Presiden RI Joko Widodo menanggapi rencana unjuk rasa menolak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilaksanakan sejumlah pihak, salah satunya elemen buruh, di Jakarta, Selasa (6/9).
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin.
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan bijaksana terkait kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, kita memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun, ya hanya untuk membayari subsidi BBM," kata Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin.
Ridwan Kamil mengatakan penyesuaian harga BBM sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya di daerah akan melakukan pengawasan dampak dari kenaikan terutama kenaikan harga barang-barang.
"Inflasi harus kita waspadai bersama, karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," kata dia.
Menurut dia dampak kenaikan harga BBM harus disikapi sebijak mungkin oleh masyarakat karena kenaikan itu guna menolong postur anggaran yang membengkak karena subsidi.
"Tentunya kami memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun hanya untuk membayar subsidi BBM," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi tanggapi rencana unjuk rasa tolak penyesuaian harga BBM
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, Senin.
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Sedangkan Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan bijaksana terkait kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter mulai Sabtu (3/9) pukul 14.30 WIB.
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, kita memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun, ya hanya untuk membayari subsidi BBM," kata Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung, Senin.
Ridwan Kamil mengatakan penyesuaian harga BBM sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya di daerah akan melakukan pengawasan dampak dari kenaikan terutama kenaikan harga barang-barang.
"Inflasi harus kita waspadai bersama, karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," kata dia.
Menurut dia dampak kenaikan harga BBM harus disikapi sebijak mungkin oleh masyarakat karena kenaikan itu guna menolong postur anggaran yang membengkak karena subsidi.
"Tentunya kami memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun hanya untuk membayar subsidi BBM," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi tanggapi rencana unjuk rasa tolak penyesuaian harga BBM
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022