimaan perpajakan yang cukup kuat ini terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan efektivitas reformasi perpajakan," ucapnya.
Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp143,67 triliun (98,77 persen terhadap APBN), meningkat signifikan sebesar 4,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp635,82 triliun (132,91 persen dari APBN 2023), tumbuh sebesar 49,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp7,08 triliun (147,9 persen dari APBN 2023), tumbuh 18,17 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
Pendapatan tertinggi berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp3,64 triliun atau tumbuh 18,71 persen, sedangkan pendapatan BLU sebesar Rp3,44 triliun atau tumbuh 17,6 persen.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara mencapai Rp117,52 triliun (98,2 persen dari APBN 2023), atau meningkat 3,1 persen dari realisasi tahun 2022.
Kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar 8,47 persen atau senilai Rp48,84 triliun, yang didominasi oleh peningkatan belanja barang sebesar 25,91 persen atau senilai Rp20,62 triliun, yang merupakan kontribusi kegiatan persiapan pemilu tahun 2024 pada KPU.
"Pertumbuhan ini juga didorong adanya kenaikan pagu sebesar Rp4,22 miliar," ucapnya.
Realisasi belanja pegawai sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp18,33 triliun, tumbuh negatif 2,48 persen dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh penurunan cukup signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri, penurunan pembayaran honorarium, serta penurunan tunjangan khusus dan pegawai transito pada beberapa kementerian dan lembaga.
Realisasi belanja modal sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp9,83 triliun tumbuh sebesar 1,31 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi yang signifikan pada belanja modal irigasi, jaringan, peralatan dan mesin, serta Gedung dan bangunan sebesar Rp9,01 triliun.
"Kinerja Belanja Modal didorong oleh penyelesaian dan pembayaran termin pekerjaan," katanya.
Untuk realisasi belanja bantuan sosial sampai 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp54,48 miliar meningkat sebesar 3,06 persen dari tahun sebelumnya yang dikontribusi oleh pembayaran bantuan kepada siswa dan mahasiswa penerima bantuan serta kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 mencapai Rp68,68 triliun (99,3 persen dari pagu APBN 2023), meningkat sebesar 2,1 persen dibandingkan pada tahun 2022.
Kinerja TKD yang menguat, ucap dia, dipengaruhi oleh, pertama penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat seiring peningkatan pagu DAU TA 2023 dibanding TA 2022, kedua oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik karena optimalnya penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta yang ketiga adalah peningkatan penyaluran Dana Desa.
Sedangkan, penurunan terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Fisik yang pada pagu tahun anggaran 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022, serta penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 juga diberikan secara selektif hanya kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrim, dan lain-lain.
Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp29,12 triliun kepada 558.316 debitur dengan skema terbesar pada KUR Mikro (63,9 persen).
Sementara untuk penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp1,60 triliun kepada 393.118 debitur dengan sektor tertinggi pada perdagangan besar dan eceran (96,61 persen).
"Secara keseluruhan kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2023 cukup baik dan masih mencatatkan surplus ditopang kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kinerja positif APBN jaga stabilitas perekonomian Jabar 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Di tengah risiko volatilitas kondisi global dengan berbagai perang dan semacamnya, APBN tahun 2023 berperan penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global, hingga stabilitas perekonomian Jabar terjaga," kata Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho di Bandung, Senin.
Baca juga: Diversifikasi industri harus dilakukan antisipasi pelambatan ekonomi di Jawa Barat
Heru menerangkan bahwa dengan kerja keras APBN, perekonomian Jawa Barat di tahun 2023 mampu tumbuh 4,57 persen dengan tingkat inflasi yang terjaga dan terkendali sepanjang tahun.
Selain itu, neraca perdagangan November 2023 tercatat surplus sebesar 1,95 miliar dolar AS, yang secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-November 2023 mencapai 30,76 miliar dolar AS.
"Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga," ucapnya.
Kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 juga ditunjukkan oleh kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan.
"Kinerja APBN tahun 2023 yang sehat dan terjaga kuat, serta momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024," ujarnya.
Heru yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jabar mengungkapkan bahwa kinerja APBN pada 2023, tercatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp151,38 triliun (100,4 persen terhadap APBN 2023) atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp144,30 triliun (98,9 persen terhadap APBN), tumbuh kuat sebesar 4,3 persen dari realisasi tahun 2022, di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas.
