Masyarakat di Provinsi Jawa Barat yang menjadi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial mencapai 7 juta kepala keluarga (KK), meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar di Bandung, Jumat menjelaskan penerima bansos Kemensos berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemerintah Daerah di Provinsi Jabar.
Perbedaan itu, kata Dodo, karena penerima bansos Kemensos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan, penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.
Dodo menuturkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos. Namun, sampai saat ini, belum ada penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan penerima BST Kemensos dari KRTS penerima bansos Provinsi Jabar.
"Data KRTS penerima bansos Provinsi Jabar tahun 2020 yang sudah diajukan ke Pusdatin Kemensos dan masuk buffer stock data calon penerima BST belum ada yang masuk dalam penetapan KPM BST Kemensos Tahun 2021," kata Dodo.
Dilansir situs resmi Kemensos, PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan.
Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300 ribu/KPM/bulan.
Dodo mengatakan, saat ini, pihaknya sedang menganalisa sekaligus mempersiapkan data sasaran bansos Provinsi Jabar. Selain itu, Dinsos Jabar pun sedang mengkaji besaran manfaat dan jenis bantuan yang akan diberikan.
"Apakah berwujud tunai atau bahan pangan atau yang lain sesuai dengan kebutuhan yang paling urgent dan kemampuan anggaran Pemda Provinsi Jabar pada masa PPKM Darurat ini," ujarnya.
Baca juga: DPRD minta Dinsos Jabar kaji ulang penyaluran Bansos pandemi COVID-19
Baca juga: Satgas: Mayoritas warga Jabar berharap uang tunai pada bansos 2021
Baca juga: Pemprov Jabar gandeng PT Pos dan tiga bank salurkan Bansos tahap IV
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar di Bandung, Jumat menjelaskan penerima bansos Kemensos berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemerintah Daerah di Provinsi Jabar.
Perbedaan itu, kata Dodo, karena penerima bansos Kemensos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan, penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.
Dodo menuturkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos. Namun, sampai saat ini, belum ada penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan penerima BST Kemensos dari KRTS penerima bansos Provinsi Jabar.
"Data KRTS penerima bansos Provinsi Jabar tahun 2020 yang sudah diajukan ke Pusdatin Kemensos dan masuk buffer stock data calon penerima BST belum ada yang masuk dalam penetapan KPM BST Kemensos Tahun 2021," kata Dodo.
Dilansir situs resmi Kemensos, PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga. BPNT menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan.
Adapun BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300 ribu/KPM/bulan.
Dodo mengatakan, saat ini, pihaknya sedang menganalisa sekaligus mempersiapkan data sasaran bansos Provinsi Jabar. Selain itu, Dinsos Jabar pun sedang mengkaji besaran manfaat dan jenis bantuan yang akan diberikan.
"Apakah berwujud tunai atau bahan pangan atau yang lain sesuai dengan kebutuhan yang paling urgent dan kemampuan anggaran Pemda Provinsi Jabar pada masa PPKM Darurat ini," ujarnya.
Baca juga: DPRD minta Dinsos Jabar kaji ulang penyaluran Bansos pandemi COVID-19
Baca juga: Satgas: Mayoritas warga Jabar berharap uang tunai pada bansos 2021
Baca juga: Pemprov Jabar gandeng PT Pos dan tiga bank salurkan Bansos tahap IV
Editor : Yuniardi Ferdinan
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2021