PT Pertamina (Persero) menyatakan aplikasi MyPertamina akan menjadi syarat untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar agar penyaluran subsidi bisa tepat sasaran.
 
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam keterangan di Jakarta, Senin, mengatakan, pihaknya berinisiatif dan berinovasi untuk melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna berhak yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina mulai 1 Juli 2022.
 
"Kami menyiapkan website MyPertamina, yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022," kata Alfian.
 
Pertamina menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui laman tersebut untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagai pengguna yang terdaftar.
 
Sistem MyPertamina akan membantu perseroan dalam melakukan pencocokan data pengguna yang akan membeli BBM bersubsidi.
 
Alfian meminta masyarakat untuk tidak khawatir apabila tidak memiliki aplikasi MyPertamina karena pendaftaran dilakukan semua di laman MyPertamina https://subsiditepat.mypertamina.id/.
 
Menurutnya, pengguna yang sudah melakukan pendaftaran kendaraan dan identitasnya kemudian akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan.
 
"Pengguna terdaftar akan mendapatkan kode QR khusus yang menunjukkan bahwa data mereka telah cocok dan dapat membeli Pertalite dan Solar," jelas Alfian.
 
Pertamina menjamin jika seluruh data sudah cocok, maka konsumen dapat melakukan transaksi di SPBU dan seluruh transaksinya akan tercatat secara digital.
 
"Inilah yang kami harapkan, Pertamina dapat mengenali siapa saja konsumen Pertalite dan Solar, sehingga bisa menjadi acuan dalam membuat program ataupun kebijakan terkait subsidi energi bersama pemerintah sekaligus melindungi masyarakat yang saat ini berhak menikmati bahan bakar bersubsidi," pungkas Alfian.
 
Saat ini Pertamina Patra Niaga terus memperkuat infrastruktur serta sistem untuk mendukung program penyaluran Pertalite dan Solar secara tepat sasaran.
 
Uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota maupun kabupaten yang tersebar di lima provinsi yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta.


Besarnya subsidi

Sebelumnya Presiden Jokowi kembali menyinggung tentang besarnya subsidi yang diberikan negara terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air, dalam kunjungan kerjanya ke Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu.

"Kita harus mensubsidi ke sana (harga BBM), dari Rp152 triliun melompat kepada Rp502 triliun. Ini besar sekali," ujar Presiden saat menghadiri pembukaan Kongres Nasional ke-32 dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota ke-31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Samarinda, Rabu.
Di hadapan PMKRI, Jokowi menjelaskan saat ini dunia tidak berada pada posisi normal, karena penuh dengan ketidakpastian, sulit dikalkulasi dan diprediksi.

"Kita belum sembuh dari COVID. COVID-19 masih ada sekarang ini. Dua minggu yang lalu kita masih berada di angka 200-300 kasus harian, dalam 5 hari belakangan ini sudah naik lagi ke 1.200," ungkap Presiden.

Di saat pemulihan belum selesai, terjadi perang Ukraina dengan Rusia yang semakin memicu kenaikan harga pangan dan energi di semua negara.

"Inflasi di semua negara naik semuanya. Hati-hati mengenai ini. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ada yang bertanya kepada saya, 'Pak di sini bensin Pertalite nggak naik masih 7.650, solar masih harganya harga lama, elpiji juga masih harganya harga lama?' Hati-hati itu bukan harga keekonomian, bukan harga yang seharusnya, itu adalah harga yang sudah disubsidi," papar Presiden. Presiden kembali memberikan perbandingan harga BBM di Indonesia dengan di negara lain. Di Singapura dan Jerman, harga BBM dalam rupiah sudah mencapai Rp31.000 per liter, di Thailand Rp20.000 per liter dan di Amerika Rp17.000 per liter.

"Kita masih Rp7.650 (Pertalite). Dari mana harga ketemu ini? ya tadi disubsidi. Tapi sampai kapan kita tahan, APBN kita, fiskal kita, kuat menahan ini," kata Presiden.

Presiden menyampaikan yang dapat dilakukan saat ini adalah pemerintah bekerja keras menggeser anggaran-anggaran yang ada.

Sebelumnya, persoalan besarnya subsidi BBM juga ditekankan Presiden Jokowi dalam sambutan dan arahannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (21/6).
Dalam Rakernas PDI Perjuangan itu Presiden Jokowi juga menekankan bahwa rakyat harus mendapat informasi terkait kondisi global yang sangat berat saat ini.


Pertahankan harga BBM

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah terus menahan agar harga BBM jenis Pertalite tidak naik di tengah tingginya harga minyak dunia dan harga komoditas energi lainnya.

“Yang namanya Pertalite ini, kita tahan-tahan betul agar tidak naik dan harganya tetap di angka Rp7.650 (per liter),” kata Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional V Projo di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.

Presiden Jokowi membandingkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia dengan harga di negara-negara lain yang telah meningkat karena tekanan harga komoditas energi di pasar global sebagai dampak eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina.

Kenaikan harga BBM di negara lain, ujar Presiden, jauh melebihi harga BBM di Indonesia. Pemerintah dapat mempertahankan harga BBM Pertalite saat ini dengan memberikan subsidi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya lihat misalnya di Jerman, bensin sudah Rp31 ribu, sudah hampir dua kali lipat, di Singapura Rp32 ribu, di Thailand Rp20.800, (harga) ini kalau saya rupiahkan. Di Amerika Rp18 ribu kurang lebih. Kita masih Rp7.650 (Pertalite),” ujar Presiden Jokowi.


 

Pewarta: Sugiharto Purnama

Editor : Yuniardi Ferdinan


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022