Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono menyatakan mundurnya grup konglomerasi asal Jepang, SoftBank, sebagai calon investor untuk pendanaan pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak perlu terlalu dikhawatirkan.
“Mohon juga masyarakat tidak usah terlalu khawatir dengan satu mundur, karena ini merupakan proses dari satu kerja sama dengan swasta yang sebetulnya biasa di dunia pembangunan seperti ini,” kata Bambang usai diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.
Bambang mengaku optimistis pembangunan IKN akan berhasil menarik para investor. Ia dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe akan menyusun struktur Otorita IKN yang baik, agar mampu mengundang para pemilik modal.
“Kalau kita melakukan structuring yang baik dari IKN, tentu investor itu akan datang dengan sendirinya. Mitra itu berbagai macam ada yang besar, menengah, atau kelasnya hanya pada satu sektor tertentu, misalnya pendidikan, kesehatan atau komersial area,” ujarnya.
Menurut mantan Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia itu, berlanjut atau tidaknya penjajakan dengan calon investor adalah hal yang biasa.
“Di dalam dunia swasta itu biasa ya, adanya satu pembicaraan dengan investor dengan mitra, kemudian di tengah jalan ketemu atau tidak ketemu, deal or no deal, atau deal yang berbeda,” katanya.
Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya menjelaskan mundurnya SoftBank dari proyek IKN lantaran Vision Fund milik SoftBank kolaps, padahal dananya berasal dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).
Oleh karena itu, kini Indonesia berharap aliran modal dari UEA dan Arab Saudi bisa masuk ke Indonesia tanpa melalui Softbank.
"Jadi SoftBank bikin Vision Fund, 100 miliar dolar AS. Seharusnya kan itu masuk dari Abu Dhabi dan Arab Saudi. Karena dia punya masalah, Vision Fund-nya kolaps, nggak jadi, nggak masuk kita. Sekarang kita harapkan Vision Fund dari Abu Dhabi dan Saudi itu bisa masuk, nggak usah lewat Softbank lagi," kata Luhut.
Presiden Joko Widodo menargetkan kontribusi APBN untuk pendanaan IKN hanya sebesar 19-20 persen dari total kebutuhan pendanaan. Sedangkan 80 persen sisanya, diharapkan Presiden, berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership, investasi swasta, investasi BUMN, atau penerbitan obligasi.
Adapun total kebutuhan pendanaan untuk pembangunan IKN adalah Rp466 triliun.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022