Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Arrmanatha Natsir mengatakan Indonesia terus mendorong Majelis Umum PBB untuk menggelar sidang khusus guna membahas konflik yang terjadi di Gaza, Palestina.
"Dari awal, kita sudah mencoba berbicara dengan Palestina, dengan Liga Arab untuk mendorong emergency special session di Majelis Umum PBB," kata Dubes Arrmanatha dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI secara daring, Selasa.
Arrmanatha menyampaikan bahwa Indonesia, sejak konflik di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penghentian konflik di Gaza.
Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan berbicara dengan Palestina dan Liga Arab untuk mendorong sidang khusus darurat di Majelis Umum PBB.
Dorongan tersebut mendapat apresiasi. Namun demikian, Palestina dan Liga Arab mencoba memberikan kesempatan bagi Dewan Keamanan untuk melaksanakan fungsinya membahas dan mengupayakan resolusi yang diharapkan dapat mendorong gencatan senjata.
Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, Dewan Keamanan sampai saat ini belum membuahkan upaya konkret untuk menghentikan konflik.
Oleh karena itu, Palestina dan Liga Arab bertemu dan memutuskan untuk mencoba melanjutkan pembahasan di tempat lain, yaitu melalui sidang khusus di Majelis Umum PBB.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan dorongan dari Indonesia, juga sepakat untuk membawa masalah yang gagal diputuskan Dewan Keamanan ke Majelis Umum PBB melalui sidang khusus.
Untuk itu, OKI dan Liga Arab pada 19 Oktober mengirimkan surat kepada presiden Majelis Umum PBB yang meminta agar sidang khusus darurat dilaksanakan di Majelis Umum PBB guna membahas isu Gaza dan masalah Palestina.
Lebih lanjut, Arrmanatha mengatakan Indonesia juga mengambil inisiatif untuk menggalang dukungan dari negara-negara di luar OKI untuk memberikan dukungan posisi dalam isu tersebut.
Terkait upaya itu, Indonesia pertama-tama berbicara dengan negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia guna mendorong sidang khusus tersebut.
Dorongan tersebut disambut baik dan Indonesia kembali menggalang dukungan lain dari negara-negara di luar Asia Tenggara, ujar Arrmanatha.
Pada 23 Oktober 2023, ketua Majelis Umum PBB mengindikasikan dirinya sepakat dengan usulan tersebut untuk melaksanakan sidang khusus pada 26 Oktober 2023.
"Jadi, ini tidak terlepas dari upaya Indonesia sejak awal. Tapi Indonesia juga mendengarkan keinginan dari Palestina dan Liga Arab sehingga harus menunggu setelah gagalnya Dewan Keamanan," ujar Arrmanatha.
Menlu RI akan Ikut Pertemuan PBB soal Gaza
Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengikuti tiga pertemuan di PBB yang akan membahas penyelesaian konflik di Gaza, Palestina.
"Beliau (Menlu Retno) pagi ini (mengikuti) dimulainya kembali pembahasan di Dewan Keamanan PBB," kata Dubes Arrmanatha dalam pengarahan media oleh Kementerian Luar Negeri RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa malam.
Pembahasan di DK PBB tersebut, menurut dia, merupakan upaya DKK PBB untuk kesekian kalinya mencoba membahas isu Gaza.
Negara-negara anggota DK PBB sebelumnya telah beberapa kali mendorong penyelesaian konflik di Gaza melalui beberapa rancangan resolusi.
Namun, rancangan tersebut tidak berhasil diadopsi karena perbedaan posisi yang sangat tajam di antara negara-negara anggota terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.
Dalam pertemuan yang dibuka untuk semua negara anggota non-DK PBB tersebut, Menlu Retno, kata Arrmanatha, akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait isu di Gaza.
Kemudian, selain pertemuan yang dilakukan pada 24 Oktober 2023, Menlu Retno pada 25 Oktober juga akan mengikuti pertemuan di DK PBB yang akan membahas isu perdamaian dan keamanan.
Sementara itu, pada 26 Oktober, Menlu Retno juga disebutkan akan mengikuti sidang khusus darurat di Majelis Umum PBB yang akan membahas isu di Gaza, Palestina.
Selain tiga pertemuan utama tersebut, Indonesia juga telah mengatur berbagai pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Eropa yang hadir di New York pada pekan ini.
"Dalam hal ini, Menlu akan melakukan pertemuan bilateral cukup banyak untuk kembali lagi mendorong agar, khususnya menteri-menteri dari anggota DK di sini, untuk terus mendorong anggota DK agar bisa bertindak," demikian kata Dubes Arrmanatha.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia dorong sidang khusus di Majelis Umum PBB terkait isu Gaza
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Dari awal, kita sudah mencoba berbicara dengan Palestina, dengan Liga Arab untuk mendorong emergency special session di Majelis Umum PBB," kata Dubes Arrmanatha dalam konferensi pers yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri RI secara daring, Selasa.
