Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat menelusuri soal adminstrasi kependudukan (adminduk) yang digunakan untuk mencurangi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPBD) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya usai melaksanakan inspeksi mendadak ke Disdukcapil setempat, Kamis, mengatakan adminduk dalam proses PPBD terbagi dua masalah terbanyak yakni identitas anak di kartu keluarga (KK) tanpa sepengetahuan pemilik KK alias KK palsu dan perubahan KK di bawah satu tahun.
"Akhirnya bisa memetakan persoalan yang ada dan untuk adminduk yang melakukan perubahan KK tanpa adanya surat persetujuan harus ditelusuri siapa oknumnya,” ujar Atty.
Atty menyampaikan Komisi IV DPRD Kota Bogor alasan gugur calon siswa kepada orang tua perlu diterangkan oleh tim PPBD agar jelas.
Menurut dia, dengan adanya temuan dua masalah adminduk yang menjadi dasar kecurangan PPBD terjadi di Kota Bogor perlu penelusuran lebih lanjut hingga menemukan oknum dan penindakan yang tegas kepadanya.
“Oleh karena, kami mendorong harus ada upaya perbaikan dan evaluasi. Karena, apabila tidak ada deteksi, maka tidak ada antisipasi dan ini adalah kelalaian terstruktur dan ada kesengajaan untuk dilakukan di tahun mendatang,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Kota Bogor telusuri soal adminduk curangi PPDB
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya usai melaksanakan inspeksi mendadak ke Disdukcapil setempat, Kamis, mengatakan adminduk dalam proses PPBD terbagi dua masalah terbanyak yakni identitas anak di kartu keluarga (KK) tanpa sepengetahuan pemilik KK alias KK palsu dan perubahan KK di bawah satu tahun.
"Akhirnya bisa memetakan persoalan yang ada dan untuk adminduk yang melakukan perubahan KK tanpa adanya surat persetujuan harus ditelusuri siapa oknumnya,” ujar Atty.
Atty menyampaikan Komisi IV DPRD Kota Bogor alasan gugur calon siswa kepada orang tua perlu diterangkan oleh tim PPBD agar jelas.
Menurut dia, dengan adanya temuan dua masalah adminduk yang menjadi dasar kecurangan PPBD terjadi di Kota Bogor perlu penelusuran lebih lanjut hingga menemukan oknum dan penindakan yang tegas kepadanya.
“Oleh karena, kami mendorong harus ada upaya perbaikan dan evaluasi. Karena, apabila tidak ada deteksi, maka tidak ada antisipasi dan ini adalah kelalaian terstruktur dan ada kesengajaan untuk dilakukan di tahun mendatang,” katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Kota Bogor telusuri soal adminduk curangi PPDB
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023