Antarajawabarat.com, 26/7 - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung berjanji akan memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun depan.
“Kami akan memperbaiki sistem dan mekanisme PPDB, serta melakukan sosialisasi. Hingga permasalahan seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari,” kata Teddy Rusmawan anggota Komisi D DPRD Bandung saat membacakan hasil keputusan pertemuan dengan KPKB serta kepala bidang Dinas Pendidikan, Kamis.
Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Rusmawan dalam mediasi yang dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandung, bersama KPKB, Plt Kadisdik, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan beberapa Kepala Sekolah.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2013 disinyalir terindikasi banyaknya pelanggaran, hal itu didasarkan atas pengamatan yang dilakukan Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB).
“Hasil dari pengamatan kami, terdapat indiskasi pelanggaran dalam PPDB, baik dari jalur non akademis, jalur prestasi, serta kelebihan kuota di setiap sekolah,” kata koordinator KPKB, Iwan.
Dari hasil pengamatan tersebut menurut Iwan KPKB tetap menginginkan agar Pemerintah Kota Bandung untuk bertindak tegas pada siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran, khususnya dalam penerimaan siswa melebihi kuota yang telah ditetapkan di setiap sekolah.
“Kami tetap meminta adanya sanksi pada pelanggar, baik itu guru, Kepala Sekolah, pejabat, dan yang lainnya, karena apabila tidak ada sanksi, kisruh PPDB ini akan terus terjadi,” kata Iwan.
Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang diwakili Plt Kadisdik Dadan Supriadi mengimbau untuk tidak sepenuhnya menyalahkan Kepala Sekolah terkait indikasi pelanggaran tersebut.
“Periode sebelumnya hampir sama pelanggaranya pada periode sebelumnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita bersinergi. Kasihan juga Kepala Sekolah jadi bulan-bulanan,” kata Dadan Supriadi.
Kepala Sekolah SMAN 13 Bandung Yenni, membantah apabila sekolah yang dipimpinnya menerima peserta didik melebihi kuota.
“Kuota SMAN 13 324 yang ada malah Cuma 290. Tidak ada penambahan rombongan belajar. Malah Kami kekurangan 34 siswa,” kata Yenni.
Namun Iwan tetap menilai solusi yang ditawarkan Komisi D dan Dinas Pendidikan Kota Bandung setiap tahun selalu sama, akan tetapi menurutnya hal itu tidak selalu direalisasikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013
“Kami akan memperbaiki sistem dan mekanisme PPDB, serta melakukan sosialisasi. Hingga permasalahan seperti ini tidak terjadi kembali di kemudian hari,” kata Teddy Rusmawan anggota Komisi D DPRD Bandung saat membacakan hasil keputusan pertemuan dengan KPKB serta kepala bidang Dinas Pendidikan, Kamis.
Hal tersebut disampaikan oleh Teddy Rusmawan dalam mediasi yang dilakukan Komisi D DPRD Kota Bandung, bersama KPKB, Plt Kadisdik, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan beberapa Kepala Sekolah.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2013 disinyalir terindikasi banyaknya pelanggaran, hal itu didasarkan atas pengamatan yang dilakukan Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB).
“Hasil dari pengamatan kami, terdapat indiskasi pelanggaran dalam PPDB, baik dari jalur non akademis, jalur prestasi, serta kelebihan kuota di setiap sekolah,” kata koordinator KPKB, Iwan.
Dari hasil pengamatan tersebut menurut Iwan KPKB tetap menginginkan agar Pemerintah Kota Bandung untuk bertindak tegas pada siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran, khususnya dalam penerimaan siswa melebihi kuota yang telah ditetapkan di setiap sekolah.
“Kami tetap meminta adanya sanksi pada pelanggar, baik itu guru, Kepala Sekolah, pejabat, dan yang lainnya, karena apabila tidak ada sanksi, kisruh PPDB ini akan terus terjadi,” kata Iwan.
Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Bandung yang diwakili Plt Kadisdik Dadan Supriadi mengimbau untuk tidak sepenuhnya menyalahkan Kepala Sekolah terkait indikasi pelanggaran tersebut.
“Periode sebelumnya hampir sama pelanggaranya pada periode sebelumnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita bersinergi. Kasihan juga Kepala Sekolah jadi bulan-bulanan,” kata Dadan Supriadi.
Kepala Sekolah SMAN 13 Bandung Yenni, membantah apabila sekolah yang dipimpinnya menerima peserta didik melebihi kuota.
“Kuota SMAN 13 324 yang ada malah Cuma 290. Tidak ada penambahan rombongan belajar. Malah Kami kekurangan 34 siswa,” kata Yenni.
Namun Iwan tetap menilai solusi yang ditawarkan Komisi D dan Dinas Pendidikan Kota Bandung setiap tahun selalu sama, akan tetapi menurutnya hal itu tidak selalu direalisasikan.
Editor : Syarif Abdullah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2013