Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menularkan pengalaman pelaksanaan birokrasi pemerintahan Jawa Barat kepada para pegawai di Provinsi Kalimantan Timur.
Ridwan Kamil mengatakan transformasi digital dalam birokrasi Provinsi Jawa Barat sudah berada cukup jauh di depan.
"Transformasi digital secara langsung memang akan menghilangkan kerja rutin yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun bukan berarti, aparatur pemerintah (PNS dan honor) akan kehilangan pekerjaan ," kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi disampaikan Adpim Pemprov Kaltim di Samarinda, Rabu.
Gubernur Jawa Barat tersebut menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung.
Meski demikian, Ridwan Kamil menyebut transformasi digital akan menyebabkan sekitar 80 juta jenis pekerjaan akan hilang, sebaliknya akan lahir 100 juta jenis pekerjaan yang baru.
"Misalnya saya, punya satu ajudan konten. Kalau ada 550 kepala daerah, berarti ada 550 pekerjaan baru. Belum sekretaris daerah, belum kepala-kepala dinas. Kalau kita tidak jago digital, kita bisa kok meng-hire (membayar) staf," kata Ridwan Kamil.
Transformasi digital juga tidak berarti menghapus PNS yang pekerjaannya diambil alih oleh kerja mesin digital. Pemprov Jawa Barat misalnya, saat melakukan digitalisasi SIPD untuk perencanaan, terdapat 220 PNS yang harus kehilangan pekerjaan.
"Bukan berarti lantas mereka di-PHK, tapi digeser dari tupoksi rutin yang sudah digantikan mesin, ke tupoksi yang dinamis. Berubah dari statis menjadi dinamis. Jadi tupoksinya bekerja apa saja," jelas mantan Wali Kota Bandung itu.
Setiap aparatur kata Ridwan Kamil harus adaptif dengan gelombang perubahan. Caranya harus terus belajar. Sebab jika tidak, maka mereka pasti akan tergeser oleh generasi di bawahnya.
Sementara untuk birokrasi secara keseluruhan, Ridwan memberi pelajaran tentang 4 model birokrasi. Birokrasi 1.0 regulator. Birokrasi 2.0 sebagai regulator -fasilitator. Birokrasi 3.0 regulator - akselerator dan birokrasi 4.0 regulator - digital leader.
Mereka sudah membuktikan saat mengubah Sungai Citarum yang kotor, jorok dan bau menjadi sungai yang bersih dan penuh dengan penghargaan nasional dan dunia.
"Sedangkan birokrasi 4.0 itu full digital. Pertanyaannya dibalik. Bukan apa yang perlu didigitalkan? Tapi apa yang tidak perlu didigitalkan. Artinya, semua urusan sudah digital," jelas Ridwan Kamil.
Rapat koordinasi dibuka Gubernur Isran Noor dihadiri Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Kepala BKD Kaltim Deni Sutrisno.
Sebelumnya dilaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai menerapkan Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID di lingkungan kerja pemprov setempat.
"Penerapan Digital ID ditandai dengan registrasi dan aktivasi identitas kependudukan para pegawai di perangkat daerah baik yang berstatus ASN maupun non-ASN Pemprov Jabar," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, di Kota Bandung, Selasa.
Registrasi dilakukan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jabar. Setelah ini diharapkan pemda kota/kabupaten juga mulai menerapkan Digital ID.
Menurut Wagub Uu, akta kelahiran, akta nikah, akta perceraian, akta kematian, dan lainnya cukup di secarik kertas HVS.
Menurut Uu, saat ini sudah bukan zamannya lagi membawa kartu identitas di dompet, karena semua sudah digital, semua sudah ada di genggaman tangan melalui gawai.
Ia berharap program yang diluncurkan dapat mengakselerasi visi misi Jabar Juara Lahir Batin, yang di antaranya didorong lewat digitalisasi.
"Kami berharap kegiatan ini menggugah kesadaran tentang pentingnya penerapan identitas penduduk digital," katanya pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ridwan Kamil tularkan praktek birokrasi Jabar ke Kaltim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Ridwan Kamil mengatakan transformasi digital dalam birokrasi Provinsi Jawa Barat sudah berada cukup jauh di depan.
