Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan studi tiru ke Jawa Barat (Jabar) terkait pembangunan responsif gender, di mana hasilnya nanti akan ditiru, diinovasi, dan diterapkan di Kaltim.
"Kami perlu menggali banyak informasi yang dilakukan Jabar untuk membangun keluarga berketahanan untuk kami replikasikan di Kaltim," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Sabtu.
Studi tiru ke Jabar karena dalam pembangunan yang responsif gender Jabar didukung Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana (Teladan KB) yang rutin melakukan penyuluhan, pembinaan, hingga pendampingan.
Terdapat 647 orang Teladan KB yang tersebar di 24 kabupaten di Jabar, kemudian ada juga petugas Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) sebanyak 571 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Studi tiru ini digabung dengan rapat Penyusunan Pergub Ketahanan Keluarga yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar pada Kamis (23/11).
Soraya mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan percepatan Perda Ketahanan Keluarga dengan turunan ke Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim.
Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga melalui Perda Kaltim Nomor 2 tahun 2022, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Kami perlu menggali banyak informasi yang dilakukan Jabar untuk membangun keluarga berketahanan untuk kami replikasikan di Kaltim," kata Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim Noryani Sorayalita di Samarinda, Sabtu.
Studi tiru ke Jabar karena dalam pembangunan yang responsif gender Jabar didukung Tenaga Lapangan Terdepan Keluarga Berencana (Teladan KB) yang rutin melakukan penyuluhan, pembinaan, hingga pendampingan.
Terdapat 647 orang Teladan KB yang tersebar di 24 kabupaten di Jabar, kemudian ada juga petugas Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) sebanyak 571 orang yang tersebar di 27 kabupaten/kota.
Studi tiru ini digabung dengan rapat Penyusunan Pergub Ketahanan Keluarga yang digelar di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jabar pada Kamis (23/11).
Soraya mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengupayakan percepatan Perda Ketahanan Keluarga dengan turunan ke Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim.
Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga melalui Perda Kaltim Nomor 2 tahun 2022, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023