Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 adalah sebesar Rp2.708,7 triliun.
"Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah juga merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
Menurutnya, anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sementara itu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment; melanjutkan program vaksinasi COVID-19; serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
"Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif," ujar Joko Widodo.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah juga membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.
Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN.
Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Pada 2022, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, serta dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pemerintah tetap memprioritaskan agenda pembangunan SDM agar Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
"Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tegas Joko Widodo.
Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun dalam RAPBN tahun 2022.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
Anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang direncanakan sebesar Rp770,4 triliun akan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah hingga pemulihan ekonomi daerah.
"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022," ucap Joko Widodo.
Tahun depan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, tingkat ketimpangan rasio gini berada di kisaran 0,376-0,378 dan indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
Baca juga: Rancangan anggaran kesehatan untuk tahun depan Rp255,3 triliun
Baca juga: Dana pendidikan capai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir, kata Menkeu
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani salurkan banpres produktif Rp3,6 triliun mulai Juli 2021
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
"Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp770,4 triliun," kata Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2021 - 2022 di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah juga merencanakan anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
Menurutnya, anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sementara itu fokus pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19 antara lain antisipasi risiko dampak COVID-19 dengan testing, tracing, dan treatment; melanjutkan program vaksinasi COVID-19; serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
"Kita harus bisa memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk perbaikan dan reformasi sistem kesehatan Indonesia. Kita harus mampu membangun produksi vaksin sendiri dan mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif," ujar Joko Widodo.
Presiden menyampaikan bahwa pemerintah juga membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.
Pemerintah juga menjaga kesinambungan program JKN serta meningkatkan kualitas layanan JKN.
Selanjutnya, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.
Pada 2022, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, serta dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Pemerintah tetap memprioritaskan agenda pembangunan SDM agar Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
"Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tegas Joko Widodo.
Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun dalam RAPBN tahun 2022.
Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses teknologi informasi dan komunikasi.
Anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang direncanakan sebesar Rp770,4 triliun akan difokuskan pada peningkatan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah hingga pemulihan ekonomi daerah.
"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022," ucap Joko Widodo.
Tahun depan, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, tingkat ketimpangan rasio gini berada di kisaran 0,376-0,378 dan indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
Baca juga: Rancangan anggaran kesehatan untuk tahun depan Rp255,3 triliun
Baca juga: Dana pendidikan capai Rp500 triliun beberapa tahun terakhir, kata Menkeu
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani salurkan banpres produktif Rp3,6 triliun mulai Juli 2021
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021