Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) mengaku tak setuju dengan isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang bergulir di internal partainya jelang Pemilu 2024 karena akan menurunkan muruah partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruah-nya Golkar," kata Jusuf Kalla usai seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Sebab, kata dia, apabila perpecahan terjadi di internal Partai Golkar maka dapat berimbas pada raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang.
"Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu," imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebaliknya, lanjut dia, seluruh internal Partai Golkar seyogianya bersatu agar dapat memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.
"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu," ucapnya.
Menurut dia, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan.
"Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?" ujarnya.
Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sepakat 100 persen menolak isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Badung, Minggu.
Ahmad Doli menyampaikan hal tersebut sebagai juru bicara mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia dalam Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
"Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto," ucapnya.
Ahmad Doli mengatakan sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali memang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini," ucapnya.
Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal.
Diantaranya disampaikan selama 3-4 tahun terakhir, semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.
"Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," ucap Ahmad Doli.
Oleh karena itu, sudah dikaji, Partai Golkar, partai tertua di Indonesia dan sebagai partai ini besar pihaknya memiliki komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan.
"Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024," ujarnya.
Kedua, kata Ahmad Doli, untuk urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jusuf Kalla tak setuju dengan isu Munaslub Golkar
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruah-nya Golkar," kata Jusuf Kalla usai seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Sebab, kata dia, apabila perpecahan terjadi di internal Partai Golkar maka dapat berimbas pada raihan suara pada Pemilu 2024 mendatang.
"Bersatu saja belum tentu menang, apalagi tidak bersatu," imbuh Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.
Sebaliknya, lanjut dia, seluruh internal Partai Golkar seyogianya bersatu agar dapat memenangkan Pemilu 2024 yang hanya tinggal kurang dari setahun lagi digelar.
"Bersatulah dalam situasi yang krisis ini artinya waktu yang lebih singkat, bagaimana bisa menang kalau pecah gitu kan? Ya, harus bersatu dulu," ucapnya.
Menurut dia, isu bergulirnya Munaslub untuk mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Golkar juga tidak bisa dijadikan dasar alasan.
"Kalau dengan alasan nasib Pak Airlangga nanti tidak terpilih siapa sih yang bisa memastikan siapa yang terpilih?" ujarnya.
Kabar rencana penyelenggaraan Munaslub Golkar mengemuka setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Dia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.
“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu (13/7).
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan sepakat 100 persen menolak isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub," kata Plt Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Badung, Minggu.
Ahmad Doli menyampaikan hal tersebut sebagai juru bicara mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia dalam Silahturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali.
"Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto," ucapnya.
Ahmad Doli mengatakan sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali memang meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Pertemuan ini adalah inisiatif dari kami semua. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini," ucapnya.
Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal.
Diantaranya disampaikan selama 3-4 tahun terakhir, semua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.
"Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini," ucap Ahmad Doli.
Oleh karena itu, sudah dikaji, Partai Golkar, partai tertua di Indonesia dan sebagai partai ini besar pihaknya memiliki komitmen dan taat terhadap apa yang sudah putuskan.
"Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024," ujarnya.
Kedua, kata Ahmad Doli, untuk urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk menentukan siapa Capres atau Cawapresnya kemudian proses bernegosiasi, strategi dan momentum yang tepat.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jusuf Kalla tak setuju dengan isu Munaslub Golkar
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023