"Transformasi digital secara langsung memang akan menghilangkan kerja rutin yang biasa dilakukan oleh manusia. Namun bukan berarti, aparatur pemerintah (PNS dan honor) akan kehilangan pekerjaan ," kata Ridwan Kamil dalam keterangan resmi disampaikan Adpim Pemprov Kaltim di Samarinda, Rabu.
Gubernur Jawa Barat tersebut menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung.
Meski demikian, Ridwan Kamil menyebut transformasi digital akan menyebabkan sekitar 80 juta jenis pekerjaan akan hilang, sebaliknya akan lahir 100 juta jenis pekerjaan yang baru.
"Misalnya saya, punya satu ajudan konten. Kalau ada 550 kepala daerah, berarti ada 550 pekerjaan baru. Belum sekretaris daerah, belum kepala-kepala dinas. Kalau kita tidak jago digital, kita bisa kok meng-hire (membayar) staf," kata Ridwan Kamil.
Transformasi digital juga tidak berarti menghapus PNS yang pekerjaannya diambil alih oleh kerja mesin digital. Pemprov Jawa Barat misalnya, saat melakukan digitalisasi SIPD untuk perencanaan, terdapat 220 PNS yang harus kehilangan pekerjaan.
"Bukan berarti lantas mereka di-PHK, tapi digeser dari tupoksi rutin yang sudah digantikan mesin, ke tupoksi yang dinamis. Berubah dari statis menjadi dinamis. Jadi tupoksinya bekerja apa saja," jelas mantan Wali Kota Bandung itu.
Setiap aparatur kata Ridwan Kamil harus adaptif dengan gelombang perubahan. Caranya harus terus belajar. Sebab jika tidak, maka mereka pasti akan tergeser oleh generasi di bawahnya.
Sementara untuk birokrasi secara keseluruhan, Ridwan memberi pelajaran tentang 4 model birokrasi. Birokrasi 1.0 regulator. Birokrasi 2.0 sebagai regulator -fasilitator. Birokrasi 3.0 regulator - akselerator dan birokrasi 4.0 regulator - digital leader.
Mereka sudah membuktikan saat mengubah Sungai Citarum yang kotor, jorok dan bau menjadi sungai yang bersih dan penuh dengan penghargaan nasional dan dunia.
"Sedangkan birokrasi 4.0 itu full digital. Pertanyaannya dibalik. Bukan apa yang perlu didigitalkan? Tapi apa yang tidak perlu didigitalkan. Artinya, semua urusan sudah digital," jelas Ridwan Kamil.
Rapat koordinasi dibuka Gubernur Isran Noor dihadiri Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan Kepala BKD Kaltim Deni Sutrisno.
Sebelumnya dilaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) mulai menerapkan Identitas Kependudukan Digital atau Digital ID di lingkungan kerja pemprov setempat.
"Penerapan Digital ID ditandai dengan registrasi dan aktivasi identitas kependudukan para pegawai di perangkat daerah baik yang berstatus ASN maupun non-ASN Pemprov Jabar," kata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, di Kota Bandung, Selasa.
Registrasi dilakukan petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jabar. Setelah ini diharapkan pemda kota/kabupaten juga mulai menerapkan Digital ID.
Menurut Wagub Uu, akta kelahiran, akta nikah, akta perceraian, akta kematian, dan lainnya cukup di secarik kertas HVS.
Menurut Uu, saat ini sudah bukan zamannya lagi membawa kartu identitas di dompet, karena semua sudah digital, semua sudah ada di genggaman tangan melalui gawai.
Ia berharap program yang diluncurkan dapat mengakselerasi visi misi Jabar Juara Lahir Batin, yang di antaranya didorong lewat digitalisasi.
"Kami berharap kegiatan ini menggugah kesadaran tentang pentingnya penerapan identitas penduduk digital," katanya pula.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ridwan Kamil tularkan praktek birokrasi Jabar ke Kaltim
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022