Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyerahkan KTP elektronik ke 64 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy guna memastikan hak pilih jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengatakan pada narapidana pun perlu memiliki administrasi meski tengah menghuni lapas. Karena selain untuk pemilu, menurutnya KTP pun perlu digunakan untuk kebutuhan administrasi lainnya.
Baca juga: Lapas Banceuy cegah upaya penyelundupan narkoba melalui rehab sosial
Menurutnya KPU pun membutuhkan data kependudukan yang akurat. Di samping itu, warga binaan pemasyarakatan (WBP) pada hakikatnya merupakan warga negara Indonesia.
Dari seluruh penghuni Lapas itu, menurutnya 619 orang sudah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan empat orang merupakan warga asing. Sehingga sisanya yakni 65 narapidana yang menurutnya telah menjalani proses pembuatan KTP.
Baca juga: Wakil Ketua MPR kunjungi situs bersejarah Penjara Banceuy Bandung
Baca juga: Wakil Ketua MPR kunjungi situs bersejarah Penjara Banceuy Bandung
"Hal ini tentunya dapat terlaksana dengan baik berkat koordinasi dan kerja sama yang baik dengan Disdukcapil Kota Bandung," kata Heri.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Barat R Andika Dwi Prasetya mengatakan di Jawa Barat ada sekitar 3.000 narapidana yang tengah menjalani pembinaan. Menurutnya 3.000 narapidana itu perlu diperhatikan terkait administrasinya.
"Tidak hanya persiapan pemilu saja, saya harap ada keberlanjutan agar warga binaan tidak hilang haknya sebagai warga negara memiliki identitas kependudukan," kata Andika.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023