Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyebut media, lebih cenderung mengangkat isu pemerasan dalam perkara dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL).
"Agenda media lebih cenderung mengangkat isu pemerasan. Padahal kita sadar, bahwa korupsi termasuk kejahatan yang sangat luar biasa," katanya dalam diskusi publik dengan tema "Mengawal Agenda Antikorupsi di Indonesia" di Jakarta, Senin.
Dia berpendapat wacana publik dimulai dari dugaan tindak pidana korupsi yang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru kemudian, mengikuti adalah pemerasan yang ditangani oleh kepolisian
"Bisa dimaknai pengaduan pemerasan itu, sebagai suatu pembelaan," ujarnya.
Ia mengatakan, mengapa saat terjadi pemerasan tidak segera dilaporkan. Nanti, setelah ada penyelidikan dugaan korupsi, lalu dibuat proses dengan sudut pandang pemerasan.
"Itu bisa dimaknai sebagai sesuatu pembelaan," ujarnya.
Dia menegaskan sebaiknya perkara tindak pidana korupsi harusnya di kedepankan terlebih dahulu.
Terkait beredarnya foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Emrus berpendapat jika foto itu menunjukkan simbol, SYL yang memohon sesuatu.
"Sementara Firli Bahuri, menunjukkan posisi yang sangat 'strong' yang tegas dan lihat posisi ketika dia duduk dan mengangkat kaki," katanya.
Selain itu kata dia, foto itu diambil saat berada di ruang publik, yakni ada tiga orang yang berada di tempat itu.
Dia pun berpendapat jika foto itu, tidak cukup sebagai bukti terjadinya tindak pidana.
Ada Upaya Melawan
Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) 2011-2013 Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Sekarang KPK yang memegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan penegakan hukum dalam rangka melaksanakan pemberantasan korupsi," kata Soleman dalam diskusi publik dengan tema "Mengawal Agenda Antikorupsi di Indonesia" di Jakarta, Senin.
Diskusi yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) turut membahas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang ditangani KPK dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang dilaporkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Polda Metro Jaya.
"Dari sisi intelijen, ini adalah upaya untuk melawan. Upaya untuk melawan membuat bargaining power supaya ini tidak diteruskan ke tingkat selanjutnya," jelas Soleman.
Akan tetapi, tambah Soleman, upaya pelaporan itu tidak serta merta membuat KPK langsung mundur atau menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Itu adalah hal yang lumrah, di mana ketika KPK ingin menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pasti yang menjadi korban itu akan melakukan perlawanan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berharap masyarakat mendukung KPK untuk fokus dalam penegakan hukum.
"Sebagai rakyat harus mendukung institusi KPK agar fokus pada penegakan hukum," ujarnya.
Boni juga meminta KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan dan jangan sampai kasus itu dibuat kabur dengan munculnya berbagai laporan, salah satunya di Polda Metro Jaya.
Ia berharap masyarakat tidak menjadi korban dari penggiringan opini, mobilisasi opini yang dilakukan oleh sekelompok orang. "Yang menjadi fokus saat ini adalah persoalan korupsi, bukan isu pemerasan," tegasnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat nilai media cenderung angkat isu pemerasan perkara SYL
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Agenda media lebih cenderung mengangkat isu pemerasan. Padahal kita sadar, bahwa korupsi termasuk kejahatan yang sangat luar biasa," katanya dalam diskusi publik dengan tema "Mengawal Agenda Antikorupsi di Indonesia" di Jakarta, Senin.
Dia berpendapat wacana publik dimulai dari dugaan tindak pidana korupsi yang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru kemudian, mengikuti adalah pemerasan yang ditangani oleh kepolisian
"Bisa dimaknai pengaduan pemerasan itu, sebagai suatu pembelaan," ujarnya.
Ia mengatakan, mengapa saat terjadi pemerasan tidak segera dilaporkan. Nanti, setelah ada penyelidikan dugaan korupsi, lalu dibuat proses dengan sudut pandang pemerasan.
"Itu bisa dimaknai sebagai sesuatu pembelaan," ujarnya.
Dia menegaskan sebaiknya perkara tindak pidana korupsi harusnya di kedepankan terlebih dahulu.
Terkait beredarnya foto Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Emrus berpendapat jika foto itu menunjukkan simbol, SYL yang memohon sesuatu.
"Sementara Firli Bahuri, menunjukkan posisi yang sangat 'strong' yang tegas dan lihat posisi ketika dia duduk dan mengangkat kaki," katanya.
Selain itu kata dia, foto itu diambil saat berada di ruang publik, yakni ada tiga orang yang berada di tempat itu.
Dia pun berpendapat jika foto itu, tidak cukup sebagai bukti terjadinya tindak pidana.
Ada Upaya Melawan
Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) 2011-2013 Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
"Sekarang KPK yang memegang kekuasaan tertinggi untuk melaksanakan penegakan hukum dalam rangka melaksanakan pemberantasan korupsi," kata Soleman dalam diskusi publik dengan tema "Mengawal Agenda Antikorupsi di Indonesia" di Jakarta, Senin.
Diskusi yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) turut membahas perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian yang sedang ditangani KPK dan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang dilaporkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ke Polda Metro Jaya.
"Dari sisi intelijen, ini adalah upaya untuk melawan. Upaya untuk melawan membuat bargaining power supaya ini tidak diteruskan ke tingkat selanjutnya," jelas Soleman.
Akan tetapi, tambah Soleman, upaya pelaporan itu tidak serta merta membuat KPK langsung mundur atau menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
"Itu adalah hal yang lumrah, di mana ketika KPK ingin menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, pasti yang menjadi korban itu akan melakukan perlawanan," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens berharap masyarakat mendukung KPK untuk fokus dalam penegakan hukum.
"Sebagai rakyat harus mendukung institusi KPK agar fokus pada penegakan hukum," ujarnya.
Boni juga meminta KPK segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Kementan dan jangan sampai kasus itu dibuat kabur dengan munculnya berbagai laporan, salah satunya di Polda Metro Jaya.
Ia berharap masyarakat tidak menjadi korban dari penggiringan opini, mobilisasi opini yang dilakukan oleh sekelompok orang. "Yang menjadi fokus saat ini adalah persoalan korupsi, bukan isu pemerasan," tegasnya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat nilai media cenderung angkat isu pemerasan perkara SYL
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023