Karawang, 26/10 (ANTARA) - Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Masmuhyi menyatakan, pemilihan umum kepala daerah di daerah tersebut, berpotensi konflik atau menimbulkan gugatan, karena cukup banyak permasalahan.
"Kami menilai cukup banyak permasalahan pilkada Karawang yang tidak berakhir final atau mengambang. Padahal, permasalahan-permasalahan itu, bisa memicu konflik atau gugatan hukum," kata Masmuhyi kepada ANTARA, di Karawang, Selasa.
Menurut dia, di antara permasalahan yang bisa memicu konflik atau menimbulkan gugatan hukum ialah penetapan daftar pemilih di tingkat kecamatan yang tidak dihadiri tim kampanye masing-masing pasangan calon, karena saat itu belum terbentuk tim kampanye.
Permasalahan lainnya, kata Masmuhyi, pencabutan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Karawang mengenai lampiran BB5KWK, dari tidak mampu menjadi calon bupati untuk Karda Wiranata dan calon wakil bupati untuk Yoes Taufik, menjadi mampu.
Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atas calon bupati Karda Wiranata dan wakil bupati Yoes Taufik, tim kesehatan yang dibentuk IDI Karawang menyatakan, Karda dan Yoes Taufik tidak mampu maju pada pilkada Karawang, karena tidak lolos tes kesehatan jasmani dan rohani.
Tetapi, IDI kemudian mencabut surat tersebut dan menerbitkan surat baru yang menyatakan, Karda dan Yoes Taufik lolos tes kesehatan jasmani dan rohani serta mampu untuk maju pada pilkada Karawang, 14 November 2010.
"IDI langsung mencabut surat pertamanya, kemudian menerbitkan surat baru yang bertolak belakang. Surat pertama menyatakan tidak lolos tes kesehatan, tetapi surat yang kedua menyatakan Karda dan Yoes Taufik lolos tes kesehatan," katanya.
IDI Karawang menerbitkan surat kedua yang menyatakan, Karda dan Yoes Taufik lolos tes kesehatan tanpa dilakukan pemeriksaan ulang. Hal tersebut, kata Masmuhyi, menjadi permasalahan yang rawan gugatan dan berpotensi konflik.
Ia memberi contoh, seorang siswa tidak lulus sekolah setelah mengikuti ujian nasional. Tetapi siswa tersebut melakukan penekanan terhadap guru dan kepala sekolah.
Kemudian guru atau kepala sekolahnya pun meluluskan siswa yang awalnya tidak lulus ujian setelah mendapat tekanan, tanpa terlebih dahulu mengikuti ujian ulang.
"Kejadian pencabutan surat IDI itu secara logika hampir sama dengan contoh kasus siswa yang tidak lulus ujian, karena IDI mencabut surat hasil tes kesehatan pertama setelah pendukung Karda berunjuk rasa secara terus-menerus," kata Masmuhyi.
Ia menilai, pencabutan surat IDI berkaitan dengan hasil tes kesehatan calon bupati Karda (PDIP) dan calon wakil bupati Yoes Taufik (Partai Demokrat, PKS, Gerindra dan PBB) tersebut, merupakan permasalahan krusial, karena berkaitan dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada Pilkada Karawang. *
(KR-MAK/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Kami menilai cukup banyak permasalahan pilkada Karawang yang tidak berakhir final atau mengambang. Padahal, permasalahan-permasalahan itu, bisa memicu konflik atau gugatan hukum," kata Masmuhyi kepada ANTARA, di Karawang, Selasa.
Menurut dia, di antara permasalahan yang bisa memicu konflik atau menimbulkan gugatan hukum ialah penetapan daftar pemilih di tingkat kecamatan yang tidak dihadiri tim kampanye masing-masing pasangan calon, karena saat itu belum terbentuk tim kampanye.
Permasalahan lainnya, kata Masmuhyi, pencabutan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Karawang mengenai lampiran BB5KWK, dari tidak mampu menjadi calon bupati untuk Karda Wiranata dan calon wakil bupati untuk Yoes Taufik, menjadi mampu.
Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atas calon bupati Karda Wiranata dan wakil bupati Yoes Taufik, tim kesehatan yang dibentuk IDI Karawang menyatakan, Karda dan Yoes Taufik tidak mampu maju pada pilkada Karawang, karena tidak lolos tes kesehatan jasmani dan rohani.
Tetapi, IDI kemudian mencabut surat tersebut dan menerbitkan surat baru yang menyatakan, Karda dan Yoes Taufik lolos tes kesehatan jasmani dan rohani serta mampu untuk maju pada pilkada Karawang, 14 November 2010.
"IDI langsung mencabut surat pertamanya, kemudian menerbitkan surat baru yang bertolak belakang. Surat pertama menyatakan tidak lolos tes kesehatan, tetapi surat yang kedua menyatakan Karda dan Yoes Taufik lolos tes kesehatan," katanya.
IDI Karawang menerbitkan surat kedua yang menyatakan, Karda dan Yoes Taufik lolos tes kesehatan tanpa dilakukan pemeriksaan ulang. Hal tersebut, kata Masmuhyi, menjadi permasalahan yang rawan gugatan dan berpotensi konflik.
Ia memberi contoh, seorang siswa tidak lulus sekolah setelah mengikuti ujian nasional. Tetapi siswa tersebut melakukan penekanan terhadap guru dan kepala sekolah.
Kemudian guru atau kepala sekolahnya pun meluluskan siswa yang awalnya tidak lulus ujian setelah mendapat tekanan, tanpa terlebih dahulu mengikuti ujian ulang.
"Kejadian pencabutan surat IDI itu secara logika hampir sama dengan contoh kasus siswa yang tidak lulus ujian, karena IDI mencabut surat hasil tes kesehatan pertama setelah pendukung Karda berunjuk rasa secara terus-menerus," kata Masmuhyi.
Ia menilai, pencabutan surat IDI berkaitan dengan hasil tes kesehatan calon bupati Karda (PDIP) dan calon wakil bupati Yoes Taufik (Partai Demokrat, PKS, Gerindra dan PBB) tersebut, merupakan permasalahan krusial, karena berkaitan dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati yang akan maju pada Pilkada Karawang. *
(KR-MAK/S023)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010