Perbedaan Hari Raya Idul Adha versi Pemerintah dan Muhammadiyah tidak lagi menimbulkan masalah di masyarakat, kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.
"Sekarang masyarakat kita sudah dewasa, sudah legawa. Jadi, kalau ada yang tidak sama, semua sudah legawa. Jadi, kalau ada yang tidak sama, toleransinya sudah tinggi. Jadi, tidak ada masalah," kata Ma'ruf Amin.
Berdasarkan hasil sidang isbat, Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1443 Hijriah jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022.
Sementara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijah 1443 H pada Sabtu, 9 Juli 2022, berdasarkan hasil perhitungan wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
"Perbedaan itu kita sudah biasa. Dalam waktu-waktu tertentu, memang dulu ketika terjadi perbedaan, terjadilah keributan di masyarakat," tambahnya.
Namun kondisi saat ini, menurutnya, masyarakat dapat memilih dengan bebas sesuai keyakinan masing-masing untuk menjalankan ibadah salat Idul Adha.
"Dan semua sudah pada tahu, yang ikut Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah; yang ikut Pemerintah, ikut Pemerintah. Jadi, tidak ada masalah. Itu sudah kita bangun lama sekali supaya ada pengertian di antara semua pihak," jelasnya.
Keputusan Hari Raya Idul Adha pada Minggu (10/7) itu diambil berdasarkan hasil sidang isbat penentuan awal bulan Zulhijah 1443 H, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, dengan menyatakan 1 Zulhijah jatuh pada Jumat (1/7).
Zainut menyebutkan dari 86 titik di seluruh provinsi Indonesia, para pemantau tidak melihat hilal. Sehingga, dengan ditetapkannya 1 Zulhijah pada Jumat, maka Hari Raya Idul Adha jatuh pada Minggu (10/7).
Sementara itu, anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag Thomas Djamaluddin memaparkan posisi hilal awal Zulhijah 1443 secara umum kurang dari 3 derajat dengan elongasi kurang dari 6,4 derajat. Kondisi seperti itu, menurutnya, tidak memenuhi kriteria masuknya bulan Zulhijah.
Saat ini, Kemenag menggunakan kriteria MABIMS atau Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menentukan kriteria hilal, yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Imbauan MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk saling menghormati dalam menyikapi perbedaan penetapan Idul Adha antara keputusan pemerintah dengan Muhammadiyah.
"Hal seperti ini adalah hal biasa terjadi di tengah-tengah kita, tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi perpecahan. Adanya perbedaan itu untuk saling menghormati," ujar Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi saat sidang isbat penetapan 1 Zulhijah di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022, setelah diputuskan dalam sidang isbat pada Rabu. Keputusan itu diambil setelah menerima laporan dari 86 titik pemantauan hilal.
Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat.
Sementara metode yang digunakan pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, MABIMS, menyatakan ketinggian tersebut belum memenuhi kriteria awal bulan baru.
Kriteria MABIMS menyatakan awal bulan jika parameter elongasi harus berada pada minimum 6,4 derajat dan fisis gangguan cahaya syafak (cahaya senja) yang dinyatakan dengan parameter ketinggian minimum 3 derajat. Adapun Muhammadiyah yang menggunakan wujudul hilal menetapkan Idul Adha jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022.
"Marilah saling menghormati, menghargai atas perbedaan ini, sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kita," kata Abdullah.
MUI pun mengajak kepada seluruh umat muslim untuk semakin meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak amal shaleh, sedekah, dan perbuatan baik seperti puasa, zikir, berdoa dalam menyongsong hari raya Idul Adha.
"Tetap menggalang persatuan dan kesatuan kita di dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ma'ruf Amin sebut perbedaan Idul Adha tak jadi masalah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Sekarang masyarakat kita sudah dewasa, sudah legawa. Jadi, kalau ada yang tidak sama, semua sudah legawa. Jadi, kalau ada yang tidak sama, toleransinya sudah tinggi. Jadi, tidak ada masalah," kata Ma'ruf Amin.
