Depok, 21/10 (ANTARA) - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Edi Sitorus meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi terhadap anggaran yang digunakan KPU Depok untuk Pilkada.
"Kami ingin anggaran digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan," kata Edi Sitorus di Depok, Kamis.
Untuk itu, katanya, pihaknya akan mendesak pimpinan Dewan segera melayangkan surat ke BPK untuk melakukan audit investigasi.
Menurut dia, permintaan audit investigatif dilakukan karena ada dugaan KPU tidak melakukan sosialisasi dengan baik sehingga banyak warga Depok yang tidak tahu ada Pilkada.
"Seharusnya KPU melakukan sosialisasi dengan berbagai alat peraga seperti pamflet, leaflet, spanduk, dan baliho," ujarnya.
Ia menegaskan sebagai lembaga negara harus melakukan laporan penggunaan keuangan dengan benar. Jika KPU Depok mencetak spanduk sebanyak 500 lembar, harus ada buktinya penggunaan dana tersebut.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Transparan Kota Depok Rinaldi Rais bahwa BPK memang harus melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran keuangan KPU Kota Depok yang digunakan untuk Pilkada.
"Ini untuk memperjelas penggunaan dana KPU Kota Depok dan transparan penggunaan anggaran," katanya.
Ia menjelaskan permintaan audit investigasi dilakukan karena ada indikasi KPU Depok tidak melakukan belanja sesuai kebutuhan pilkada, misalnya pengadaan logistik pilkada tidak sesuai spesifikasi.
Tujuannya agar masyarakat Depok mengetahui bahwa pada 16 Oktober dilakukan pilkada. Banyaknya warga yang tidak memilih karena kurangnya sosialisasi, padahal anggaran tersedia.
Ia berharap audit investigasi dilakukan secepatnya, namun masalah KPU bukan hanya sosialisasi melainkan juga cetakan surat suara, kartu pemilih, stiker, undangan pemilih, dan kualitas logistik itu.
Menurut Rinaldi, sistem pengendalian internal KPU Depok terhadap penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan KPU belum memadai dan sangat meragukan.
Dengan demikian laporan keuangan KPU belum dapat menyajikan informasi realisasi anggaran yang lengkap sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
Feru L
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010
"Kami ingin anggaran digunakan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan," kata Edi Sitorus di Depok, Kamis.
Untuk itu, katanya, pihaknya akan mendesak pimpinan Dewan segera melayangkan surat ke BPK untuk melakukan audit investigasi.
Menurut dia, permintaan audit investigatif dilakukan karena ada dugaan KPU tidak melakukan sosialisasi dengan baik sehingga banyak warga Depok yang tidak tahu ada Pilkada.
"Seharusnya KPU melakukan sosialisasi dengan berbagai alat peraga seperti pamflet, leaflet, spanduk, dan baliho," ujarnya.
Ia menegaskan sebagai lembaga negara harus melakukan laporan penggunaan keuangan dengan benar. Jika KPU Depok mencetak spanduk sebanyak 500 lembar, harus ada buktinya penggunaan dana tersebut.
Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Transparan Kota Depok Rinaldi Rais bahwa BPK memang harus melakukan audit investigatif terhadap penggunaan anggaran keuangan KPU Kota Depok yang digunakan untuk Pilkada.
"Ini untuk memperjelas penggunaan dana KPU Kota Depok dan transparan penggunaan anggaran," katanya.
Ia menjelaskan permintaan audit investigasi dilakukan karena ada indikasi KPU Depok tidak melakukan belanja sesuai kebutuhan pilkada, misalnya pengadaan logistik pilkada tidak sesuai spesifikasi.
Tujuannya agar masyarakat Depok mengetahui bahwa pada 16 Oktober dilakukan pilkada. Banyaknya warga yang tidak memilih karena kurangnya sosialisasi, padahal anggaran tersedia.
Ia berharap audit investigasi dilakukan secepatnya, namun masalah KPU bukan hanya sosialisasi melainkan juga cetakan surat suara, kartu pemilih, stiker, undangan pemilih, dan kualitas logistik itu.
Menurut Rinaldi, sistem pengendalian internal KPU Depok terhadap penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan KPU belum memadai dan sangat meragukan.
Dengan demikian laporan keuangan KPU belum dapat menyajikan informasi realisasi anggaran yang lengkap sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
Feru L
Editor : Teguh Handoko
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2010