"Pencapaian penerimaan perpajakan yang cukup kuat ini terutama ditopang oleh pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan efektivitas reformasi perpajakan," ucapnya.
Penerimaan perpajakan tersebut didukung realisasi penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp143,67 triliun (98,77 persen terhadap APBN), meningkat signifikan sebesar 4,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
Di sisi lain, realisasi penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp635,82 triliun (132,91 persen dari APBN 2023), tumbuh sebesar 49,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp7,08 triliun (147,9 persen dari APBN 2023), tumbuh 18,17 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.
Pendapatan tertinggi berasal dari PNBP Lainnya sebesar Rp3,64 triliun atau tumbuh 18,71 persen, sedangkan pendapatan BLU sebesar Rp3,44 triliun atau tumbuh 17,6 persen.
Sementara itu, untuk realisasi belanja negara mencapai Rp117,52 triliun (98,2 persen dari APBN 2023), atau meningkat 3,1 persen dari realisasi tahun 2022.
Kinerja belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan sebesar 8,47 persen atau senilai Rp48,84 triliun, yang didominasi oleh peningkatan belanja barang sebesar 25,91 persen atau senilai Rp20,62 triliun, yang merupakan kontribusi kegiatan persiapan pemilu tahun 2024 pada KPU.
"Pertumbuhan ini juga didorong adanya kenaikan pagu sebesar Rp4,22 miliar," ucapnya.
Realisasi belanja pegawai sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp18,33 triliun, tumbuh negatif 2,48 persen dari tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh penurunan cukup signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PNS dan TNI/Polri, penurunan pembayaran honorarium, serta penurunan tunjangan khusus dan pegawai transito pada beberapa kementerian dan lembaga.
Realisasi belanja modal sampai 31 Desember 2023 mencapai Rp9,83 triliun tumbuh sebesar 1,31 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang dikontribusi oleh peningkatan realisasi yang signifikan pada belanja modal irigasi, jaringan, peralatan dan mesin, serta Gedung dan bangunan sebesar Rp9,01 triliun.
"Kinerja Belanja Modal didorong oleh penyelesaian dan pembayaran termin pekerjaan," katanya.
Untuk realisasi belanja bantuan sosial sampai 31 Desember 2023, tercatat sebesar Rp54,48 miliar meningkat sebesar 3,06 persen dari tahun sebelumnya yang dikontribusi oleh pembayaran bantuan kepada siswa dan mahasiswa penerima bantuan serta kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia, dan korban bencana.
Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2023 mencapai Rp68,68 triliun (99,3 persen dari pagu APBN 2023), meningkat sebesar 2,1 persen dibandingkan pada tahun 2022.
Kinerja TKD yang menguat, ucap dia, dipengaruhi oleh, pertama penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang meningkat seiring peningkatan pagu DAU TA 2023 dibanding TA 2022, kedua oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik karena optimalnya penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta yang ketiga adalah peningkatan penyaluran Dana Desa.
Sedangkan, penurunan terjadi pada komponen Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Fisik yang pada pagu tahun anggaran 2023 lebih rendah dibanding tahun 2022, serta penyaluran Dana Insentif Fiskal tahun anggaran 2023 juga diberikan secara selektif hanya kepada Pemda yang memiliki kinerja baik dalam penanggulangan stunting, kemiskinan ekstrim, dan lain-lain.
Sementara, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp29,12 triliun kepada 558.316 debitur dengan skema terbesar pada KUR Mikro (63,9 persen).
Sementara untuk penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) Januari sampai dengan Desember 2023 mencapai Rp1,60 triliun kepada 393.118 debitur dengan sektor tertinggi pada perdagangan besar dan eceran (96,61 persen).
"Secara keseluruhan kinerja APBN di Jawa Barat sampai dengan bulan Desember 2023 cukup baik dan masih mencatatkan surplus ditopang kinerja fiskal secara holistik, baik dari pendapatan yang tumbuh kuat maupun optimalisasi belanja yang tetap terjaga," tuturnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kinerja positif APBN jaga stabilitas perekonomian Jabar 2023
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024