Berdasarkan hasil sidang isbat, Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah 1443 Hijriah jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022.
Sementara Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 10 Zulhijah 1443 H pada Sabtu, 9 Juli 2022, berdasarkan hasil perhitungan wujudul hilal oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah
"Perbedaan itu kita sudah biasa. Dalam waktu-waktu tertentu, memang dulu ketika terjadi perbedaan, terjadilah keributan di masyarakat," tambahnya.
Namun kondisi saat ini, menurutnya, masyarakat dapat memilih dengan bebas sesuai keyakinan masing-masing untuk menjalankan ibadah salat Idul Adha.
"Dan semua sudah pada tahu, yang ikut Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah; yang ikut Pemerintah, ikut Pemerintah. Jadi, tidak ada masalah. Itu sudah kita bangun lama sekali supaya ada pengertian di antara semua pihak," jelasnya.
Keputusan Hari Raya Idul Adha pada Minggu (10/7) itu diambil berdasarkan hasil sidang isbat penentuan awal bulan Zulhijah 1443 H, yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, dengan menyatakan 1 Zulhijah jatuh pada Jumat (1/7).
Zainut menyebutkan dari 86 titik di seluruh provinsi Indonesia, para pemantau tidak melihat hilal. Sehingga, dengan ditetapkannya 1 Zulhijah pada Jumat, maka Hari Raya Idul Adha jatuh pada Minggu (10/7).
Sementara itu, anggota Tim Unifikasi Kalender Hijriah Kemenag Thomas Djamaluddin memaparkan posisi hilal awal Zulhijah 1443 secara umum kurang dari 3 derajat dengan elongasi kurang dari 6,4 derajat. Kondisi seperti itu, menurutnya, tidak memenuhi kriteria masuknya bulan Zulhijah.
Saat ini, Kemenag menggunakan kriteria MABIMS atau Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam menentukan kriteria hilal, yakni tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Imbauan MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau umat Islam untuk saling menghormati dalam menyikapi perbedaan penetapan Idul Adha antara keputusan pemerintah dengan Muhammadiyah.
"Hal seperti ini adalah hal biasa terjadi di tengah-tengah kita, tapi jangan jadikan perbedaan itu menjadi perpecahan. Adanya perbedaan itu untuk saling menghormati," ujar Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi saat sidang isbat penetapan 1 Zulhijah di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan Idul Adha jatuh pada Minggu, 10 Juli 2022, setelah diputuskan dalam sidang isbat pada Rabu. Keputusan itu diambil setelah menerima laporan dari 86 titik pemantauan hilal.
Ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 0 derajat 52 menit sampai dengan 3 derajat 13 menit dengan sudut elongasi 4,27 derajat sampai dengan 4,97 derajat.
Sementara metode yang digunakan pemerintah dalam menentukan awal bulan Hijriah, MABIMS, menyatakan ketinggian tersebut belum memenuhi kriteria awal bulan baru.
Kriteria MABIMS menyatakan awal bulan jika parameter elongasi harus berada pada minimum 6,4 derajat dan fisis gangguan cahaya syafak (cahaya senja) yang dinyatakan dengan parameter ketinggian minimum 3 derajat. Adapun Muhammadiyah yang menggunakan wujudul hilal menetapkan Idul Adha jatuh pada Sabtu, 9 Juli 2022.
"Marilah saling menghormati, menghargai atas perbedaan ini, sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah-tengah kita," kata Abdullah.
MUI pun mengajak kepada seluruh umat muslim untuk semakin meningkatkan ketakwaan dengan memperbanyak amal shaleh, sedekah, dan perbuatan baik seperti puasa, zikir, berdoa dalam menyongsong hari raya Idul Adha.
"Tetap menggalang persatuan dan kesatuan kita di dalam membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ma'ruf Amin sebut perbedaan Idul Adha tak jadi masalah
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022