Partai NasDem, Senin, batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan jajaran petinggi partai berlambang bintang mercy tersebut ke Bareskrim Polri.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni sempat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta dan mengaku awalnya hendak melaporkan SBY. Namun, Sahroni mengatakan dia tidak jadi lapor karena dilarang oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Jadi, saya sebenarnya sudah siap melaporkan, tetapi tadi perintah Ketum (Surya Paloh) untuk tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi Pak Anies juga WA (kirim pesan WhatsApp) saya untuk meminta hal yang sama. Pak Anies ingin fokus ke depan. Ini dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan capres (Pemilu) 2024," kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Awalnya, Sahroni atas nama pribadi hendak melaporkan SBY terkait ucapannya yang menyebut Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai bakal capres dan bakal cawapres pada awal September.
Menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan soal hal itu saat pertemuan di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 25 Agustus 2023. Sahroni pun mengaku dia mengikuti secara langsung pertemuan tersebut.
"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tetapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi, nggak ada. Selama dua jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres (Pemilu) 2004," jelas Sahroni.
Sebelumnya, DPP Partai NasDem bwerencana melaporkan SBY ke Bareskrim Polri.
Untuk diketahui, Partai Demokrat telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus mencabut dukungannya kepada bakal capres Anies Baswedan setelah deklarasi Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).
Partai Demokrat menyatakan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan mengajak kerja sama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.
KKIR Otomatis Bubar
Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa kerja sama politik antara Partai Gerindra dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) otomatis bubar akibat kerja sama politik PKB dengan Partai NasDem.
"Dengan dinamika yang terjadi serta keputusan yang diambil oleh PKB sehingga otomatis kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (1/9).
Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi kabar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.
"Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ujarnya.
Dasco menegaskan bahwa bubarnya KKIR tersebut lantaran telah ada pernyataan PKB yang menerima tawaran kerja sama dari Partai NasDem pada Pilpres 2024 di media massa.
"Kita sudah sama-sama tadi melihat di media massa sudah ada konpers (konferensi pers) dari Sekjen PKB yang menyatakan bahwa PKB menerima tawaran kerja sama politik dari Partai NasDem," ucapnya.
Dia juga menyebut pernyataan PKB menerima kerja sama politik dengan Partai NasDem itu telah disampaikan secara resmi melalui utusan PKB kepada Partai Gerindra sehingga dengan demikian KKIR bubar.
"Tadi setengah jam yang lalu saya dikontak oleh utusan dari Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa mereka sudah menerima koalisi dari tawaran koalisi atau kerja sama politik dengan Partai NasDem," ujarnya.
Berikut pernyataan lengkap Partai Gerindra
Menyikapi dinamika perpolitikan saat ini, disampaikan sebagai berikut:
1. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menerima Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.
2. Bahwa dalam praktiknya, kerja sama politik antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah terutama dalam hal penentuan capres dan cawapres karena baik Partai Golkar maupun PAN menyerahkan pemilihan wapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.
3. Penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN, Selasa 29 Agustus di Hotel Sultan, karena Pak Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi yaitu PAN dan Golkar, serta PBB sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju setelah sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga, serta Pak Zulkifli Hasan serta Pak Yusril Ihza Mahendra juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat, dan saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo yang mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Pak Jokowi sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo.
4. Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi, bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin.
5. Kami selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elite PKB maupun Pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB yang merasa tak pernah diberitahu tentang nama koalisi yang baru, atau kemudian menganggap KKIR dibubarkan, karena ada nama koalisi yang baru, semata untuk menjaga soliditas koalisi, namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan.
6. Dengan dinamika yang terjadi serta terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB, sehingga otomatis menyebabkan kerja sama politik gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya. Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: NasDem batal laporkan SBY ke Bareskrim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni sempat mendatangi Bareskrim Polri di Jakarta dan mengaku awalnya hendak melaporkan SBY. Namun, Sahroni mengatakan dia tidak jadi lapor karena dilarang oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
"Jadi, saya sebenarnya sudah siap melaporkan, tetapi tadi perintah Ketum (Surya Paloh) untuk tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi Pak Anies juga WA (kirim pesan WhatsApp) saya untuk meminta hal yang sama. Pak Anies ingin fokus ke depan. Ini dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan capres (Pemilu) 2024," kata Sahroni kepada awak media di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Awalnya, Sahroni atas nama pribadi hendak melaporkan SBY terkait ucapannya yang menyebut Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai bakal capres dan bakal cawapres pada awal September.
