Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dibatasi hanya 1,91 juta orang sehingga tidak akan seperti Jakarta.
"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN)," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati dalam diskusi virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Dibuka lowongan untuk 27 jabatan direktur dan kepala biro di Otorita IKN
Dia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI - Polri tahap pertama.
"Selesainya baru pada tahun 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," katanya.
Baca juga: Bupati PPU akui masyarakat lokal jadi prioritas Presiden Jokowi dalam pembangunan IKN
Maka dari itu pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bagaimana mulai dengan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN seperti apa. Hal ini tentunya harus dibicarakan lebih lanjut.
"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada tahun 2024. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," kata Hayu Parasati.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: Tidak seperti Jakarta, populasi IKN dibatasi 1,91 juta orang
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN)," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati dalam diskusi virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Dibuka lowongan untuk 27 jabatan direktur dan kepala biro di Otorita IKN
Dia mengatakan, saat pemindahan tahap pertama pada 2024 diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI - Polri tahap pertama.
"Selesainya baru pada tahun 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," katanya.
Baca juga: Bupati PPU akui masyarakat lokal jadi prioritas Presiden Jokowi dalam pembangunan IKN
Maka dari itu pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk bagaimana mulai dengan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN seperti apa. Hal ini tentunya harus dibicarakan lebih lanjut.
"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada tahun 2024. Namun kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," kata Hayu Parasati.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bappenas: Tidak seperti Jakarta, populasi IKN dibatasi 1,91 juta orang
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022