Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan merespons cepat aduan netizen terkait pelayanan KTP elektronik, menyusul banyaknya keluhan yang masuk ke akun media sosial pribadi @daniramdan usai inspeksi mendadak ke kantor Disdukcapil setempat.
"Persoalan utama memang ketersediaan blangko. Sejak Oktober 2022 pengiriman blangko untuk daerah di seluruh Indonesia memang berkurang, jadi bukan hanya di Kabupaten Bekasi saja. Dari situ muncul persoalan. Mudah-mudahan pekan kedua atau ketiga Januari 2023 sudah ada kepastian terkait distribusi blangko," kata Dani Ramdan, di Cikarang, Jumat.
Dani bahkan sempat membacakan sejumlah aduan netizen yang dituliskan pada akun instagram pribadinya di depan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kabupaten Bekasi soal etika pelayanan publik di kecamatan.
Kemudian juga pelayanan administrasi kependudukan sistem daring melalui laman daring sitepak, persoalan keluhan ketersediaan blangko, hingga dugaan pungutan liar oleh staf pelayanan administrasi kependudukan.
"Tentu harus dibuka, kita harus responsif, jangan lagi acuh terhadap celotehan netizen, karena saya yakin warga tidak akan berkomentar kalau tidak ada masalah dan saya yakin kalau kita serius hal-hal seperti ini bisa diselesaikan," ujarnya pula.
Selain membangun komitmen terhadap pelaksanaan pelayanan publik dari seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meningkatkan pengawasan bekerja sama dengan saber pungli serta memperhatikan kesejahteraan pegawai pelayanan publik khususnya non-ASN.
"Dari sisi kesejahteraan juga harus kami tingkatkan. Pegawai non-ASN kami beri asuransi jaminan kecelakaan kerja dan juga tabungan hari tua. Diharapkan dengan cara itu mereka lebih semangat dan lebih tenang saat bekerja," katanya lagi.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan dengan slogan simpro atau siap melayani dan simpel proses, pihaknya terus berupaya mempermudah serta memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik bagi masyarakat, baik secara daring maupun luring.
"Semua pegawai berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik. Mulai hari ini kami semua menggunakan rompi pelayanan dan ada namanya. Jadi jika ada hal-hal yang kurang baik, masyarakat bisa cek namanya dan laporkan ke kami," kata dia pula.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah meluncurkan seragam khusus sebagai tampilan baru petugas sekaligus upaya membasmi percaloan di lingkungan pelayanan administrasi penduduk.
"Launching seragam ini sebagai pembeda antara petugas pelayanan dengan para oknum calo," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan usai peluncuran seragam di Bekasi, Jumat.
Dia mengatakan peluncuran seragam ini juga bertujuan untuk menepis asumsi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada petugas pelayanan kependudukan yang kerap melakukan tindakan pungutan liar kepada warga pemohon dokumen administrasi penduduk.
Peluncuran seragam pelayanan ini pun menandai semangat baru petugas yang berkomitmen memberikan pelayanan prima di awal tahun ini dengan harapan mampu merubah stigma negatif masyarakat.
"Semoga ini menandai awal semangat baru petugas Disdukcapil dalam melayani masyarakat sehingga segala keluhan bisa segera diatasi," katanya.
Dani menyebutkan beragam keluhan disampaikan warga kepada dirinya melalui akun media sosial pribadi mulai dari kelangkaan blangko KTP elektronik hingga pungutan liar di area kantor pelayanan administrasi.
Dia mengakui bahwa sejak Bulan Oktober 2022 ada pengurangan distribusi blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat sehingga permasalahan kelangkaan ini tidak hanya dialami di Kabupaten Bekasi saja melainkan seluruh daerah se-Indonesia.
Berawal dari kelangkaan blangko, kemudian muncul perspektif masyarakat dengan stigma negatif yang menganggap kinerja pemerintah daerah buruk, khususnya dalam melayani pemohon dokumen administrasi kependudukan, terutama pencetakan KTP elektronik.
"Kemudian muncul oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keuntungan di situasi yang sedang sulit. Beberapa oknum itu memanfaatkan untuk ajang percaloan dalam hal ini melayani administrasi masyarakat," ucapnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan tampilan baru petugas ini dalam rangka perbaikan serta pembenahan sistem pelayanan sekaligus meningkatkan semangat kerja mereka saat melayani masyarakat.
Pihaknya berkomitmen menghadirkan perubahan positif dalam hal pelayanan sekaligus sebagai upaya memberantas praktik percaloan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, pelayanan Diskdukcapil harus lebih prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Disdukcapil Kabupaten Bekasi juga terus menciptakan inovasi demi kemudahan pemohon salah satunya peningkatan kapasitas layanan daring, termasuk pencetakan KTP digital.
