ANTARAJAWABARAT.com,31/1 - Bupati Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sutrisno tetap menolak pembentukan provinsi Cirebon meski ribuan massa mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meminta penjelasan pemerintah setempat.
"Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap pada pendirianya menolak adanya provinsi Cirebon selain itu pihaknya memberikan penolakan tersebut karena tidak ingin berpisah dari Provinsi Jawa Barat,"katanya, Senin.
Menurut Sutrisno, pihaknya sudah berulangkali menegaskan bahwa pembentukan provinsi Cirebon itu tidak akan membawa kemaslahatan bagi semua masyarakat Kabupaten Majalengka, bahkan berdasarkan kajian dan analisis juga bisa terukur secara kasat mata.
Ia menambahkan, negara kita demokrasi sudah menjadi hal biasa adanya perbedaan pendapat, jangan terjadi pemaksaan kehendak, Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan menolak terbentuknya Provinsi Cirebon sejak awal.
Berdasarkan data dan fakta di lapangan menurut data statistik bahwa tolok ukur kemajuan suatu daerah itu ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan berada diurutun terakhir di Provinsi Jawa Barat.
Kondisi seperti ini tidak mereka perhatikan, sudah bisa dibayangkan wilayah dalam keadaan terpuruk, mau memisahkan diri, kata dia, pembangunan akan semakin tertinggal jika memaksakan berpisah dengan Jawa Barat.
"Urutan pertama Indeks Pembangunan Manusia wilayah pertama Kota Cirebon, Kedua Kabupaten Cirebon Ketiga Kabupaten Kuningan dan keempat Kabupaten Majalengka, sedangkan Kabupaten Indramayu itu urutan terakhir,"katanya.
Ia mencontohkan saat ini kondisi jalan rusak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masih tersebar disetiap daerah, jika itu dilakukan pemekaran akan menjadi beban provinsi baru. Jadi, jangankan membangun daerah yang ikut pemekaran, untuk mengurusi pembentukan provinsi Cirebon juga masih belum pasti.
"Saya jamin lima tahun kedepan tidak akan mampu untuk membangun dan menata infrastruktur Provinsi Cirebon bila itu dipaksakan terwujud seperti sekarang, karena beban tersebut cukup berat, kebohongan besar bila pemekaran itu merupakan solusi cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"katanya.
Dikatakanya, masalah adanya penerimaan PNS yang kerapkali menjadi daya tawar agar mendukung itu juga bukan urusan dari pemerintah provinsi apalagi pemerintah daerah yang mengatur semua dari pusat, hanya rayuan supaya masyarakat memberi dukungan.
Dirinya berharap kepada semua pihak agar jangan mengganggu Kabupaten Majalengka yang saat ini tengah berkonsentrasi membangun Majalengka untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain, keinginan membentuk provinsi Cirebon silakan saja jangan sekali kali menyebut Majalengka.
"Apa yang saya lakukan ini bukan atas kepentingan pribadi, karena saya tidak mau melihat rakyat saya dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu yang memberikan informasi sesat tentang manisnya pemekaran wilayah, tanpa memikirkan dampak negatifnya di masa mendatang," ujarnya.
Sementara itu Olih warga Majalengka mengaku, jangan memaksakan masyarakat untuk bergabung menjadi provinsi baru apalagi dengan mengerahkan ribuan massa, sudah jelas Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menolaknya, silahkan meminta dukungan daerah lain.
Enjang S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012
"Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap pada pendirianya menolak adanya provinsi Cirebon selain itu pihaknya memberikan penolakan tersebut karena tidak ingin berpisah dari Provinsi Jawa Barat,"katanya, Senin.
Menurut Sutrisno, pihaknya sudah berulangkali menegaskan bahwa pembentukan provinsi Cirebon itu tidak akan membawa kemaslahatan bagi semua masyarakat Kabupaten Majalengka, bahkan berdasarkan kajian dan analisis juga bisa terukur secara kasat mata.
Ia menambahkan, negara kita demokrasi sudah menjadi hal biasa adanya perbedaan pendapat, jangan terjadi pemaksaan kehendak, Pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan menolak terbentuknya Provinsi Cirebon sejak awal.
Berdasarkan data dan fakta di lapangan menurut data statistik bahwa tolok ukur kemajuan suatu daerah itu ditentukan oleh Indeks Pembangunan Manusia wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan berada diurutun terakhir di Provinsi Jawa Barat.
Kondisi seperti ini tidak mereka perhatikan, sudah bisa dibayangkan wilayah dalam keadaan terpuruk, mau memisahkan diri, kata dia, pembangunan akan semakin tertinggal jika memaksakan berpisah dengan Jawa Barat.
"Urutan pertama Indeks Pembangunan Manusia wilayah pertama Kota Cirebon, Kedua Kabupaten Cirebon Ketiga Kabupaten Kuningan dan keempat Kabupaten Majalengka, sedangkan Kabupaten Indramayu itu urutan terakhir,"katanya.
Ia mencontohkan saat ini kondisi jalan rusak yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, masih tersebar disetiap daerah, jika itu dilakukan pemekaran akan menjadi beban provinsi baru. Jadi, jangankan membangun daerah yang ikut pemekaran, untuk mengurusi pembentukan provinsi Cirebon juga masih belum pasti.
"Saya jamin lima tahun kedepan tidak akan mampu untuk membangun dan menata infrastruktur Provinsi Cirebon bila itu dipaksakan terwujud seperti sekarang, karena beban tersebut cukup berat, kebohongan besar bila pemekaran itu merupakan solusi cerdas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"katanya.
Dikatakanya, masalah adanya penerimaan PNS yang kerapkali menjadi daya tawar agar mendukung itu juga bukan urusan dari pemerintah provinsi apalagi pemerintah daerah yang mengatur semua dari pusat, hanya rayuan supaya masyarakat memberi dukungan.
Dirinya berharap kepada semua pihak agar jangan mengganggu Kabupaten Majalengka yang saat ini tengah berkonsentrasi membangun Majalengka untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah lain, keinginan membentuk provinsi Cirebon silakan saja jangan sekali kali menyebut Majalengka.
"Apa yang saya lakukan ini bukan atas kepentingan pribadi, karena saya tidak mau melihat rakyat saya dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu yang memberikan informasi sesat tentang manisnya pemekaran wilayah, tanpa memikirkan dampak negatifnya di masa mendatang," ujarnya.
Sementara itu Olih warga Majalengka mengaku, jangan memaksakan masyarakat untuk bergabung menjadi provinsi baru apalagi dengan mengerahkan ribuan massa, sudah jelas Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka menolaknya, silahkan meminta dukungan daerah lain.
Enjang S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2012