Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia pada tahun 2021 mencapai 101,6 persen dibanding level masa pra pandemi, yakni tahun 2019.
"Angka tersebut melewati level masa sebelum pandemi. Capaian ini adalah tidak banyak dicapai oleh negara di dunia," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Pada tahun 2021 PDB riil banyak negara belum kembali ke level pra pandemi, seperti Prancis yang berada di level 98,4 persen, Jerman 97,5 persen, Inggris 96,4 persen, Malaysia 96,4 persen, dan Filipina 95,5 persen.
Dengan demikian, kata dia, Indonesia yang sudah bisa mencapai level pra pandemi dalam waktu yang begitu singkat merupakan suatu capaian yang didorong oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah telah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan selalu responsif pada tahun 2021, mengingat ketidakpastian akibat perubahan COVID-19.
"APBN 2021 masih harus bekerja sangat keras khususnya dalam menangani gelombang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021," tegasnya.
Untuk merespons dan mengantisipasi varian Delta tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah meningkatkan alokasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) menjadi Rp744,9 triliun atau naik 71 persen dari tahun 2020 yang senilai Rp695,2 triliun.
Peningkatan ini merupakan bagian dari respons APBN untuk menangani tekanan luar biasa yang diderita masyarakat, baik karena ancaman jiwa maupun ancaman ekonomi masyarakat maupun dunia usaha terutama UMKM.
APBN Mei Surplus
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp132,2 triliun atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Total keseimbangan APBN kita sampai akhir Mei surplus Rp132,2 triliun. Bandingkan tahun lalu defisit Rp219,2 triliun hingga akhir Mei. Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp938,2 triliun.
Pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun ini melonjak 47,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp726,5 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp846,1 triliun yang meningkat 51,4 persen dari Rp558,9 triliun pada Mei 2021 serta PNBP Rp224,1 triliun.
Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak Rp705,8 triliun yang naik 53,6 persen dari periode sama tahun lalu Rp459,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun yang naik 41,3 persen dari Rp99,3 triliun.
Sementara belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen yaitu dari Rp945,7 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun. Jika melihat kita sudah memasuki bulan keenam ini masih agak lambat sisi kecepatan belanja,” ujar Sri Mulyani.
Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp319,2 triliun, belanja non K/L Rp334,7 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp284,3 triliun.
Kemudian untuk keseimbangan primer turut surplus sebesar Rp298,9 triliun dibandingkan realisasi Mei 2021 yang defisit Rp219,2 triliun.
Sri Mulyani menuturkan surplus APBN dan keseimbangan primer yang terjadi seiring kinerja baik pendapatan harus perlu mitigasi dampak risiko global terhadap belanja dan pembiayaan ke depannya.
Untuk pembiayaan anggaran sendiri telah mencapai Rp83,3 triliun per Mei 2022 yang turun 73,2 persen dibandingkan Mei 2021 sebesar Rp310,4 triliun dan sudah 9,6 persen dari target APBN Rp868 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Muyani: PDB riil RI 2021 lampaui pra pandemi, berkat dukungan APBN
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Angka tersebut melewati level masa sebelum pandemi. Capaian ini adalah tidak banyak dicapai oleh negara di dunia," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.
Pada tahun 2021 PDB riil banyak negara belum kembali ke level pra pandemi, seperti Prancis yang berada di level 98,4 persen, Jerman 97,5 persen, Inggris 96,4 persen, Malaysia 96,4 persen, dan Filipina 95,5 persen.
Dengan demikian, kata dia, Indonesia yang sudah bisa mencapai level pra pandemi dalam waktu yang begitu singkat merupakan suatu capaian yang didorong oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah telah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan selalu responsif pada tahun 2021, mengingat ketidakpastian akibat perubahan COVID-19.
"APBN 2021 masih harus bekerja sangat keras khususnya dalam menangani gelombang varian Delta yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021," tegasnya.
Untuk merespons dan mengantisipasi varian Delta tersebut, lanjut Sri Mulyani, pemerintah meningkatkan alokasi program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) menjadi Rp744,9 triliun atau naik 71 persen dari tahun 2020 yang senilai Rp695,2 triliun.
Peningkatan ini merupakan bagian dari respons APBN untuk menangani tekanan luar biasa yang diderita masyarakat, baik karena ancaman jiwa maupun ancaman ekonomi masyarakat maupun dunia usaha terutama UMKM.
APBN Mei Surplus
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2022 kembali mengalami surplus sebesar Rp132,2 triliun atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Total keseimbangan APBN kita sampai akhir Mei surplus Rp132,2 triliun. Bandingkan tahun lalu defisit Rp219,2 triliun hingga akhir Mei. Lagi-lagi ini pembalikan yang luar biasa dari kondisi fiskal kita,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.
Surplus APBN ini didorong oleh pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun dan lebih tinggi dari belanja negara yang sebesar Rp938,2 triliun.
Pendapatan negara yang mencapai Rp1.070,4 triliun ini melonjak 47,3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp726,5 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp846,1 triliun yang meningkat 51,4 persen dari Rp558,9 triliun pada Mei 2021 serta PNBP Rp224,1 triliun.
Penerimaan perpajakan sendiri terdiri dari penerimaan pajak Rp705,8 triliun yang naik 53,6 persen dari periode sama tahun lalu Rp459,6 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp140,3 triliun yang naik 41,3 persen dari Rp99,3 triliun.
Sementara belanja negara per Mei 2022 turun 0,8 persen yaitu dari Rp945,7 triliun periode sama tahun lalu menjadi Rp938,2 triliun yang merupakan 34,6 persen dari pagu APBN 2022 sebesar Rp2.714,2 triliun.
“Realisasi hingga Mei Rp938,2 triliun. Jika melihat kita sudah memasuki bulan keenam ini masih agak lambat sisi kecepatan belanja,” ujar Sri Mulyani.
Realisasi tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp319,2 triliun, belanja non K/L Rp334,7 triliun serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp284,3 triliun.
Kemudian untuk keseimbangan primer turut surplus sebesar Rp298,9 triliun dibandingkan realisasi Mei 2021 yang defisit Rp219,2 triliun.
Sri Mulyani menuturkan surplus APBN dan keseimbangan primer yang terjadi seiring kinerja baik pendapatan harus perlu mitigasi dampak risiko global terhadap belanja dan pembiayaan ke depannya.
Untuk pembiayaan anggaran sendiri telah mencapai Rp83,3 triliun per Mei 2022 yang turun 73,2 persen dibandingkan Mei 2021 sebesar Rp310,4 triliun dan sudah 9,6 persen dari target APBN Rp868 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sri Muyani: PDB riil RI 2021 lampaui pra pandemi, berkat dukungan APBN
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022