Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 dengan alokasi sebesar Rp25,01 triliun untuk tahun anggaran 2022 dan 2023.
Namun angka tersebut bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan.
"Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ucap Sri Mulyani dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Secara perinci, alokasi anggaran tersebut meliputi sebanyak Rp15,49 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan senilai Rp2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.
Sri Mulyani menyebutkan Pemilu serentak 2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, yang diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.
Pemilu merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Maka dari itu, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.
Pada tahun ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.
"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita," tutur Menkeu.
Dengan demikian, dirinya meyakini dalam Pemilu nanti semua pihak memiliki keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk merayakan pesta demokrasi, bukan justru sebaliknya perang demokrasi, agar Indonesia bisa maju.
Sementara itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
"Kami lakukan pemetaan kerawanan lalu diidentifikasi dan proyeksi potensi kerawanan. Selanjutnya, mengumpulkan basis data dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 di Jabar," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, di Kota Bandung, Kamis.
Baca juga: Bawaslu RI rilis 5 provinsi paling rawan dalam Pemilu 2024, termasuk Jabar
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencermati kabupaten dan kota dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi di Jawa Barat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Zaki Hilmi menyatakan secara keseluruhan, daerah IKP tertinggi di Jabar adalah Kabupaten Bandung. Disusul Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, dan Cianjur.
Kabupaten Bandung, kata dia, memiliki kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi.
Ada pun dalam hal partisipasi, lanjut dia Kabupaten Bandung berada di posisi kedua setelah Majalengka.
"Jadi secara umum yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten kota berbeda. Dan untuk saat ini di Jabar yang rawan tingginya ada di Kabupaten Bandung," kata dia.
Ia mengatakan memang secara nasional, Jawa Barat berada di peringkat keempat teratas dengan kerawanan tertinggi, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Jawa Barat, lanjut dia, juga masuk dalam peringkat kerawanan terkait kontestasi, hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani sebut APBN dukung pemilu dengan anggaran Rp25,01 triliun
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
Namun angka tersebut bersifat sementara karena alokasi untuk tahun anggaran 2024 masih dalam perhitungan.
"Anggaran untuk Pemilu kami sediakan memadai dan tentu tetap dengan bijaksana," ucap Sri Mulyani dalam acara "Kuliah Umum media Indonesia" yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.
Secara perinci, alokasi anggaran tersebut meliputi sebanyak Rp15,49 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebesar Rp6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan senilai Rp2,61 triliun untuk kementerian/lembaga.
Sri Mulyani menyebutkan Pemilu serentak 2024 akan diikuti 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh, yang diharapkan seluruhnya masuk dalam arena kompetisi politik untuk menawarkan kepada bangsa dan rakyat sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan pilihan-pilihan kebijakan yang baik.
Pemilu merupakan wujud dari sistem demokrasi yang sudah sepakati oleh Indonesia. Maka dari itu, perbedaan di dalamnya harus bisa diwadahi dalam sebuah demokrasi yang baik dan harus dijaga bersama.
Pada tahun ini, Indonesia sudah memasuki tahun politik yang seharusnya dijadikan upaya mematangkan demokrasi dan memperkokoh persatuan bangsa.
"Karena ini adalah negara kita sendiri, besar-kecil, jatuh-bangun, rusak-maju, tergantung dari kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain, lihat diri kita, perbaiki diri kita," tutur Menkeu.
Dengan demikian, dirinya meyakini dalam Pemilu nanti semua pihak memiliki keinginan untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk merayakan pesta demokrasi, bukan justru sebaliknya perang demokrasi, agar Indonesia bisa maju.
Sementara itu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
"Kami lakukan pemetaan kerawanan lalu diidentifikasi dan proyeksi potensi kerawanan. Selanjutnya, mengumpulkan basis data dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024 di Jabar," kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zaki Hilmi, di Kota Bandung, Kamis.
Baca juga: Bawaslu RI rilis 5 provinsi paling rawan dalam Pemilu 2024, termasuk Jabar
Bawaslu Provinsi Jawa Barat mencermati kabupaten dan kota dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang tinggi di Jawa Barat terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Zaki Hilmi menyatakan secara keseluruhan, daerah IKP tertinggi di Jabar adalah Kabupaten Bandung. Disusul Kabupaten Majalengka, Tasikmalaya, Cirebon, Bandung Barat, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya, Kuningan, dan Cianjur.
Kabupaten Bandung, kata dia, memiliki kerawanan tertinggi dalam dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, dan kontestasi.
Ada pun dalam hal partisipasi, lanjut dia Kabupaten Bandung berada di posisi kedua setelah Majalengka.
"Jadi secara umum yang rawan tinggi itu ada di Kabupaten Bandung. Semua ada kategorisasi empat dimensi ini dan pemetaan di kabupaten kota berbeda. Dan untuk saat ini di Jabar yang rawan tingginya ada di Kabupaten Bandung," kata dia.
Ia mengatakan memang secara nasional, Jawa Barat berada di peringkat keempat teratas dengan kerawanan tertinggi, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Jawa Barat, lanjut dia, juga masuk dalam peringkat kerawanan terkait kontestasi, hak dipilih kemudian pelaksanaan kampanye.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Mulyani sebut APBN dukung pemilu dengan anggaran Rp25,01 triliun
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023