Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri untuk menggaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan di tengah situasi kasus COVID-19 yang kembali meningkat.
Menurut Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, hal itu penting demi menghindari potensi pengendalian situasi COVID-19 yang mengganggu situasi perekonomian Indonesia.
"Perlu kita gaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting karena kita tidak mau pengendalian COVID ini bisa mengganggu ekonomi kita," katanya dalam pengantar ratas yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin.
Presiden menyampaikan bahwa ratas perlu membahas lebih lanjut mengenai upaya penanganan lonjakan kasus COVID-19 karena masuknya varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia yang diprediksi terjadi pada pekan kedua atau ketiga bulan Juli 2022.
"Kembali kita akan mengevaluasi kebijakan PPKM yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, pada minggu kedua atau minggu ketiga," katanya.
Salah satu hal yang ditekankan Presiden Jokowi adalah upaya mendorong pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis penguat atau booster bagi masyarakat yang sampai saat ini baru mencapai 24,5 persen.
Secara khusus Presiden meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus mendorong pelaksanaan vaksinasi booster.
"Terutama, di kota-kota yang memiliki tingkat interaksi antarmasyarakat tinggi," katanya.
Tampak turut menghadiri Ratas Evaluasi PPKM, antara lain, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto,
Tampak pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri terkait agar melakukan pendekatan sosial yang inovatif sehingga masyarakat mau melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster).
"Orang Indonesia perlu pendekatan-pendekatan sosial yang inovatif, jadi arahan beliau (Presiden Jokowi) coba dicari pendekatan-pendekatan sosial inovatif agar masyarakat Indonesia semangat untuk 'booster'," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Budi Gunadi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas dengan agenda evalusi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Presiden juga sadar orang Indonesia ada cara-cara khusus untuk terpacu mau 'booster'. Sama seperti dulu, orang divaksin susah sekali, tapi begitu masuk mal harus divaksinasi, orang tua mau semua, kenapa? Karena orang tua ternyata senang anter anaknya ke mal," ungkap Budi.
"Itu di mana-mana terjadi, tidak di Indonesia saja, orang 'underestimate' atau karena merasa sudah divaksin 2 kali dia merasa lebih kuat. Perlu diketahui datanya setelah 6 bulan terjadi penurunan, jadi jauh lebih baik, jauh lebih siap, jauh lebih waspada kalau kita segera melakukan vaksinasi 'booster' 6 bulan setelah vaksinasi dosis kedua diberikan," ungkap Budi.
"Disuntik itu apa sih? Saya sih lebih baik disuntik dari pada dicolok hidungnya saat PCR, dan disuntik ini kan buat 6 bulan sekali, saya rasa kita melakukan ini untuk kehati-hatian dan sangat bermanfaat," tambah Budi.
Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 3 Juli 2022, total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 1.614 kasus sehingga total kasus mencapai 6.093.917 kasus. Sedangkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 16.919 kasus.
Sedangkan untuk vaksinasi yang dilakukan, pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama COVID-19 di Indonesia sejumlah 201.565.306 dosis, dosis kedua yang sudah disuntikkan adalah sebanyak 169.117.557 dosis dan vaksinasi ke-3 mencapai 50.916.428 dosis.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi minta gaungkan kembali pelaksanan protokol kesehatan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Menurut Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, hal itu penting demi menghindari potensi pengendalian situasi COVID-19 yang mengganggu situasi perekonomian Indonesia.
"Perlu kita gaungkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan. Ini penting karena kita tidak mau pengendalian COVID ini bisa mengganggu ekonomi kita," katanya dalam pengantar ratas yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Senin.
Presiden menyampaikan bahwa ratas perlu membahas lebih lanjut mengenai upaya penanganan lonjakan kasus COVID-19 karena masuknya varian Omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia yang diprediksi terjadi pada pekan kedua atau ketiga bulan Juli 2022.
"Kembali kita akan mengevaluasi kebijakan PPKM yang kita tahu kasus per 3 Juli kemarin ada sebanyak 1.614 kasus dan diprediksi puncak kasusnya akan berada di bulan Juli ini, pada minggu kedua atau minggu ketiga," katanya.
Salah satu hal yang ditekankan Presiden Jokowi adalah upaya mendorong pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis penguat atau booster bagi masyarakat yang sampai saat ini baru mencapai 24,5 persen.
Secara khusus Presiden meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Muhammad Andika Perkasa, Kementerian Kesehatan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk terus mendorong pelaksanaan vaksinasi booster.
"Terutama, di kota-kota yang memiliki tingkat interaksi antarmasyarakat tinggi," katanya.
Tampak turut menghadiri Ratas Evaluasi PPKM, antara lain, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Andika Perkasa, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto,
Tampak pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta menteri-menteri terkait agar melakukan pendekatan sosial yang inovatif sehingga masyarakat mau melakukan vaksinasi dosis ketiga (booster).
"Orang Indonesia perlu pendekatan-pendekatan sosial yang inovatif, jadi arahan beliau (Presiden Jokowi) coba dicari pendekatan-pendekatan sosial inovatif agar masyarakat Indonesia semangat untuk 'booster'," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kantor Presiden Jakarta, Senin.
Budi Gunadi menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers seusai menghadiri rapat terbatas dengan agenda evalusi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Presiden juga sadar orang Indonesia ada cara-cara khusus untuk terpacu mau 'booster'. Sama seperti dulu, orang divaksin susah sekali, tapi begitu masuk mal harus divaksinasi, orang tua mau semua, kenapa? Karena orang tua ternyata senang anter anaknya ke mal," ungkap Budi.
"Itu di mana-mana terjadi, tidak di Indonesia saja, orang 'underestimate' atau karena merasa sudah divaksin 2 kali dia merasa lebih kuat. Perlu diketahui datanya setelah 6 bulan terjadi penurunan, jadi jauh lebih baik, jauh lebih siap, jauh lebih waspada kalau kita segera melakukan vaksinasi 'booster' 6 bulan setelah vaksinasi dosis kedua diberikan," ungkap Budi.
"Disuntik itu apa sih? Saya sih lebih baik disuntik dari pada dicolok hidungnya saat PCR, dan disuntik ini kan buat 6 bulan sekali, saya rasa kita melakukan ini untuk kehati-hatian dan sangat bermanfaat," tambah Budi.
Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 3 Juli 2022, total kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah 1.614 kasus sehingga total kasus mencapai 6.093.917 kasus. Sedangkan kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 16.919 kasus.
Sedangkan untuk vaksinasi yang dilakukan, pemerintah telah menyuntikkan vaksin dosis pertama COVID-19 di Indonesia sejumlah 201.565.306 dosis, dosis kedua yang sudah disuntikkan adalah sebanyak 169.117.557 dosis dan vaksinasi ke-3 mencapai 50.916.428 dosis.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi minta gaungkan kembali pelaksanan protokol kesehatan
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022