"Ke depan kita optimalkan lagi pelayanan sistem online meski layanan fisik juga terus kita perbaiki," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Penjabat Bupati Bekasi merespons aduan netizen terkait KTP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023
"Persoalan utama memang ketersediaan blangko. Sejak Oktober 2022 pengiriman blangko untuk daerah di seluruh Indonesia memang berkurang, jadi bukan hanya di Kabupaten Bekasi saja. Dari situ muncul persoalan. Mudah-mudahan pekan kedua atau ketiga Januari 2023 sudah ada kepastian terkait distribusi blangko," kata Dani Ramdan, di Cikarang, Jumat.
Dani bahkan sempat membacakan sejumlah aduan netizen yang dituliskan pada akun instagram pribadinya di depan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Disdukcapil Kabupaten Bekasi soal etika pelayanan publik di kecamatan.
Kemudian juga pelayanan administrasi kependudukan sistem daring melalui laman daring sitepak, persoalan keluhan ketersediaan blangko, hingga dugaan pungutan liar oleh staf pelayanan administrasi kependudukan.
"Tentu harus dibuka, kita harus responsif, jangan lagi acuh terhadap celotehan netizen, karena saya yakin warga tidak akan berkomentar kalau tidak ada masalah dan saya yakin kalau kita serius hal-hal seperti ini bisa diselesaikan," ujarnya pula.
Selain membangun komitmen terhadap pelaksanaan pelayanan publik dari seluruh jajaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga meningkatkan pengawasan bekerja sama dengan saber pungli serta memperhatikan kesejahteraan pegawai pelayanan publik khususnya non-ASN.
"Dari sisi kesejahteraan juga harus kami tingkatkan. Pegawai non-ASN kami beri asuransi jaminan kecelakaan kerja dan juga tabungan hari tua. Diharapkan dengan cara itu mereka lebih semangat dan lebih tenang saat bekerja," katanya lagi.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan dengan slogan simpro atau siap melayani dan simpel proses, pihaknya terus berupaya mempermudah serta memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik bagi masyarakat, baik secara daring maupun luring.
"Semua pegawai berkomitmen memberikan pelayanan administrasi kependudukan terbaik. Mulai hari ini kami semua menggunakan rompi pelayanan dan ada namanya. Jadi jika ada hal-hal yang kurang baik, masyarakat bisa cek namanya dan laporkan ke kami," kata dia pula.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat telah meluncurkan seragam khusus sebagai tampilan baru petugas sekaligus upaya membasmi percaloan di lingkungan pelayanan administrasi penduduk.
"Launching seragam ini sebagai pembeda antara petugas pelayanan dengan para oknum calo," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan usai peluncuran seragam di Bekasi, Jumat.
Dia mengatakan peluncuran seragam ini juga bertujuan untuk menepis asumsi masyarakat yang menyebutkan bahwa ada petugas pelayanan kependudukan yang kerap melakukan tindakan pungutan liar kepada warga pemohon dokumen administrasi penduduk.
Peluncuran seragam pelayanan ini pun menandai semangat baru petugas yang berkomitmen memberikan pelayanan prima di awal tahun ini dengan harapan mampu merubah stigma negatif masyarakat.
"Semoga ini menandai awal semangat baru petugas Disdukcapil dalam melayani masyarakat sehingga segala keluhan bisa segera diatasi," katanya.
Dani menyebutkan beragam keluhan disampaikan warga kepada dirinya melalui akun media sosial pribadi mulai dari kelangkaan blangko KTP elektronik hingga pungutan liar di area kantor pelayanan administrasi.
Dia mengakui bahwa sejak Bulan Oktober 2022 ada pengurangan distribusi blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat sehingga permasalahan kelangkaan ini tidak hanya dialami di Kabupaten Bekasi saja melainkan seluruh daerah se-Indonesia.
Berawal dari kelangkaan blangko, kemudian muncul perspektif masyarakat dengan stigma negatif yang menganggap kinerja pemerintah daerah buruk, khususnya dalam melayani pemohon dokumen administrasi kependudukan, terutama pencetakan KTP elektronik.
"Kemudian muncul oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan keuntungan di situasi yang sedang sulit. Beberapa oknum itu memanfaatkan untuk ajang percaloan dalam hal ini melayani administrasi masyarakat," ucapnya.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi Carwinda mengatakan tampilan baru petugas ini dalam rangka perbaikan serta pembenahan sistem pelayanan sekaligus meningkatkan semangat kerja mereka saat melayani masyarakat.
Pihaknya berkomitmen menghadirkan perubahan positif dalam hal pelayanan sekaligus sebagai upaya memberantas praktik percaloan yang kerap dikeluhkan masyarakat.
"Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, pelayanan Diskdukcapil harus lebih prima untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Disdukcapil Kabupaten Bekasi juga terus menciptakan inovasi demi kemudahan pemohon salah satunya peningkatan kapasitas layanan daring, termasuk pencetakan KTP digital.
"Ke depan kita optimalkan lagi pelayanan sistem online meski layanan fisik juga terus kita perbaiki," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Penjabat Bupati Bekasi merespons aduan netizen terkait KTP
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2023