Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Tahun 2021 PDI Perjuangan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, mengungkapkan akan ada 60 negara ekonominya terancam runtuh dan soal 5 kepala pemerintahan yang meminta agar Indonesia membuka ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO).
"Bank Dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN/PBB menyampaikan, terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana," kata Presiden Jokowi.
Indonesia harus waspada untuk tidak masuk dalam kelompok negara dengan ancaman keruntuhan ekonomi.
"Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42 (negara ambruk)? Mungkin kalau masih satu, dua, tiga negara krisis bisa dibantu mungkin dari lembaga-lembaga internasional; tapi kalau sudah 42 dan nanti bisa mencapai 60 (negara), kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan," tambahnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta para kader PDI Perjuangan untuk berjaga-jaga, meningkatkan kewaspadaan, dan berhati-hati.
"Ada hal yang sangat kita perlukan. Saya kira Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) tadi sudah mengingatkan kita semuanya tentang itu. Hati-hati mengenai ini, kita tidak berada pada posisi normal," tegasnya.
Presiden melanjutkan ada potensi krisis yang terjadi akibat perubahan kondisi global.
"Begitu muncul krisis keuangan, masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, mengerikan. Saya kira kita tahu semuanya, sudah satu, dua, tiga negara yang mengalami hal itu, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli pangan tidak bisa impor pangan karena pangan dan energinya impor semuanya; kemudian terjebak juga kepada pinjaman utang yang sangat tinggi," ungkapnya.
Dia mencontohkan harga bahan bakar minyak di Indonesia tergolong rendah, antara lain Pertalite masih Rp7.650 per liter dan Pertamax Rp12.500 per liter.
"Hati-hati, ini bukan harga sebenarnya lho, ini harga yang kami subsidi dan subsidinya besar sekali. Saya berikan perbandingan saja, harga bensin, harga BBM di Indonesia, Pertalite tadi Rp7.650, Pertamax Rp12.500-13.000. Coba kita tengok di Singapura, harga bensin sudah Rp31.000, di Jerman harga bensin juga sama Rp31.000, di Thailand sudah Rp20.000, kita masih Rp7.650; tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, besar sekali," jelasnya.
Harga subsidi BBM tersebut menurut Presiden sangat besar, yaitu mencapai Rp502 triliun.
"Besar sekali, bisa dipakai untuk membangun satu ibu kota. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita tidak mengerti angka ini, kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun Ibu Kota (Nusantara) Rp466 triliun, tapi ini untuk subsidi. Tapi tidak mungkin ini tidak kami subsidi, akan ramai. Kami juga ada hitung-hitungan sosial politiknya juga kami kalkulasi," ujarnya.
5 Kepala Pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada lima orang kepala pemerintahan yang menelepon agar Indonesia kembali membuka keran ekspor batu bara pada Januari 2022.
"Waktu bulan Januari kita stop batu bara, ada 5 presiden, perdana menteri yang telepon ke saya, (mengatakan) 'Presiden Jokowi mohon kita dikirim batu baranya segera, secepatnya, kalau ndak ini mati kita. Listrik kita mati, industri kita mati'," kata Presiden Jokowi.
Pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan itu mendatangkan protes dari sejumlah negara pengimpor, setidaknya dari Jepang dan Korea Selatan.
"Kita menjadi tahu kekuatan kita itu ada di mana. Waktu kita stop ekspor minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri dulu, batu bara juga untuk kebutuhan dalam negeri lebih dulu. Ada dua presiden dan perdana menteri telepon saya juga, 'Pak kalau bapak dalam dua hari ini tidak kirim (minyak goreng), kami akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya. Tolong bisa dikirimkan'," cerita Presiden.
Presiden Jokowi sebelumnya juga melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunannya pada 28 April hingga 24 Mei 2022.
"Saya cek, ada stok kira kira 3 juta ton kemudian permintaannya 200 ribu ton, ya sudah dikirim saja, 120 ribu ton, ya sudah dikirim," kata Presiden.
Dengan melihat reaksi kepala-kepala pemerintahan tersebut, Jokowi menyebut Indonesia punya kekuatan besar di bidang batu bara, CPO, nikel, dan sumber daya alam lainnya.
