Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperbaiki sistem administrasi kependudukan (adminduk) sebagai upaya mengatasi kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan sebagian besar kecurangan dalam PPDB, yaitu memanipulasi data kartu keluarga (KK) yang diterbitkan pemerintah daerah.
"Nah itu yang kita benahi supaya tidak ada pemalsuan data kependudukan," ujarnya.
Karena, kata dia, sebagian besar mereka yang melakukan kecurangan dalam PPDB memanipulasi data KK agar dapat mengelabui sistem zonasi yang ditetapkan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, mencatat 1.635 didiskualifikasi dari PPDB sejumlah SMA/SMK negeri di Kabupaten Bogor.
"SMA/SMK itu kewenangan Provinsi Jawa Barat. Tapi kan kebanyakan pelanggaran itu lewat KK yang diterbitkan pemda," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan sebagian besar kecurangan dalam PPDB, yaitu memanipulasi data kartu keluarga (KK) yang diterbitkan pemerintah daerah.
"Nah itu yang kita benahi supaya tidak ada pemalsuan data kependudukan," ujarnya.
Karena, kata dia, sebagian besar mereka yang melakukan kecurangan dalam PPDB memanipulasi data KK agar dapat mengelabui sistem zonasi yang ditetapkan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, mencatat 1.635 didiskualifikasi dari PPDB sejumlah SMA/SMK negeri di Kabupaten Bogor.
"SMA/SMK itu kewenangan Provinsi Jawa Barat. Tapi kan kebanyakan pelanggaran itu lewat KK yang diterbitkan pemda," katanya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023