Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menolak permintaan China menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Muhaimin, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, langkah tersebut merupakan langkah yang bagus karena merelakan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) berisiko terlalu besar.

"Saya kira bagus (langkah Luhut menolak permintaan China jadikan APBN sebagai penjamin utang KCJB). Risikonya terlalu besar kalau sampai APBN kita tersandera," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu lalu menegaskan Pemerintah harus lebih tegas dan memastikan proyek KCJB benar-benar bersifat business to business (B2B) sehingga seharusnya tidak membebani APBN sama sekali.

"Yang perlu dipastikan itu, proyek KCJB seharusnya B2B, saya kira cukuplah dana PMN disuntikkan. Jangan lagi bebani APBN lagi sebagai penjamin investasi," ujar Muhaimin.

Dia menambahkan, jika APBN digunakan sebagai penjamin utang proyek KCJB, hal tersebut akan menyebabkan fiskal negara Indonesia terbebani hingga puluhan tahun untuk membayar beban utang proyek itu.

"Padahal, kita tahu masih banyak diperlukan investasi, proyek-proyek besar di daerah-daerah yang saat ini masih berjalan. Jadi pada intinya, hindari betul APBN kita jadi jaminan utang, jangan sampai tersandera," ucap dia.

China Development Bank (CDB) disebutkan meminta jaminan berupa APBN salam memberikan pinjaman yang digunakan untuk membayar pembengkakan biaya pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Luhut Binsar Pandjaitan pun menolaknya.

“Kemarin, mereka (China) mau dari APBN, tetapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut pada Senin (10/4).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah RI masih melakukan negosiasi dengan China terkait tingkat suku bunga pinjaman untuk kenaikan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Luhut dalam konferensi pers terkait perkembangan terkini kerja sama Indonesia-Tiongkok di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa tim teknis dari kedua negara telah menyepakati nilai cost overrun proyek sebesar 1,2 miliar dolar AS (sekira Rp18,2 triliun).

“Pembicaraan detail dari dua belah pihak sepakat angkanya 1,2 miliar dolar AS. Terkait pinjaman terhadap KAI terkait pinjaman cost overrun, kami sedang finalkan negosiasi tentang suku bunga. Suku bunga sudah turun dari 4 persen, sekarang kita pengen lebih rendah lagi, ya kita lihat lah. Insya Allah akan beres,” katanya.

Luhut mengungkapkan bahwa pihak China telah menawarkan tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen dengan total pinjaman sekitar 560 juta dolar AS. Namun, pemerintah berharap suku bunga pinjaman bisa sekitar 2 persen. Ia juga menargetkan negosiasi terkait total pinjaman, suku bunga hingga tenor bisa difinalkan sekitar pekan depan.

“Kemarin dia (China) sudah mau di bawah 4 persen. Tapi kita masih (ingin) lebih rendah lagi, offer-nya (tawarannya) yang pertama sudah 3,4 persen tapi kita mau lebih rendah lagi,” ungkapnya.

Luhut menyebutkan sejatinya suku bunga pinjaman sebesar 3,4 persen sudah sangat murah dibandingkan suku bunga pinjaman di tempat lain yang angkanya bisa mencapai 6 persen.

Mantan Menko Polhukam itu juga mengatakan pemerintah tidak punya kendala dan memiliki kemampuan bayar dengan ketentuan angka tersebut.

Senada, Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Septian Hario Seto menjelaskan bunga pinjaman yang ditawarkan China sudah jauh lebih rendah dari bunga yang ditawarkan pemerintah AS atau pun bunga obligasi dolar AS dengan tenor 30 tahun dari pemerintah Indonesia.

“Tapi kita masih mau nego lagi,” imbuhnya.

Seto menambahkan, pemerintah China ingin penjaminan langsung oleh pemerintah melalui APBN sedangkan pemerintah Indonesia sendiri menginginkan agar penjaminan dilakukan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Muhaimin dukung Luhut tolak China minta APBN jadi jaminan kereta cepat

Pewarta: Tri Meilani Ameliya

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023