Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan ada dua langkah yang diambil Kementerian Kominfo dalam menangani peredaran hoaks terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang ada di ruang digital Indonesia.
"Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan penanganan hoaks pemilu baik melalui upaya kontra narasi maupun take down atau pemutusan akses konten hoaks," kata Budi di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut ia membedah capaian yang dilakukan dari dua langkah tersebut, dimulai dari melakukan kontra narasi terhadap hoaks.
Budi mengatakan untuk kontra narasi dilakukan pada isu-isu hoaks yang meresahkan dan berpotensi memecah belah situasi kondusif di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan salah satu isu hoaks yang dilakukan kontra narasi seperti adanya informasi terkait tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga milik warga negara China dan bakal digunakan untuk partisipasi Pemilu.
Kontra narasi dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan cara melakukan validasi informasi, memberikan stempel hoaks pada informasi karena informasi tersebut ternyata tidak benar.
Kontra narasi itu dipublikasikan di kanal-kanal komunikasi Kementerian Kominfo seperti media sosial dan juga situs web resmi dari kementerian.
Lalu membedah langkah kedua, Budi mengatakan pemutusan akses terhadap konten hoaks juga telah dilakukan Kementerian Kominfo lewat kerja sama dengan para platform media sosial.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dua langkah Kemenkominfo tangani hoaks Pemilu 2024 di ruang digital
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024
"Kementerian Kominfo terus berupaya melakukan penanganan hoaks pemilu baik melalui upaya kontra narasi maupun take down atau pemutusan akses konten hoaks," kata Budi di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut ia membedah capaian yang dilakukan dari dua langkah tersebut, dimulai dari melakukan kontra narasi terhadap hoaks.
Budi mengatakan untuk kontra narasi dilakukan pada isu-isu hoaks yang meresahkan dan berpotensi memecah belah situasi kondusif di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan salah satu isu hoaks yang dilakukan kontra narasi seperti adanya informasi terkait tiga Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diduga milik warga negara China dan bakal digunakan untuk partisipasi Pemilu.
Kontra narasi dilakukan oleh Kementerian Kominfo dengan cara melakukan validasi informasi, memberikan stempel hoaks pada informasi karena informasi tersebut ternyata tidak benar.
Kontra narasi itu dipublikasikan di kanal-kanal komunikasi Kementerian Kominfo seperti media sosial dan juga situs web resmi dari kementerian.
Lalu membedah langkah kedua, Budi mengatakan pemutusan akses terhadap konten hoaks juga telah dilakukan Kementerian Kominfo lewat kerja sama dengan para platform media sosial.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dua langkah Kemenkominfo tangani hoaks Pemilu 2024 di ruang digital
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2024