Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menjadikan lima provinsi di Indonesia sebagai percontohan bagi daerah lain dalam rangka menuju Indonesia bebas malaria pada 2030.
"Lima provinsi ini bisa menjadi contoh, tinggal bagaimana bisa mempertahankan, kalau ada kasus baru harus cepat ditangani. Kalau cepat, saya yakin sebelum 2030 bisa dieliminasi," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Jumat.
Lima provinsi yang dianggap berhasil menanggulangi parasit plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina penyebab malaria adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali.
Maxi mengatakan tantangan yang dihadapi saat ini adalah mengeliminasi malaria di wilayah Indonesia bagian timur, sebab menyumbang 80 persen kasus nasional.
Kabupaten Sorong Selatan menjadi daerah pertama di Provinsi Papua Barat yang berhasil bebas dari penularan malaria.
Maxi mengatakan intervensi yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menekan laju kasus malaria dengan cara meningkatkan surveilans lewat pelibatan analis, bidan, dan dokter.
Pemda juga didorong untuk melakukan mass blood survey (MBS) dan indoor residual spraying (IRS) di wilayah endemis tinggi, hingga pembentukan kader malaria untuk pemantauan situasi.
MBS adalah upaya menemukan penderita malaria yang dilakukan melalui survei pada penduduk yang tidak menunjukkan gejala malaria klinis. Sementara IRS adalah praktik penyemprotan insektisida pada dinding interior rumah di daerah yang terkena malaria.
Kemenkes juga mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya penyelidikan epidemiologi penyakit malaria di lingkungan mereka.
“Papua Barat kami beri apresiasi khusus, karena tahun ini 'pecah telur' satu kabupaten bisa mencapai eliminasi, yakni Kabupaten Sorong Selatan,” katanya.
Dirjen Maxi menyebut kasus malaria di wilayah Papua termasuk yang cukup berat ditangani. Tapi dengan peran serta pemerintah daerah bersama masyarakat, Kabupaten Sorong Selatan berhasil memperoleh sertifikat bebas malaria pada 5 November 2022.
Pada agenda puncak peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (15/6), Kemenkes menyerahkan sertifikat bebas malaria kepada 30 kabupaten/kota yang berhasil mengeliminasi malaria pada tahun ini.
Sertifikat itu diberikan kepada Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Lampung Selatan, Pesisir Barat.
Daerah lain yang juga memperoleh sertifikat bebas malaria adalah Pangandaran, Manggarai Barat, Nagekeo, Sekadau, Landak, Gunung Mas, Banjar, Mahakam Ulu, Minahasa Selatan, Manado, Pangkajene, Tana Toraja, Buton, Konawe Kepulauan, Buton Selatan, Buru, Tual, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Sorong Selatan.
Dengan pemberian sertifikat bebas malaria itu, maka jumlah daerah di Indonesia yang telah dinyatakan bebas malaria berjumlah total 381 kota/kabupaten.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Lima provinsi jadi percontohan menuju Indonesia bebas malaria 2030
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Lima provinsi ini bisa menjadi contoh, tinggal bagaimana bisa mempertahankan, kalau ada kasus baru harus cepat ditangani. Kalau cepat, saya yakin sebelum 2030 bisa dieliminasi," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Jumat.
Lima provinsi yang dianggap berhasil menanggulangi parasit plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles betina penyebab malaria adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali.
Maxi mengatakan tantangan yang dihadapi saat ini adalah mengeliminasi malaria di wilayah Indonesia bagian timur, sebab menyumbang 80 persen kasus nasional.
Kabupaten Sorong Selatan menjadi daerah pertama di Provinsi Papua Barat yang berhasil bebas dari penularan malaria.
Maxi mengatakan intervensi yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk menekan laju kasus malaria dengan cara meningkatkan surveilans lewat pelibatan analis, bidan, dan dokter.
Pemda juga didorong untuk melakukan mass blood survey (MBS) dan indoor residual spraying (IRS) di wilayah endemis tinggi, hingga pembentukan kader malaria untuk pemantauan situasi.
MBS adalah upaya menemukan penderita malaria yang dilakukan melalui survei pada penduduk yang tidak menunjukkan gejala malaria klinis. Sementara IRS adalah praktik penyemprotan insektisida pada dinding interior rumah di daerah yang terkena malaria.
Kemenkes juga mendorong pelibatan masyarakat dalam upaya penyelidikan epidemiologi penyakit malaria di lingkungan mereka.
“Papua Barat kami beri apresiasi khusus, karena tahun ini 'pecah telur' satu kabupaten bisa mencapai eliminasi, yakni Kabupaten Sorong Selatan,” katanya.
Dirjen Maxi menyebut kasus malaria di wilayah Papua termasuk yang cukup berat ditangani. Tapi dengan peran serta pemerintah daerah bersama masyarakat, Kabupaten Sorong Selatan berhasil memperoleh sertifikat bebas malaria pada 5 November 2022.
Pada agenda puncak peringatan Hari Malaria Sedunia 2023 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (15/6), Kemenkes menyerahkan sertifikat bebas malaria kepada 30 kabupaten/kota yang berhasil mengeliminasi malaria pada tahun ini.
Sertifikat itu diberikan kepada Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Lampung Selatan, Pesisir Barat.
Daerah lain yang juga memperoleh sertifikat bebas malaria adalah Pangandaran, Manggarai Barat, Nagekeo, Sekadau, Landak, Gunung Mas, Banjar, Mahakam Ulu, Minahasa Selatan, Manado, Pangkajene, Tana Toraja, Buton, Konawe Kepulauan, Buton Selatan, Buru, Tual, Halmahera Barat, Halmahera Tengah, dan Sorong Selatan.
Dengan pemberian sertifikat bebas malaria itu, maka jumlah daerah di Indonesia yang telah dinyatakan bebas malaria berjumlah total 381 kota/kabupaten.*
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Lima provinsi jadi percontohan menuju Indonesia bebas malaria 2030
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023