Arrmanatha menyampaikan bahwa Indonesia, sejak konflik di Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penghentian konflik di Gaza.
Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan berbicara dengan Palestina dan Liga Arab untuk mendorong sidang khusus darurat di Majelis Umum PBB.
Dorongan tersebut mendapat apresiasi. Namun demikian, Palestina dan Liga Arab mencoba memberikan kesempatan bagi Dewan Keamanan untuk melaksanakan fungsinya membahas dan mengupayakan resolusi yang diharapkan dapat mendorong gencatan senjata.
Karena perbedaan pendapat yang sangat tajam di antara negara-negara anggota, Dewan Keamanan sampai saat ini belum membuahkan upaya konkret untuk menghentikan konflik.
Oleh karena itu, Palestina dan Liga Arab bertemu dan memutuskan untuk mencoba melanjutkan pembahasan di tempat lain, yaitu melalui sidang khusus di Majelis Umum PBB.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan dorongan dari Indonesia, juga sepakat untuk membawa masalah yang gagal diputuskan Dewan Keamanan ke Majelis Umum PBB melalui sidang khusus.
Untuk itu, OKI dan Liga Arab pada 19 Oktober mengirimkan surat kepada presiden Majelis Umum PBB yang meminta agar sidang khusus darurat dilaksanakan di Majelis Umum PBB guna membahas isu Gaza dan masalah Palestina.
Lebih lanjut, Arrmanatha mengatakan Indonesia juga mengambil inisiatif untuk menggalang dukungan dari negara-negara di luar OKI untuk memberikan dukungan posisi dalam isu tersebut.
Terkait upaya itu, Indonesia pertama-tama berbicara dengan negara-negara di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), seperti Vietnam, Laos, Kamboja, Malaysia guna mendorong sidang khusus tersebut.
Dorongan tersebut disambut baik dan Indonesia kembali menggalang dukungan lain dari negara-negara di luar Asia Tenggara, ujar Arrmanatha.
Pada 23 Oktober 2023, ketua Majelis Umum PBB mengindikasikan dirinya sepakat dengan usulan tersebut untuk melaksanakan sidang khusus pada 26 Oktober 2023.
"Jadi, ini tidak terlepas dari upaya Indonesia sejak awal. Tapi Indonesia juga mendengarkan keinginan dari Palestina dan Liga Arab sehingga harus menunggu setelah gagalnya Dewan Keamanan," ujar Arrmanatha.
Menlu RI akan Ikut Pertemuan PBB soal Gaza
Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dubes Arrmanatha Nasir mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan mengikuti tiga pertemuan di PBB yang akan membahas penyelesaian konflik di Gaza, Palestina.
"Beliau (Menlu Retno) pagi ini (mengikuti) dimulainya kembali pembahasan di Dewan Keamanan PBB," kata Dubes Arrmanatha dalam pengarahan media oleh Kementerian Luar Negeri RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa malam.
Pembahasan di DK PBB tersebut, menurut dia, merupakan upaya DKK PBB untuk kesekian kalinya mencoba membahas isu Gaza.
Negara-negara anggota DK PBB sebelumnya telah beberapa kali mendorong penyelesaian konflik di Gaza melalui beberapa rancangan resolusi.
Namun, rancangan tersebut tidak berhasil diadopsi karena perbedaan posisi yang sangat tajam di antara negara-negara anggota terkait konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.
Dalam pertemuan yang dibuka untuk semua negara anggota non-DK PBB tersebut, Menlu Retno, kata Arrmanatha, akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangan terkait isu di Gaza.
Kemudian, selain pertemuan yang dilakukan pada 24 Oktober 2023, Menlu Retno pada 25 Oktober juga akan mengikuti pertemuan di DK PBB yang akan membahas isu perdamaian dan keamanan.
Sementara itu, pada 26 Oktober, Menlu Retno juga disebutkan akan mengikuti sidang khusus darurat di Majelis Umum PBB yang akan membahas isu di Gaza, Palestina.
Selain tiga pertemuan utama tersebut, Indonesia juga telah mengatur berbagai pertemuan bilateral dengan para menteri luar negeri dari negara-negara Timur Tengah dan negara-negara Eropa yang hadir di New York pada pekan ini.
"Dalam hal ini, Menlu akan melakukan pertemuan bilateral cukup banyak untuk kembali lagi mendorong agar, khususnya menteri-menteri dari anggota DK di sini, untuk terus mendorong anggota DK agar bisa bertindak," demikian kata Dubes Arrmanatha.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia dorong sidang khusus di Majelis Umum PBB terkait isu Gaza
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023