Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) kembali menjalin kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (Unpad) khususnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Psikologi, serta Fakultas Ilmu Komunikasi terkait pengembangan metrologi legal.
Perjanjian tersebut ditandatangani di Bandung, Jumat, oleh Direktur Jenderal PKTN Kemenedag Veri Anggrijono, Dekan Fakultas MIPA Iman Rahayu, Dekan Fakultas Psikologi Zahrotur Rusyda, dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dadang Rahmat Hidayat.
Baca juga: Universitas Singapura-Unpad jalin kerja sama
“Kerja sama ini bertujuan untuk membentuk jejaring kerja metrologi legal guna mempercepat tercapainya peningkatan tertib ukur, meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan bidang metrologi legal, serta mendorong pengembangan dan penelitian di bidang yang berkaitan dengan metrologi legal yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Veri.
Dalam kerja sama itu, kata dia, para pihak akan berkolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang yang berkaitan dengan metrologi legal salah satunya, adalah mendukung Program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar.
"Program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan melalui mekanisme praktik kerja di balai-balai yang ada di lingkungan Direktorat Metrologi maupun Unit Metrologi Legal di daerah," kata dia.
Kerja sama ini juga akan terus memperkuat pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di bidang metrologi legal dan pengembangan roadmap komunikasi publik.
Baca juga: MPR jalin kerja sama pendidikan dengan Pascasarjana FH UNPAD
Pihaknya melalui Direktorat Metrologi telah melakukan kolaborasi dengan beberapa fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran dalam pengembangan sumber daya manusia metrologi legal, seperti pemetaan talenta pejabat fungsional, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengawas dalam berkomunikasi publik, magang, dan lainnya.
“Untuk memperkuat kolaborasi ini, Ditjen PKTN menyusun perjanjian kerja sama dengan beberapa fakultas di lingkungan Unpad seperti Fakultas MIPA, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi," ujar Veri.
Veri berharap kerja sama ini dapat menjadi nilai tambah dalam implementasi kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
"Kami mengapresiasi Universitas Padjadjaran atas kerja sama yang terjalin. Diharapkan, seluruh implementasi dari kerja sama yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan semoga akan terus berkembang menjadi lebih baik," kata Veri.
Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Saat ini telah terbentuk 432 Unit Metrologi Legal dari target 509 Unit Metrologi Legal secara nasional.
Baca juga: Cimahi - Unpad Kerja Sama Pengolahn Susu Sapi
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022
Perjanjian tersebut ditandatangani di Bandung, Jumat, oleh Direktur Jenderal PKTN Kemenedag Veri Anggrijono, Dekan Fakultas MIPA Iman Rahayu, Dekan Fakultas Psikologi Zahrotur Rusyda, dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dadang Rahmat Hidayat.
Baca juga: Universitas Singapura-Unpad jalin kerja sama
“Kerja sama ini bertujuan untuk membentuk jejaring kerja metrologi legal guna mempercepat tercapainya peningkatan tertib ukur, meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengembangan bidang metrologi legal, serta mendorong pengembangan dan penelitian di bidang yang berkaitan dengan metrologi legal yang dapat diterapkan dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Veri.
Dalam kerja sama itu, kata dia, para pihak akan berkolaborasi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang yang berkaitan dengan metrologi legal salah satunya, adalah mendukung Program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar.
"Program ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan perkuliahan melalui mekanisme praktik kerja di balai-balai yang ada di lingkungan Direktorat Metrologi maupun Unit Metrologi Legal di daerah," kata dia.
Kerja sama ini juga akan terus memperkuat pengembangan organisasi dan sumber daya manusia di bidang metrologi legal dan pengembangan roadmap komunikasi publik.
Baca juga: MPR jalin kerja sama pendidikan dengan Pascasarjana FH UNPAD
Pihaknya melalui Direktorat Metrologi telah melakukan kolaborasi dengan beberapa fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran dalam pengembangan sumber daya manusia metrologi legal, seperti pemetaan talenta pejabat fungsional, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengawas dalam berkomunikasi publik, magang, dan lainnya.
“Untuk memperkuat kolaborasi ini, Ditjen PKTN menyusun perjanjian kerja sama dengan beberapa fakultas di lingkungan Unpad seperti Fakultas MIPA, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Ilmu Komunikasi," ujar Veri.
Veri berharap kerja sama ini dapat menjadi nilai tambah dalam implementasi kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
"Kami mengapresiasi Universitas Padjadjaran atas kerja sama yang terjalin. Diharapkan, seluruh implementasi dari kerja sama yang telah dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan semoga akan terus berkembang menjadi lebih baik," kata Veri.
Penyelenggaraan kegiatan metrologi legal diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Saat ini telah terbentuk 432 Unit Metrologi Legal dari target 509 Unit Metrologi Legal secara nasional.
Baca juga: Cimahi - Unpad Kerja Sama Pengolahn Susu Sapi
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2022