"Tapi tidak bisa kita terus-teruskan yang namanya ekspor itu dalam bahan mentah, itu stop. Harus mulai berani setop ekspor bahan mentah kemudian kita buat barang jadi ada industrialisasi, hilirisasi di situ, itulah sebetulnya kekuatan besar kita, sehingga nilai tambah itu di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri," ujar Presiden.
Belum lagi tambahan pendapatan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea ekspor, bea keluar, dan lainnya.
"Itulah yang sering saya hitung-hitung dan juga dihitung oleh lembaga-lembaga internasional bahwa kalau kita bisa membuka gerbang masuk kepada 'income per capita' lebih dari 11 ribu dolar AS, moga-moga sudah bisa ke sana 2030, artinya gerbang itu sudah bisa kita buka," kata Presiden lagi.
Presiden Jokowi pun menyebut untuk mencapai kenaikan pendapatan per kapita dibutuhkan kesiapan infrastruktur, pembangunan SDM dan hilirisasi industri dalam negeri.
"Arahnya harus ke depan harus ke sana dan kita sekarang ini memiliki kemampuan itu. Sudah kita coba nikel setop, tahun ini kita akan setop lagi bauksit, semua dikerjakan di dalam negeri dan hitung-hitungan kita di 2045 kalau ada konsistensi kepemimpinan dengan keberanian menyetop barang-barang mentah sampai tahun itu, insya Allah kita berada di angka 21 ribu - 27 ribu dolar AS income per capita kita. Betul-betul kita berada pada posisi negara maju, tapi tantangannya sekali lagi tidak mudah terutama pembangunan SDM," ujar Presiden pula.
Rakernas II 2021 PDIP dilaksanakan di Sekolah Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lenteng Agung, Jakarta pada 21-23 Juni 2022.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi: Perekonomian 60 negara akan ambruk
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
"Bank Dunia menyampaikan, IMF menyampaikan, UN/PBB menyampaikan, terakhir baru kemarin, saya mendapatkan informasi 60 negara akan ambruk ekonominya, 42 dipastikan sudah menuju ke sana," kata Presiden Jokowi.
Indonesia harus waspada untuk tidak masuk dalam kelompok negara dengan ancaman keruntuhan ekonomi.
"Siapa yang mau membantu mereka kalau sudah 42 (negara ambruk)? Mungkin kalau masih satu, dua, tiga negara krisis bisa dibantu mungkin dari lembaga-lembaga internasional; tapi kalau sudah 42 dan nanti bisa mencapai 60 (negara), kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan," tambahnya.
Oleh karena itu, Jokowi meminta para kader PDI Perjuangan untuk berjaga-jaga, meningkatkan kewaspadaan, dan berhati-hati.
"Ada hal yang sangat kita perlukan. Saya kira Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) tadi sudah mengingatkan kita semuanya tentang itu. Hati-hati mengenai ini, kita tidak berada pada posisi normal," tegasnya.
Presiden melanjutkan ada potensi krisis yang terjadi akibat perubahan kondisi global.
"Begitu muncul krisis keuangan, masuk ke krisis pangan, masuk ke krisis energi, mengerikan. Saya kira kita tahu semuanya, sudah satu, dua, tiga negara yang mengalami hal itu, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli BBM, tidak punya cadangan devisa, tidak bisa beli pangan tidak bisa impor pangan karena pangan dan energinya impor semuanya; kemudian terjebak juga kepada pinjaman utang yang sangat tinggi," ungkapnya.
Dia mencontohkan harga bahan bakar minyak di Indonesia tergolong rendah, antara lain Pertalite masih Rp7.650 per liter dan Pertamax Rp12.500 per liter.
"Hati-hati, ini bukan harga sebenarnya lho, ini harga yang kami subsidi dan subsidinya besar sekali. Saya berikan perbandingan saja, harga bensin, harga BBM di Indonesia, Pertalite tadi Rp7.650, Pertamax Rp12.500-13.000. Coba kita tengok di Singapura, harga bensin sudah Rp31.000, di Jerman harga bensin juga sama Rp31.000, di Thailand sudah Rp20.000, kita masih Rp7.650; tapi ini yang harus kita ingat, subsidi kita ke sini bukan besar, besar sekali," jelasnya.
