Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jawa Barat akan menelaah permintaan 54 aset halte oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Trans Pakuan untuk keperluan komersial dengan mempertimbangkan kemampuan pengelolaan ke depan.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Kepala Dinas Eko Prabowo saat diwawancarai usai rapat koordinasi bersama Wali Kota Bogor Bima Arya di Taman Heulang, Selasa, mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu diyakinkan.
"Pengajuannya sudah, tapi masih kami telaah karena kita lihat dulu seberapa keperluannya, kemampuannya karena kan pengelolaan haltenya juga berpindah nanti ke Perumda Trans Pakuan," katanya.
Eko menyampaikan dengan pengalihan aset halte dari Dushub ke Perumda Trans Pakuan akan sekaligus memindahkan tanggung jawab pemeliharaan.
Kemudian, dari jumlah 54 halte perlu ada pemilahan mana yang strategis untuk dikelola berpotensi secara komersial.
Jangan sampai, kata Eko, status halte hanya akan membebani pemeliharaan kepada Perumda Trans Pakuan sementara perusahaan tersebut masih baru dan berorientasi pada bisnis yang berarti perlu mendapatkan untung.
"Kami masih akan mempertimbangkannya," kata Eko.
Dihubungi terpisah, Direktur Utama Perumda Trans Pakuan yang pada dua pekan lalu masih bernama Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Lies Permana Lestari menyatakan merencanakan untuk mengembangkan bisnis selain mengelola operasional Biskita Trans Pakuan.
Lies mengaku mempertimbangkan untuk mengelola layanan periklanan di halte-halte yang dilalui Biskita Trans Pakuan bekerja sama dengan perusahaan lain di antaranya Gojek.
Selain halte, Lies juga menyerap aspirasi dewan mengenai membuat bidang bisnis baru berupa bengkel kendaraan-kendaraan dinas dan bus Biskita Trans Pakuan.
"Hak pemanfaatan halte yang nanti digunakan untuk periklanan sudah dilayangkan suratnya dr PDJT ke Dishub sebagai pemilik halte. Masih menunggu prosesnya di Dishub," jelas Lies.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022