Wakil Bupati Subang Agus Masykur menyampaikan program BLT BBM dan penyaluran kebutuhan pokok kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pemerintah sebelumnya telah menaikkan harga BBM. Tentunya itu akan berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga digulirkan program bantuan sosial untuk masyarakat yang bertujuan menaikkan daya beli masyarakat," kata wabup, di Subang, Jumat.Ia menyampaikan, bantuan yang diterima masyarakat di antaranya uang tunai Rp300 ribu melalui program BLT BBM serta uang tunai Rp200 ribu melalui program BLT Sembako.
Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat itu akan berlangsung selama dua bulan.
Wabup Subang: Penyaluran BLT BBM untuk tingkatkan daya beli masyarakat
Wabup berpesan agar seluruh masyarakat penerima bantuan menggunakan bantuan sosial dari pemerintah pusat itu untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat.
"Manfaatkan uang dari pemerintah pusat ini dengan sebaik-baiknya. Utamakan untuk kebutuhan yang krusial dan semoga bisa lebih meringankan kebutuhan," katanya.
Sementara itu, sesuai dengan data Dinas Sosial Jawa Barat, penerima BLT BBM di Subang mencapai dengan 115.806 jiwa. Jumlah tersebut masuk sepuluh besar penerima BLT BBM terbanyak.
Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat (Jabar) Iendra Sofyan berharap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada kalangan buruh di daerah ini bisa tepat sasaran agar uang tersebut dapat membantu ekonomi mereka.
"Kami berharap kondisi buruh dengan upah rendah tersebut bisa tertolong dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM subsidi sebesar Rp600 ribu," kata Iendra Sofyan di Bandung, Selasa.
Iendra Sofyan mengatakan, pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sedang mendiskusikan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada kalangan buruh.
"Jadi yang saya khawatirkan ialah tentang nasib kawan-kawan buruh yang upahnya masih di bawah Rp3,5 juta,” katanya.
Ia menuturkan kemungkinan kelompok buruh dengan upah tersebut menggelar demo penolakan sangat bisa terjadi meskipun pihaknya berharap situasi tersebut bisa diredam.
Iendra menilai tuntutan buruh akan muncul seiring kenaikan harga-harga.
"Sehingga buruh ingin naik lagi pendapatannya, mudah-mudahan kenaikan harga tidak terlalu tinggi," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Pemerintah sebelumnya telah menaikkan harga BBM. Tentunya itu akan berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga digulirkan program bantuan sosial untuk masyarakat yang bertujuan menaikkan daya beli masyarakat," kata wabup, di Subang, Jumat.Ia menyampaikan, bantuan yang diterima masyarakat di antaranya uang tunai Rp300 ribu melalui program BLT BBM serta uang tunai Rp200 ribu melalui program BLT Sembako.
Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat itu akan berlangsung selama dua bulan.
Wabup Subang: Penyaluran BLT BBM untuk tingkatkan daya beli masyarakat
Wabup berpesan agar seluruh masyarakat penerima bantuan menggunakan bantuan sosial dari pemerintah pusat itu untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat.
"Manfaatkan uang dari pemerintah pusat ini dengan sebaik-baiknya. Utamakan untuk kebutuhan yang krusial dan semoga bisa lebih meringankan kebutuhan," katanya.
Sementara itu, sesuai dengan data Dinas Sosial Jawa Barat, penerima BLT BBM di Subang mencapai dengan 115.806 jiwa. Jumlah tersebut masuk sepuluh besar penerima BLT BBM terbanyak.
Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat (Jabar) Iendra Sofyan berharap penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada kalangan buruh di daerah ini bisa tepat sasaran agar uang tersebut dapat membantu ekonomi mereka.
"Kami berharap kondisi buruh dengan upah rendah tersebut bisa tertolong dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM subsidi sebesar Rp600 ribu," kata Iendra Sofyan di Bandung, Selasa.
Iendra Sofyan mengatakan, pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sedang mendiskusikan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada kalangan buruh.
"Jadi yang saya khawatirkan ialah tentang nasib kawan-kawan buruh yang upahnya masih di bawah Rp3,5 juta,” katanya.
Ia menuturkan kemungkinan kelompok buruh dengan upah tersebut menggelar demo penolakan sangat bisa terjadi meskipun pihaknya berharap situasi tersebut bisa diredam.
Iendra menilai tuntutan buruh akan muncul seiring kenaikan harga-harga.
"Sehingga buruh ingin naik lagi pendapatannya, mudah-mudahan kenaikan harga tidak terlalu tinggi," ujarnya.
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022