Polri membantah data Suporter Arema yang menyebut korban meninggal dunia atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, lebih dari 125 orang.

"Tim DVI kerja sama dengan persatuan dokter forensik Jatim dan seluruh rumah sudah identifikasi. Sampai hari ini ada 125 korban meninggal dunia, tidak ada tambahan," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo di Malang, Selasa.

Irjen Pol. Dedi Prasetyo berharap korban meninggal dunia tidak bertambah. Untuk itu, dia menginginkan data korban tragedi Kanjuruhan terpusat.

"Semoga tidak ada lagi yang meninggal. Kerja sama media, literasi pada semua," ujarnya.

Sebelumnya, Dirigen Aremania Yuli Sumpil menyebutkan jumlah korban jiwa atas tragedi Kanjuruhan Malang lebih dari 125 orang. Bahkan, pada hari Senin (3/10), korban meninggal dunia bertambah satu orang. Data itu diyakini masih bertambah.

Menurut dia, angka 125 korban jiwa itu tidak sebanding dengan kondisi lapangan. Puluhan ribu suporter Arema terjebak di dalam Stadion Kanjuruhan setelah pertandingan Arema melawan Persebaya pada Sabtu (1/10) malam.

"Kami berupaya untuk mengumpulkan data karena suporter yang datang tidak hanya dari Malang Raya, tetapi ada yang dari Probolinggo, Blitar, bahkan Lampung," kata dia.

Satu korban tambahan pada hari ini, kata Yuli, tidak dirawat di rumah sakit yang ada di Malang, tetapi setelah kejadian langsung dibawa ke rumah sakit di Blitar.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan bisa menuntaskan tugas mereka dalam kurun waktu kurang dari satu bulan untuk menelusuri insiden mematikan yang terjadi setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (1/10) pekan lalu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD yang bertindak sebagai Ketua TGIPF Tragedi Kanjuruhan mengaku target itu disampaikan Presiden saat ia melapor ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

"Tim pencari fakta diminta bekerja kalau bisa tidak sampai satu bulan sudah bisa menyimpulkan. Karena masalah besarnya sebenarnya sudah diketahui, tinggal masalah-masalah detailnya yang itu bisa dikerjakan mungkin tidak sampai satu bulan," kata Mahfud kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan, selepas pertemuan.

Menkopolhukam menuturkan setidaknya ada beberapa hal yang harus ditelusuri terkait detail kejadian yang hingga saat ini dikonfirmasi menelan sedikitnya 125 korban jiwa itu.

Salah satu yang disorot oleh Mahfud adalah mengenai keputusan tetap menyelenggarakan pertandingan pada malam hari, meskipun sudah ada usulan dimajukan ke siang atau sore hari.

"Nanti kita olah, kan kita harus melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, siapa yang kok bisa jadwal pertandingan diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan. Ada jaringan bisnis, periklanan, dan sebagainya. Nanti kita lihat," katanya.

Sebelum mulai bekerja penuh, Menkopolhukam menuturkan Presiden Jokowi pada Selasa ini akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai payung hukum dan dasar tugas TGIPF Tragedi Kanjuruhan.

"Karena di setiap institusi juga punya tim investigasi sendiri, sehingga yang terpadu ini bergabung dalam Keppres ini. Menpora punya tim, PSSI punya tim, Irwasum punya tim. Itu bagus untuk menyelidiki agar terang, lalu nanti dikoordinasikan dengan kami di Kemenkopolhukam, di tim yang dibentuk oleh Presiden," kata Mahfud.

Menurut Mahfud rencananya TGIPF Tragedi Kanjuruhan akan menjalani rapat pertama mereka pada Selasa malam dengan sejumlah agenda, yakni memahami tugas dari Keppres, memetakan dan mengidentifikasi masalah, berbagi tugas, dan mencari kesimpulan.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polri bantah korban meninggal tragedi Kanjuruhan lebih dari 125 orang

Pewarta: Abdul Hakim/Willy Irawan

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022