Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu (20/1) mengatakan kehancuran di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya dan hak rakyat Palestina untuk memiliki negara harus diakui semua pihak.
Saat berbicara di KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-19 di Kampala, Guterres mengatakan penolakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina serta penolakan hak bernegara bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima.
“Selamanya ini akan memperpanjang konflik yang sudah menjadi ancaman besar untuk perdamaian dan keamanan global, memperburuk polarisasi serta memperkuat ekstremis di mana pun,” kata sekjen.
“KTT tahun ini berlangsung di tengah perpecahan yang mendalam, hak asasi manusia, hukum internasional, Konvensi Jenewa dan Piagam PBB dilanggar dengan impunitas. Saya tidak akan berhenti menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan semua sandera tanpa syarat segera,” katanya.
“Kehancuran besar-besaran di Gaza dan jumlah korban sipil dalam waktu singkat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat,” kata Guterres seraya mengatakan bahwa PBB juga terkena imbas karena 152 staf terbunuh.
Kampanye militer Israel di Gaza sejak serangan Hamas 7 Oktober telah menewaskan hampir 25.000 orang, selain menyebabkan pengungsian massal, kehancuran serta krisis makanan, air dan obat-obatan.
Guterres mengatakan saat ini warga di Gaza sekarat, bukan hanya karena bom dan peluru, tapi juga akibat kekurangan makanan dan air bersih. Rumah sakit juga tidak memiliki obat-obatan dan jaringan listrik di sana terputus, katanya.
“Kendati lembaga-lembaga kemanusiaan melakukan yang terbaik untuk mengirim bantuan, mereka masih menghadapi pemboman dan situasi bahaya setiap hari di tengah keterbatasan yang amat sangat akibat kerusakan jalan, gangguan komunikasi dan penolakan akses,” katanya.
“Kami melihat konvergensi yang jelas antara prinsip-prinsip Piagam PBB dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok di Bandung. Dan Anda memiliki peran penting di PBB.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa dirinya menentang negara Palestina dalam skenario apa pun pascaperang.
Sementara itu, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.
Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,
Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."
Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".
“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.
Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB: Kehancuran besar-besaran di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
Saat berbicara di KTT Gerakan Non-Blok (GNB) ke-19 di Kampala, Guterres mengatakan penolakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina serta penolakan hak bernegara bagi rakyat Palestina, tidak dapat diterima.
“Selamanya ini akan memperpanjang konflik yang sudah menjadi ancaman besar untuk perdamaian dan keamanan global, memperburuk polarisasi serta memperkuat ekstremis di mana pun,” kata sekjen.
“KTT tahun ini berlangsung di tengah perpecahan yang mendalam, hak asasi manusia, hukum internasional, Konvensi Jenewa dan Piagam PBB dilanggar dengan impunitas. Saya tidak akan berhenti menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan pembebasan semua sandera tanpa syarat segera,” katanya.
“Kehancuran besar-besaran di Gaza dan jumlah korban sipil dalam waktu singkat benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya selama saya menjabat,” kata Guterres seraya mengatakan bahwa PBB juga terkena imbas karena 152 staf terbunuh.
Kampanye militer Israel di Gaza sejak serangan Hamas 7 Oktober telah menewaskan hampir 25.000 orang, selain menyebabkan pengungsian massal, kehancuran serta krisis makanan, air dan obat-obatan.
Guterres mengatakan saat ini warga di Gaza sekarat, bukan hanya karena bom dan peluru, tapi juga akibat kekurangan makanan dan air bersih. Rumah sakit juga tidak memiliki obat-obatan dan jaringan listrik di sana terputus, katanya.
“Kendati lembaga-lembaga kemanusiaan melakukan yang terbaik untuk mengirim bantuan, mereka masih menghadapi pemboman dan situasi bahaya setiap hari di tengah keterbatasan yang amat sangat akibat kerusakan jalan, gangguan komunikasi dan penolakan akses,” katanya.
“Kami melihat konvergensi yang jelas antara prinsip-prinsip Piagam PBB dan prinsip-prinsip Gerakan Non-Blok di Bandung. Dan Anda memiliki peran penting di PBB.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa dirinya menentang negara Palestina dalam skenario apa pun pascaperang.
Sementara itu, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.
Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,
Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."
Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".
“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.
Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PBB: Kehancuran besar-besaran di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024