Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menanggapi rencana kolaborasi antara perusahaan teknologi dalam negeri GoTo Group dan TikTok Shop dengan positif asalkan kolaborasi tersebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kolaborasi yang bersifat Bussiness-to-Bussiness (B2B) dan tidak melanggar aturan harus didukung terutama untuk membesarkan ekonomi digital negara.
"Yang pasti masyarakat sebagai konsumen harus diuntungkan, negara juga diuntungkan, karena tidak banyak barang impor jadinya. UMKM bisa dilindungi gitu kan spiritnya," kata Budi di Jakarta, Kamis malam.
Lebih lanjut, Budi mengatakan dari sisi perizinan saat ini TikTok Shop masih belum mengajukan secara khusus untuk menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Maka dari itu, Budi belum bisa memastikan secara lebih jelas terkait wacana kembalinya TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia.
Namun ia memastikan pihaknya mendukung apabila kolaborasi bisa terjalin di antara perusahaan asal Tiongkok itu dengan perusahaan dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan ekonomi digital berbasis kelokalan.
"Pokoknya begini, ekosistem digital kita (Indonesia) itu harus sehat. Kalau soal e-commerce biar saja mereka kan itu B2B jadi gak apa-apa," katanya.
Hal ini juga sejalan dengan beberapa pandangan yang disampaikan perwakilan pemerintah dalam beberapa kesempatan.
Misalnya pada Rabu (29/11), Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mempersilakan TikTok Shop untuk beroperasi lagi di Indonesia, namun dengan catatan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kita tidak anti asing ya. Diatur, yang penting ditata harus bisa mendukung UMKM kita agar bisa memperluas pasarnya bahkan sampai ke internasional, ekspor. Kalau itu tidak apa-apa. Kan sama-sama menguntungkan,” kata Zulkifli.
Tanggapan Menteri Investasi Bahlil
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mempersilakan layanan hosting video asal Tiongkok TikTok berkolaborasi secara bisnis dengan investor atau perusahaan dalam negeri.
"Silakan saja selama itu B to B (business to business) ya. Kita tak boleh intervensi," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Bahlil terkait isu TikTok akan menggandeng e-commerce GoTo Gojek-Tokopedia.
Bahlil mengatakan ia sudah mendengar rencana TikTok itu, namun dirinya belum menerima laporan secara teknis.
Pemerintah menurutnya, juga tidak mempersoalkan apabila kolaborasi tersebut merupakan langkah TikTok untuk memulai kembali bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) TikTok Shop, sepanjang tidak mengganggu garis kebijakan pemerintah.
Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Teten Masduki mengatakan ada informasi bahwa TikTok telah menjalin komunikasi dengan tiga perusahaan e-commerce di Indonesia.
Menurut Teten, ketiga perusahaan itu yakni Tokopedia, Bukalapak, dan e-commerce yang berada di bawah CT Corp, namun Teten belum mengetahui isi dari komunikasi antara tiga e-commerce itu dengan TikTok.
Adapun per 22 November 2023 lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut bahwa TikTok masih belum mengajukan perizinan untuk melakukan perdagangan niaga elektronik atau e-commerce.
Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto menyampaikan, untuk melakukan transaksi jual-beli melalui sistem elektronik, TikTok Shop harus mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Soal rencana TikTok menggandeng perusahaan e-commerce lokal, Kemendag menyatakan belum bisa memberikan penilaian terhadap rencana kerja sama tersebut dimungkinkan atau tidak karena harus dilihat dari model bisnis atau bentuk jenis proyek yang akan dikerjakan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkominfo tanggapi rencana kolaborasi GoTo dan TikTok Shop
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kolaborasi yang bersifat Bussiness-to-Bussiness (B2B) dan tidak melanggar aturan harus didukung terutama untuk membesarkan ekonomi digital negara.
"Yang pasti masyarakat sebagai konsumen harus diuntungkan, negara juga diuntungkan, karena tidak banyak barang impor jadinya. UMKM bisa dilindungi gitu kan spiritnya," kata Budi di Jakarta, Kamis malam.
Lebih lanjut, Budi mengatakan dari sisi perizinan saat ini TikTok Shop masih belum mengajukan secara khusus untuk menjadi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
Maka dari itu, Budi belum bisa memastikan secara lebih jelas terkait wacana kembalinya TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia.
Namun ia memastikan pihaknya mendukung apabila kolaborasi bisa terjalin di antara perusahaan asal Tiongkok itu dengan perusahaan dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan ekonomi digital berbasis kelokalan.
"Pokoknya begini, ekosistem digital kita (Indonesia) itu harus sehat. Kalau soal e-commerce biar saja mereka kan itu B2B jadi gak apa-apa," katanya.
Hal ini juga sejalan dengan beberapa pandangan yang disampaikan perwakilan pemerintah dalam beberapa kesempatan.
Misalnya pada Rabu (29/11), Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan mempersilakan TikTok Shop untuk beroperasi lagi di Indonesia, namun dengan catatan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
"Kita tidak anti asing ya. Diatur, yang penting ditata harus bisa mendukung UMKM kita agar bisa memperluas pasarnya bahkan sampai ke internasional, ekspor. Kalau itu tidak apa-apa. Kan sama-sama menguntungkan,” kata Zulkifli.
Tanggapan Menteri Investasi Bahlil
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mempersilakan layanan hosting video asal Tiongkok TikTok berkolaborasi secara bisnis dengan investor atau perusahaan dalam negeri.
"Silakan saja selama itu B to B (business to business) ya. Kita tak boleh intervensi," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Hal itu disampaikan Bahlil terkait isu TikTok akan menggandeng e-commerce GoTo Gojek-Tokopedia.
Bahlil mengatakan ia sudah mendengar rencana TikTok itu, namun dirinya belum menerima laporan secara teknis.
Pemerintah menurutnya, juga tidak mempersoalkan apabila kolaborasi tersebut merupakan langkah TikTok untuk memulai kembali bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) TikTok Shop, sepanjang tidak mengganggu garis kebijakan pemerintah.
Sebelumnya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Teten Masduki mengatakan ada informasi bahwa TikTok telah menjalin komunikasi dengan tiga perusahaan e-commerce di Indonesia.
Menurut Teten, ketiga perusahaan itu yakni Tokopedia, Bukalapak, dan e-commerce yang berada di bawah CT Corp, namun Teten belum mengetahui isi dari komunikasi antara tiga e-commerce itu dengan TikTok.
Adapun per 22 November 2023 lalu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut bahwa TikTok masih belum mengajukan perizinan untuk melakukan perdagangan niaga elektronik atau e-commerce.
Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto menyampaikan, untuk melakukan transaksi jual-beli melalui sistem elektronik, TikTok Shop harus mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Soal rencana TikTok menggandeng perusahaan e-commerce lokal, Kemendag menyatakan belum bisa memberikan penilaian terhadap rencana kerja sama tersebut dimungkinkan atau tidak karena harus dilihat dari model bisnis atau bentuk jenis proyek yang akan dikerjakan.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkominfo tanggapi rencana kolaborasi GoTo dan TikTok Shop
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023