Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan penguatan UMKM yang disampaikan pada pidato kenegaraan pada Sidang Peripruna Tahunan MPR RI, adalah kebijakan tepat dan sangat baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
"Insya Allah kebijakan strategis pemulihan ekonomi Kota Bogor pada 2022 selaras dengan kebijakan pemerintah pusat pada penguatan UMKM," kata Atang Trisnanto melalui telepon selulernya, di Bogor, Senin, ketika diminta tanggapan atas pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan penguatan UMKM.
Menurut Atang Trisnanto, DPRD Kota Bogor siap mendukung penuh dalam pembahasan kebijakan anggaran maupun program yang berdampak besar terhadap kebijakan penguatan UMKM ini.
Namun, kata dia, perlu diingat juga bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya pada konteks pengurusan perizinan, kemampuan adaptasi digital, pasar e-commerce, serta fasilitasi masuk ke rantai pasok global. "Persoalan lebih penting adalah proteksi produk UMKM atas liberalisasi perdagangan global selama ini," katanya.
Magister Ilmu Ekonomi dari IPB University ini menyatakan, pembenahan di hulu harus didukung dengan upaya dan kebijakan perlindungan di hilirnya. "Kita melihat hari ini, perdagangan domestik sangat bebas," katanya.
Menurut Atang, menjamurnya holding minimarket, supermarket, maupun serbuan produk asing harus bisa dikendalikan, agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang. "Hal ini sesuai semboyan HUT RI tahun ini, Indonesia Tangguh dan Tumbuh," katanya.
Selain UMKM, kata dia, fokus penciptaan lapangan kerja yang perlu diperhatikan adalah pada sektor informal dan sektor ekonomi riil, seperti petani, pedagang kecil, buruh, ojek, tenaga kerja harian, dan lain-lain.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, proyek pemerintah maupun penyerapan kerja harus diarahkan menyerap tenaga kerja informal warga pribumi, tidak permisif kepada tenaga kerja asing.
"Pandemi COVID-19 saat ini berdampak signifikan pada menurunnya pendapatan warga. Semoga dengan kebijakan politik yang kuat, dapat membantu masyarakat secara riil dan tepat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Senin, mengatakan, teknologi digital di Indonesia potensinya sangat besar dan dapat membantu memudahkan UMKM masuk ke rantai pasuk global.
Menurut Presiden, dengan penerapan teknologi digital, pelaku UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan online jumlahnya terus bertambah. "Sampai Agustus tahun ini, jumlahnya sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM," katanya.
Presiden juga menyebut, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia pada 2020 mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun pada 2021.
Baca juga: Pemkot Bogor dukung promosi produk UMKM melalui kegiatan galeri
Baca juga: IPB bantu UMKM Kota Bogor kembangkan website
Baca juga: Kadin Bogor optimalkan sektor UMKM selama penerapan PPKM darurat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Insya Allah kebijakan strategis pemulihan ekonomi Kota Bogor pada 2022 selaras dengan kebijakan pemerintah pusat pada penguatan UMKM," kata Atang Trisnanto melalui telepon selulernya, di Bogor, Senin, ketika diminta tanggapan atas pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan penguatan UMKM.
Menurut Atang Trisnanto, DPRD Kota Bogor siap mendukung penuh dalam pembahasan kebijakan anggaran maupun program yang berdampak besar terhadap kebijakan penguatan UMKM ini.
Namun, kata dia, perlu diingat juga bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya pada konteks pengurusan perizinan, kemampuan adaptasi digital, pasar e-commerce, serta fasilitasi masuk ke rantai pasok global. "Persoalan lebih penting adalah proteksi produk UMKM atas liberalisasi perdagangan global selama ini," katanya.
Magister Ilmu Ekonomi dari IPB University ini menyatakan, pembenahan di hulu harus didukung dengan upaya dan kebijakan perlindungan di hilirnya. "Kita melihat hari ini, perdagangan domestik sangat bebas," katanya.
Menurut Atang, menjamurnya holding minimarket, supermarket, maupun serbuan produk asing harus bisa dikendalikan, agar UMKM bisa tumbuh dan berkembang. "Hal ini sesuai semboyan HUT RI tahun ini, Indonesia Tangguh dan Tumbuh," katanya.
Selain UMKM, kata dia, fokus penciptaan lapangan kerja yang perlu diperhatikan adalah pada sektor informal dan sektor ekonomi riil, seperti petani, pedagang kecil, buruh, ojek, tenaga kerja harian, dan lain-lain.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, proyek pemerintah maupun penyerapan kerja harus diarahkan menyerap tenaga kerja informal warga pribumi, tidak permisif kepada tenaga kerja asing.
"Pandemi COVID-19 saat ini berdampak signifikan pada menurunnya pendapatan warga. Semoga dengan kebijakan politik yang kuat, dapat membantu masyarakat secara riil dan tepat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Senin, mengatakan, teknologi digital di Indonesia potensinya sangat besar dan dapat membantu memudahkan UMKM masuk ke rantai pasuk global.
Menurut Presiden, dengan penerapan teknologi digital, pelaku UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan online jumlahnya terus bertambah. "Sampai Agustus tahun ini, jumlahnya sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM," katanya.
Presiden juga menyebut, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia pada 2020 mencapai lebih dari Rp253 triliun. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi Rp330,7 triliun pada 2021.
Baca juga: Pemkot Bogor dukung promosi produk UMKM melalui kegiatan galeri
Baca juga: IPB bantu UMKM Kota Bogor kembangkan website
Baca juga: Kadin Bogor optimalkan sektor UMKM selama penerapan PPKM darurat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021