Depok, 22/10 (ANTARA) - Ketua Panwaslu Kota Depok, Jawa Barat, Sjamsuhadi Purnomo mengatakan, kinerja Komisi Pemilihan Umum setempat perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi gugatan di kemudian hari.
"Kinerja KPU Depok untuk pilkada Depok memang tidak optimal, jadi perlu terus ditingkatkan," kata Sjamsu, di Depok, Jumat.
Ia mengatakan, permasalahan yang terjadi di Kota Depok dalam pilkada kali ini karena belum maksimalnya kerja KPU Depok, terutama dalam sosialisasi tahapan-tahapan dalam pilkada, sehingga banyak yang belum mengetahui.
Sjamsu mencontohkan kasus ricuhnya penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan di Cibubur, pada Rabu (20/10). Para pendukung kandidat wali kota banyak yang melakukan protes mengapa penghitungan tersebut dimajukan dari sebelumnya.
Padahal, lanjut Sjamsu, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk dimajukannya penghitungan suara tersebut beberapa waktu sebelumnya, namun karena sosialisasinya kurang, maka menimbulkan kericuhan karena banyak yang tidak mengetahuinya.
"Ini harus menjadi pelajaran bagi KPU Depok untuk bekerja lebih optimal lagi," katanya.
Dikatakannya, KPU Kota Depok akan melakukan penyelenggaran pesta demokrasi lima tahunan untuk Pilkada Gubernur Jawa Barat pada 2013.
"Mereka seharusnya lebih siap dan tidak ada lagi gugatan dari masyarakat," tegasnya.
Dia mengatakan, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seharusnya juga menjadi perhatian utama, karena tahapan penetapan DPT tersebut cenderung menjadi masalah dikemudian hari.
"Proses sosialisasi kepada masyarakat harus optimal agar tidak ada warga yang tidak terdaftar," katanya.
Menurut dia, kurang optimalnya kinerj KPU Depok tersebut membuat partisipasi warga menjadi berkurang hanya mencapai 51 persen. "Ini karena kepudulian masyarakat dalam pilkada sangat rendah dan kurang sosialisasi," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan membuat catatan tersendiri mengenai kinerja KPU dalam penyelenggaran pilkada 2010. *
(F006/S023)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Kinerja KPU Depok untuk pilkada Depok memang tidak optimal, jadi perlu terus ditingkatkan," kata Sjamsu, di Depok, Jumat.
Ia mengatakan, permasalahan yang terjadi di Kota Depok dalam pilkada kali ini karena belum maksimalnya kerja KPU Depok, terutama dalam sosialisasi tahapan-tahapan dalam pilkada, sehingga banyak yang belum mengetahui.
Sjamsu mencontohkan kasus ricuhnya penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan di Cibubur, pada Rabu (20/10). Para pendukung kandidat wali kota banyak yang melakukan protes mengapa penghitungan tersebut dimajukan dari sebelumnya.
Padahal, lanjut Sjamsu, sebelumnya sudah ada kesepakatan untuk dimajukannya penghitungan suara tersebut beberapa waktu sebelumnya, namun karena sosialisasinya kurang, maka menimbulkan kericuhan karena banyak yang tidak mengetahuinya.
"Ini harus menjadi pelajaran bagi KPU Depok untuk bekerja lebih optimal lagi," katanya.
Dikatakannya, KPU Kota Depok akan melakukan penyelenggaran pesta demokrasi lima tahunan untuk Pilkada Gubernur Jawa Barat pada 2013.
"Mereka seharusnya lebih siap dan tidak ada lagi gugatan dari masyarakat," tegasnya.
Dia mengatakan, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seharusnya juga menjadi perhatian utama, karena tahapan penetapan DPT tersebut cenderung menjadi masalah dikemudian hari.
"Proses sosialisasi kepada masyarakat harus optimal agar tidak ada warga yang tidak terdaftar," katanya.
Menurut dia, kurang optimalnya kinerj KPU Depok tersebut membuat partisipasi warga menjadi berkurang hanya mencapai 51 persen. "Ini karena kepudulian masyarakat dalam pilkada sangat rendah dan kurang sosialisasi," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan membuat catatan tersendiri mengenai kinerja KPU dalam penyelenggaran pilkada 2010. *
(F006/S023)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010