Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur distribusi vaksin ke kabupaten dan kota agar lebih tepat sasaran dan pas.
“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis.
Selama ini provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke kabupaten/kota, di mana daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.
Menurut dia, distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan lebih efektif dan efisien jika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi.
“Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” tambahnya.
Ridwan Kamil punya analisa sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kab/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.
“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tambahnya.
Gubernur menyebut untuk vaksinasi massal agar selesai Desember 2021 Jabar butuh 22 ribu vaksinator baru. Saat ini sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan.
“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” katanya.
Adapun di Jabar lima besar daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni di angka 45 persen ialah Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor.
Sedangkan yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.
“Kota/kabupaten yang vaksinasi tinggi tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah tingkat kematian tinggi,” kata Ridwan Kamil.
Maka dari itu, Satgas COVID-19 Jabar sedang menyiapkan inovasi dalam distribusi alokasi vaksin hingga penyuntikan yang dilakukan agar sesuai dan proporsional dengan kondisi wilayahnya.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar minta Gubernur perhatikan ketersediaan vaksin di daerah
Baca juga: Jawa Barat terima hibah 121.648 dosis vaksin COVID-19 untuk disabilitas
Baca juga: Tingkat pemakaian vaksin di Jawa Barat capai 80 persen dari vaksin yang dikirim Pusat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
“Daftar alokasi dari Kemenkes masih belum 100 persen akurat. Kami mengusulkan agar alokasi vaksin diserahkan kepada provinsi,” ujar Ridwan Kamil saat jumpa pers virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis.
Selama ini provinsi hanya menjadi penyalur vaksin ke kabupaten/kota, di mana daftar alokasi telah ditetapkan pemerintah pusat. Namun setelah vaksin didistribusikan, ternyata ditemukan ada kabupaten/kota yang berlebih dan sebaliknya ada yang kekurangan.
Menurut dia, distribusi vaksin ke kabupaten/kota akan lebih efektif dan efisien jika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada provinsi untuk mengatur daftar alokasi.
“Kalau sekarang kita ibaratnya hanya jadi ‘tukang pos’, menerima vaksin kemudian menyalurkan sesuai daftar alokasi (yang disusun pusat),” tambahnya.
Ridwan Kamil punya analisa sendiri agar vaksinasi di daerah tepat sasaran. Jika ikut daftar alokasi Kemenkes, ada lima kab/kota yang dalam hitungan lima hari sudah habis. Setelah itu daerah tersebut tidak dapat jatah lagi. Sementara ada juga yang dikasih di satu bulan itu belum habis.
“Maka kami meminta agar diserahkan ke provinsi, kami yang mengatur distribusi ke daerah berdasarkan kecepatan dan analisa evaluasi kami, termasuk provinsi bisa membagikan kepada pihak ketiga,” tambahnya.
Gubernur menyebut untuk vaksinasi massal agar selesai Desember 2021 Jabar butuh 22 ribu vaksinator baru. Saat ini sedang dipenuhi bekerja sama dengan stakeholders seperti asosiasi perawat, TNI/Polri, hingga relawan.
“Puncaknya adalah kalau Desember harus beres maka Jabar harus dikasih 15 juta dosis tiap bulan dengan total 76 juta dosis. Pertanyaan besar apakah ini bisa dipenuhi? Kita akan menghabiskan apa yang diberikan,” katanya.
Adapun di Jabar lima besar daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi yakni di angka 45 persen ialah Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Cirebon dan Kota Bogor.
Sedangkan yang masuk kategori rendah adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Majalengka.
“Kota/kabupaten yang vaksinasi tinggi tingkat kematian rendah. Sebaliknya yang vaksinasi rendah tingkat kematian tinggi,” kata Ridwan Kamil.
Maka dari itu, Satgas COVID-19 Jabar sedang menyiapkan inovasi dalam distribusi alokasi vaksin hingga penyuntikan yang dilakukan agar sesuai dan proporsional dengan kondisi wilayahnya.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar minta Gubernur perhatikan ketersediaan vaksin di daerah
Baca juga: Jawa Barat terima hibah 121.648 dosis vaksin COVID-19 untuk disabilitas
Baca juga: Tingkat pemakaian vaksin di Jawa Barat capai 80 persen dari vaksin yang dikirim Pusat
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021