Menurut dia, tidak pernah ada pembicaraan soal hal itu saat pertemuan di kediaman pribadi SBY di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 25 Agustus 2023. Sahroni pun mengaku dia mengikuti secara langsung pertemuan tersebut.
"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada, tetapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi, nggak ada. Selama dua jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres (Pemilu) 2004," jelas Sahroni.
Sebelumnya, DPP Partai NasDem bwerencana melaporkan SBY ke Bareskrim Polri.
Untuk diketahui, Partai Demokrat telah menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sekaligus mencabut dukungannya kepada bakal capres Anies Baswedan setelah deklarasi Anies-Muhaimin untuk Pilpres 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9).
Partai Demokrat menyatakan bahwa Partai NasDem membuat keputusan sepihak dengan mengajak kerja sama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan.
KKIR Otomatis Bubar
Sebelumnya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa kerja sama politik antara Partai Gerindra dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) otomatis bubar akibat kerja sama politik PKB dengan Partai NasDem.
"Dengan dinamika yang terjadi serta keputusan yang diambil oleh PKB sehingga otomatis kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (1/9).
Hal tersebut disampaikan-nya menanggapi kabar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Anies Baswedan.
"Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ujarnya.
Dasco menegaskan bahwa bubarnya KKIR tersebut lantaran telah ada pernyataan PKB yang menerima tawaran kerja sama dari Partai NasDem pada Pilpres 2024 di media massa.
"Kita sudah sama-sama tadi melihat di media massa sudah ada konpers (konferensi pers) dari Sekjen PKB yang menyatakan bahwa PKB menerima tawaran kerja sama politik dari Partai NasDem," ucapnya.
Dia juga menyebut pernyataan PKB menerima kerja sama politik dengan Partai NasDem itu telah disampaikan secara resmi melalui utusan PKB kepada Partai Gerindra sehingga dengan demikian KKIR bubar.
"Tadi setengah jam yang lalu saya dikontak oleh utusan dari Pak Muhaimin yang menyatakan bahwa mereka sudah menerima koalisi dari tawaran koalisi atau kerja sama politik dengan Partai NasDem," ujarnya.
Berikut pernyataan lengkap Partai Gerindra
Menyikapi dinamika perpolitikan saat ini, disampaikan sebagai berikut:
1. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menerima Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024.
2. Bahwa dalam praktiknya, kerja sama politik antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah terutama dalam hal penentuan capres dan cawapres karena baik Partai Golkar maupun PAN menyerahkan pemilihan wapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.
3. Penamaan Koalisi Indonesia Maju terjadi spontan pada perayaan HUT PAN, Selasa 29 Agustus di Hotel Sultan, karena Pak Prabowo melihat ada penambahan dua partai dalam koalisi yaitu PAN dan Golkar, serta PBB sehingga diberi nama Koalisi Indonesia Maju setelah sebelumnya Pak Prabowo secara singkat memberitahu dan meminta persetujuan nama Koalisi Indonesia Maju kepada Pak Airlangga, serta Pak Zulkifli Hasan serta Pak Yusril Ihza Mahendra juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat, dan saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatannya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo yang mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Pak Jokowi sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo.
4. Bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB, karena sejatinya perubahan nama itu bertujuan menyolidkan empat partai yang berkoalisi, bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin.
5. Kami selama ini tidak pernah menanggapi pernyataan elite PKB maupun Pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB yang merasa tak pernah diberitahu tentang nama koalisi yang baru, atau kemudian menganggap KKIR dibubarkan, karena ada nama koalisi yang baru, semata untuk menjaga soliditas koalisi, namun secara tegas kami menyatakan bahwa Gerindra tidak pernah akan melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Gerindra dan PKB, serta kami tidak akan pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan.
6. Dengan dinamika yang terjadi serta terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB, sehingga otomatis menyebabkan kerja sama politik gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya. Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: NasDem batal laporkan SBY ke Bareskrim
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023