Jakarta, 3/1 (ANTARA) - Ketua Dewan Direktur "Sabang-Merauke Circle" Syahganda Nainggolan, menyatakan evaluasi Kabinet Indonesia Bersatu II pada Januari ini hendaknya disertai dengan perombakan sejumlah menteri yang kinerjanya tidak memuaskan publik.
"Sebetulnya, momentum pergantian Kabibet KIB II sudah terlambat, harusnya Presiden SBY melakukan 'reshuffle' kabinet sejak Oktober lalu, saat pemerintah SBY-Boediono memasuki usia satu tahun," kata mantan aktivis Institut Teknologi Bandung era 1980-an itu dalam surat elektroniknya di Jakarta, Senin.
Namun demikian, lanjut Syahganda, kelambanan SBY dalam menyikapi keharusan merombak kabinet itu, justru bukan karena adanya indikasi penyanderaan politik, khususnya dari partai pendukung koalisi SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Saya menilainya karena Presiden SBY yang cenderung ragu-ragu," katanya.
Presiden SBY, katanya, perlu mempercepat agenda "reshuffle" kabinet demi menjamin harapan masyarakat luas, yang menilai sejumlah menteri dalam pemerintahan SBY-Boediono tidak lagi mampu menorehkan prestasi baik terhadap kepentingan SBY sendiri, maupun untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
"Di samping itu, pelaksanaan 'reshuffle' sebenarnya untuk menjamin agar partai-partai koalisi dapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat jika semuanya merasa sebagai kebutuhan mendesak," ujarnya.
Syahganda menyebut sejumlah menteri yang perlu diganti antara lain Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Darwin Zahidi Saleh, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Ia mengakui bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun publik juga dapat memberi masukan mengenai kinerja kabinet yang bisa saja menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden.
"Sebab, publik sejauh ini menilai pada umumnya Kabinet Indonesia Bersatu II terlalu lemah, sehingga bebannya hampir semuanya lari ke pundak SBY," kata mahasiswa program doktoral Universitas Indonesia itu.
Mantan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Informasi dan Pembangunan (CIDES) itu mengatakan, tanpa merombak sejumlah menterinya, Presiden bakal jadi bulan-bulanan politik dalam tahun kedua pemerintahannya sehingga tidak ada pilihan yang paling rasional bagi SBY kecuali segera mengagendakan kepastian "reshuffle" kabinet.
Budi S
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011
"Sebetulnya, momentum pergantian Kabibet KIB II sudah terlambat, harusnya Presiden SBY melakukan 'reshuffle' kabinet sejak Oktober lalu, saat pemerintah SBY-Boediono memasuki usia satu tahun," kata mantan aktivis Institut Teknologi Bandung era 1980-an itu dalam surat elektroniknya di Jakarta, Senin.
Namun demikian, lanjut Syahganda, kelambanan SBY dalam menyikapi keharusan merombak kabinet itu, justru bukan karena adanya indikasi penyanderaan politik, khususnya dari partai pendukung koalisi SBY-Boediono yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Saya menilainya karena Presiden SBY yang cenderung ragu-ragu," katanya.
Presiden SBY, katanya, perlu mempercepat agenda "reshuffle" kabinet demi menjamin harapan masyarakat luas, yang menilai sejumlah menteri dalam pemerintahan SBY-Boediono tidak lagi mampu menorehkan prestasi baik terhadap kepentingan SBY sendiri, maupun untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
"Di samping itu, pelaksanaan 'reshuffle' sebenarnya untuk menjamin agar partai-partai koalisi dapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat jika semuanya merasa sebagai kebutuhan mendesak," ujarnya.
Syahganda menyebut sejumlah menteri yang perlu diganti antara lain Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Darwin Zahidi Saleh, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Ia mengakui bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun publik juga dapat memberi masukan mengenai kinerja kabinet yang bisa saja menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden.
"Sebab, publik sejauh ini menilai pada umumnya Kabinet Indonesia Bersatu II terlalu lemah, sehingga bebannya hampir semuanya lari ke pundak SBY," kata mahasiswa program doktoral Universitas Indonesia itu.
Mantan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Informasi dan Pembangunan (CIDES) itu mengatakan, tanpa merombak sejumlah menterinya, Presiden bakal jadi bulan-bulanan politik dalam tahun kedua pemerintahannya sehingga tidak ada pilihan yang paling rasional bagi SBY kecuali segera mengagendakan kepastian "reshuffle" kabinet.
Budi S
Editor : Irawan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2011