Harga subsidi BBM tersebut menurut Presiden sangat besar, yaitu mencapai Rp502 triliun.
"Besar sekali, bisa dipakai untuk membangun satu ibu kota. Sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini? Kalau kita tidak mengerti angka ini, kita tidak merasakan betapa sangat beratnya persoalan saat ini. Bangun Ibu Kota (Nusantara) Rp466 triliun, tapi ini untuk subsidi. Tapi tidak mungkin ini tidak kami subsidi, akan ramai. Kami juga ada hitung-hitungan sosial politiknya juga kami kalkulasi," ujarnya.
5 Kepala Pemerintahan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut ada lima orang kepala pemerintahan yang menelepon agar Indonesia kembali membuka keran ekspor batu bara pada Januari 2022.
"Waktu bulan Januari kita stop batu bara, ada 5 presiden, perdana menteri yang telepon ke saya, (mengatakan) 'Presiden Jokowi mohon kita dikirim batu baranya segera, secepatnya, kalau ndak ini mati kita. Listrik kita mati, industri kita mati'," kata Presiden Jokowi.
Pemerintah Indonesia melarang ekspor batu bara sejak 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan itu mendatangkan protes dari sejumlah negara pengimpor, setidaknya dari Jepang dan Korea Selatan.
"Kita menjadi tahu kekuatan kita itu ada di mana. Waktu kita stop ekspor minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri dulu, batu bara juga untuk kebutuhan dalam negeri lebih dulu. Ada dua presiden dan perdana menteri telepon saya juga, 'Pak kalau bapak dalam dua hari ini tidak kirim (minyak goreng), kami akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya. Tolong bisa dikirimkan'," cerita Presiden.
Presiden Jokowi sebelumnya juga melarang ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan sejumlah produk turunannya pada 28 April hingga 24 Mei 2022.
"Saya cek, ada stok kira kira 3 juta ton kemudian permintaannya 200 ribu ton, ya sudah dikirim saja, 120 ribu ton, ya sudah dikirim," kata Presiden.
Dengan melihat reaksi kepala-kepala pemerintahan tersebut, Jokowi menyebut Indonesia punya kekuatan besar di bidang batu bara, CPO, nikel, dan sumber daya alam lainnya.
"Tapi tidak bisa kita terus-teruskan yang namanya ekspor itu dalam bahan mentah, itu stop. Harus mulai berani setop ekspor bahan mentah kemudian kita buat barang jadi ada industrialisasi, hilirisasi di situ, itulah sebetulnya kekuatan besar kita, sehingga nilai tambah itu di dalam negeri, lapangan kerja ada di dalam negeri," ujar Presiden.
Belum lagi tambahan pendapatan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea ekspor, bea keluar, dan lainnya.
"Itulah yang sering saya hitung-hitung dan juga dihitung oleh lembaga-lembaga internasional bahwa kalau kita bisa membuka gerbang masuk kepada 'income per capita' lebih dari 11 ribu dolar AS, moga-moga sudah bisa ke sana 2030, artinya gerbang itu sudah bisa kita buka," kata Presiden lagi.
Presiden Jokowi pun menyebut untuk mencapai kenaikan pendapatan per kapita dibutuhkan kesiapan infrastruktur, pembangunan SDM dan hilirisasi industri dalam negeri.
"Arahnya harus ke depan harus ke sana dan kita sekarang ini memiliki kemampuan itu. Sudah kita coba nikel setop, tahun ini kita akan setop lagi bauksit, semua dikerjakan di dalam negeri dan hitung-hitungan kita di 2045 kalau ada konsistensi kepemimpinan dengan keberanian menyetop barang-barang mentah sampai tahun itu, insya Allah kita berada di angka 21 ribu - 27 ribu dolar AS income per capita kita. Betul-betul kita berada pada posisi negara maju, tapi tantangannya sekali lagi tidak mudah terutama pembangunan SDM," ujar Presiden pula.
Rakernas II 2021 PDIP dilaksanakan di Sekolah Partai Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lenteng Agung, Jakarta pada 21-23 Juni 2022.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Jokowi: Perekonomian 60 negara akan ambruk
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022