Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan angka kemiskinan meningkat pada Maret 2023 sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Ketika terjadi goncangan baik yang bersifat langsung karena ada kebijakan di dalam negeri maupun tidak langsung bertransmisi lewat katakanlah harga minyak, mereka yang berada di sekitar garis kemiskinan akan rentan jatuh ke kemiskinan," kata peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef Abdul Manap Pulungan dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa.

Persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Dengan situasi kenaikan harga BBM yang tetap dirasakan mulai Oktober hingga Januari 2023 maka efeknya akan terjadi pada bulan Maret 2023, sehingga diperkirakan angka kemiskinan semakin meningkat.

Persoalan kenaikan harga beras hingga kelangkaan MinyaKita menjadi tanda tekanan pada masyarakat miskin. Di sisi lain, kenaikan cukai akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga miskin untuk rokok.

Jika melihat data dari 2007 ke 2022, Abdul mengatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung menurun tetapi muncul riak-riak atau peningkatan ketika terjadi gejolak ekonomi global terutama pada kenaikan harga BBM yang akhirnya berpengaruh karena tidak diantisipasi dengan baik.

Lebih lanjut ia menuturkan angka anggaran perlindungan sosial dari 2013 hingga 2022 meningkat cukup tinggi terutama pada 2020 naik hingga 61 persen karena ada pandemi COVID-19, sementara di 2022 naik 17, 27 persen.

Namun menurut dia, program-program untuk perlindungan sosial sejauh ini hanya untuk menahan rumah tangga tidak jatuh ke angka kemiskinan karena rumah tangga atau penduduk yang berada di sekitar garis kemiskinan masih sangat tinggi yakni sekitar 150 juta jiwa. Jika terjadi goncangan seperti kenaikan harga BBM, maka penduduk tersebut rentan jatuh ke kemiskinan.

 

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023