Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjadi mitra kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna mewujudkan ekosistem riset dan inovasi yang berkualitas.
"Kami dari BSKDN Kemendgri sekali lagi akan siap bekerja sama dan coba untuk menjadi mitra kerja dari Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Jawa Barat atau BP2D (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) yang akan melaksanakan berbagai macam agenda yang berkaitan dengan penyelenggaraan riset dan inovasi," kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu, katanya, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih berkualitas di masa yang akan datang.
Yusharto menjelaskan Kemendagri, termasuk BSKDN, memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Binwas yang menjadi tanggung jawab Kemendagri tersebut bersifat umum, sedangkan binwas bersifat teknis dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
Yusharto mengatakan binwas umum tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, dan pembangunan daerah.
Kemudian, terkait pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), serta bentuk pembinaan lainnya dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan pentingnya peran pemimpin dan para pemangku kebijakan dalam mendukung perkembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Kami dari BSKDN Kemendgri sekali lagi akan siap bekerja sama dan coba untuk menjadi mitra kerja dari Brida (Badan Riset dan Inovasi Daerah) Provinsi Jawa Barat atau BP2D (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) yang akan melaksanakan berbagai macam agenda yang berkaitan dengan penyelenggaraan riset dan inovasi," kata Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Hal itu, katanya, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan lebih berkualitas di masa yang akan datang.
Yusharto menjelaskan Kemendagri, termasuk BSKDN, memiliki peran dalam pembinaan dan pengawasan (binwas) terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Binwas yang menjadi tanggung jawab Kemendagri tersebut bersifat umum, sedangkan binwas bersifat teknis dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) terkait.
Yusharto mengatakan binwas umum tersebut meliputi pembagian urusan pemerintahan, kelembagaan daerah, kepegawaian pada perangkat daerah, keuangan daerah, dan pembangunan daerah.
Kemudian, terkait pelayanan publik di daerah, kerja sama daerah, kebijakan daerah, kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), serta bentuk pembinaan lainnya dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan pentingnya peran pemimpin dan para pemangku kebijakan dalam mendukung perkembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023